JAKARTA – Kondisi nilai tukar rupiah saat ini memang sedang berada dalam posisi yang cukup mengkhawatirkan akibat gempuran faktor eksternal.

Lonjakan harga minyak mentah di pasar global serta kebijakan suku bunga dari bank sentral Amerika Serikat menjadi pemicu utamanya.

Mata uang Garuda terpantau mengalami depresiasi sebesar 0,12 persen hingga menyentuh angka Rp 17.346 per dollar AS pada penutupan perdagangan.

Situasi ini semakin rumit karena Federal Reserve masih bersikukuh menahan suku bunga acuan pada level 3,5 hingga 3,75 persen.

Keputusan bank sentral tersebut kabarnya diambil melalui proses voting yang sangat alot dan terbelah di internal mereka sendiri.

Ketidakpastian ini ditambah lagi dengan pergerakan harga minyak dunia yang sempat melambung tinggi secara sangat dramatis.

Berdasarkan data pasar, harga minyak Brent bahkan sempat menyentuh titik tertingginya sejak beberapa tahun terakhir sebelum akhirnya sedikit melandai.

Kondisi serupa dialami minyak mentah West Texas Intermediate yang ikut berfluktuasi mengikuti sentimen krisis energi global tersebut.

Di tengah situasi pelik ini, muncul saran agar pemerintah segera mengambil langkah berani untuk mengamankan ketahanan fiskal negara.

Salah satu opsinya adalah melakukan penangguhan sementara pada program-program besar yang sedang direncanakan oleh pemerintah saat ini.

Langkah moratorium ini dinilai penting agar cadangan anggaran tidak terkuras habis hanya untuk membiayai program yang belum mendesak.

Ibrahim Assuaibi yang merupakan Analis Mata Uang dan Komoditas memberikan pandangan mendalam mengenai akar permasalahan yang sedang terjadi.

Ia menilai bahwa faktor utama yang menekan rupiah saat ini adalah penggelembungan biaya impor minyak akibat kenaikan harga global.

Pemerintah dipaksa merogoh kocek lebih dalam untuk membeli komoditas energi tersebut menggunakan mata uang dollar Amerika Serikat.

Jika hal ini dibiarkan, neraca transaksi berjalan diprediksi akan semakin tergerus dan memperlebar angka defisit anggaran negara.

Beban ini terasa berat karena asumsi nilai tukar dalam APBN sudah jauh melampaui angka yang ditetapkan semula oleh pemerintah.

Apalagi mengingat volume kebutuhan minyak dalam negeri sangat besar dibandingkan dengan kemampuan produksi minyak mentah domestik kita.

Kesenjangan antara produksi dan konsumsi harian membuat Indonesia harus terus bergantung pada pasokan minyak dari pasar internasional.

“Bayangkan kebutuhan Indonesia untuk minyak mentah itu 2,1 juta barrel (dalam sehari), saya berulang-ulang ini data, 2,1 juta barrel per hari. Produksi minyak di dalam negeri itu hanya 600.000 barrel,” ujar Ibrahim sebagaimana diberitakan oleh sumbernya, Jumat (1/5/2026).

Ibrahim berpendapat bahwa beban fiskal yang sedemikian besar menuntut adanya prioritas ulang dalam struktur belanja kementerian maupun lembaga negara.

Intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia di pasar valas memang sudah masif, namun hal itu dirasa belum cukup memadai.

Pemerintah pusat perlu mendukung langkah moneter tersebut dengan cara melakukan efisiensi pada pos-pos belanja yang bersifat jangka panjang.

Beberapa program seperti Makan Bergizi Gratis hingga pengadaan alutsista disarankan untuk dihentikan sementara demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menurut sumber tersebut, dana yang berhasil dihemat dapat dialihkan untuk menutup biaya impor energi yang harganya sedang melambung tinggi.

Ibrahim mencontohkan bahwa langkah taktis seperti ini sebenarnya bukan hal yang asing dalam sejarah manajemen krisis di Indonesia.

Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan serupa pernah diambil dengan menunda berbagai proyek untuk fokus pada stabilitas.

Begitu pula saat era Presiden Joko Widodo, di mana anggaran dialihkan secara besar-besaran untuk menangani dampak pandemi yang luar biasa.

Dua periode kepemimpinan tersebut dianggap berhasil melewati krisis karena berani mengambil keputusan pahit demi menyelamatkan kepentingan ekonomi yang lebih besar.

Sayangnya, pendekatan yang diambil oleh pemerintahan saat ini di bawah Presiden Prabowo Subianto dinilai masih cenderung berbeda arah.

Pemerintah terlihat masih berupaya keras agar seluruh program prioritas yang telah direncanakan tetap berjalan sesuai dengan jadwal semula.

Padahal, sinkronisasi antara kebijakan moneter dan fiskal sangat dibutuhkan agar rupiah tidak terus-menerus kehilangan nilai tukarnya di pasar.

Ibrahim Assuaibi menekankan pentingnya keberanian pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran di tengah tekanan pasar global yang sangat dinamis.

Jika pemerintah bersedia fleksibel dalam mengelola APBN, maka tekanan terhadap nilai tukar rupiah diharapkan bisa lebih terkendali secara perlahan.

Di sisi lain, Bank Indonesia sendiri dilaporkan terus bekerja keras menjaga mandat undang-undang untuk menstabilkan pergerakan nilai mata uang domestik.

Berbagai instrumen seperti intervensi di pasar NDF dan pasar valas terus dioptimalkan guna meredam volatilitas yang berlebihan di pasar global.

Bank sentral juga terus menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan langkah-langkah antisipasi tetap berada pada jalur benar.

Pihak otoritas moneter meyakini bahwa pelemahan yang terjadi saat ini lebih banyak dipengaruhi faktor luar daripada kondisi fundamental ekonomi dalam negeri.

Hingga saat ini, indikator ekonomi seperti cadangan devisa dan neraca perdagangan Indonesia sebenarnya masih menunjukkan performa yang cukup solid.

Aktivitas manufaktur yang tetap bergeliat serta pertumbuhan ekonomi di atas lima persen menjadi modal kuat bagi ketahanan nasional kita.

Namun, modal fundamental tersebut tidak akan cukup kuat jika tidak dibarengi dengan kebijakan belanja pemerintah yang lebih berhati-hati dan rasional.

Efisiensi belanja menjadi kunci agar kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia di masa depan tetap terjaga dengan baik.

Tanpa adanya moratorium pada program besar, risiko pelebaran defisit anggaran akan semakin nyata dan membebani generasi yang akan datang.

Oleh karena itu, saran para analis ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan serius bagi para pengambil kebijakan di tingkat pusat.

Ketegasan dalam menentukan prioritas antara pembangunan jangka panjang dan stabilitas jangka pendek sangat menentukan nasib rupiah ke depannya.

Dinamika global yang tidak menentu mengharuskan Indonesia untuk memiliki benteng fiskal yang kuat agar tidak mudah goyah oleh sentimen luar.

Semoga langkah-langkah taktis segera diambil agar nilai tukar rupiah kembali menemukan titik keseimbangan baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.