JAKARTA – Rencana besar pemerintah dalam meluncurkan program 3 juta rumah kini menjadi sorotan utama bagi berbagai elemen organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Salah satu poin krusial yang ditegaskan adalah mengenai pentingnya keterkaitan antara pengadaan hunian massal ini dengan agenda reforma agraria yang sedang berjalan.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyampaikan bahwa sasaran pembangunan rumah ini tidak boleh hanya terpaku pada kelompok buruh semata. Ia menilai kelompok masyarakat lain seperti petani hingga nelayan yang berpenghasilan rendah harus mendapatkan porsi yang sama dalam kebijakan strategis tersebut.

"Harusnya 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, apakah itu buruh, apakah itu petani, apakah itu nelayan, itu harus menjadi bagian dari kerangka reforma agraria, baik di pedesaan maupun perkotaan," jelas Dewi sebagaimana dilansir dari sumbernya, Jumat (1/5/2026).

Dewi Kartika berpendapat bahwa kehadiran program perumahan bagi rakyat seharusnya menjadi alat untuk mempercepat distribusi keadilan lahan dan pemukiman yang selama ini timpang. Tanpa landasan reforma agraria yang kuat, pembangunan jutaan rumah tersebut dikhawatirkan hanya menjadi proyek fisik tanpa menyelesaikan akar masalah kemiskinan.

Oleh karena itu, implementasi program ini di lapangan harus memastikan bahwa mereka yang benar-benar membutuhkan lahan dan hunian adalah prioritas utama pemerintah. Dalam konteks operasional, pemerintah memberikan skema subsidi yang cukup signifikan bagi masyarakat yang ingin mengakses hunian dalam program 3 juta rumah ini.

Subsidi cicilan yang diberikan mencapai nominal Rp 600.000 per bulan yang akan berlangsung selama masa tenor panjang yakni 25 tahun. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi keluarga berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan memiliki rumah tinggal yang permanen.

Sebagai contoh konkretnya, apabila nominal asli cicilan sebuah rumah berada pada angka Rp 1.550.000 per bulan, debitur hanya dibebankan biaya sisa. Dengan adanya subsidi pemerintah tersebut, masyarakat hanya perlu membayarkan cicilan sebesar Rp 950.000 setiap bulannya kepada pihak perbankan yang ditunjuk.

Dewi kembali mengingatkan bahwa fokus pemerintah jangan sampai hanya terjebak pada persoalan angka suku bunga rendah atau kemudahan administratif belaka. Lebih dari itu, aspek kebutuhan dasar atas hunian yang layak serta akses yang mudah ke fasilitas penunjang kehidupan harus menjadi standar utama.

"Jadi bukan sistem, apa, cicilan, hanya karena cicilan, oh suku bunganya rendah, itu bukan reforma agraria kalau tidak ada pemenuhan hak dasar perumahan yang layak dan akses yang lebih mudah kepada sumber kehidupan," jelas Dewi menurut sumber tersebut.

Pemenuhan hak atas hunian yang layak mencakup tersedianya sanitasi, air bersih, serta lingkungan yang sehat dan aman bagi pertumbuhan keluarga. Tanpa adanya jaminan kualitas tersebut, program perumahan massal hanya akan melahirkan pemukiman baru yang tidak mendukung produktivitas masyarakat di masa depan.

Di sisi lain, langkah nyata telah dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian khusus bagi para buruh dan kaum pekerja. Presiden secara ambisius menargetkan pembangunan minimal 1 juta rumah yang khusus dialokasikan untuk memperkuat kesejahteraan para pekerja di tanah air.

Salah satu terobosan dalam rencana ini adalah membangun rumah-rumah tersebut di lokasi yang sangat dekat dengan kawasan industri tempat para buruh bekerja. Strategi penempatan lokasi ini bertujuan untuk memotong biaya sewa tempat tinggal serta mengurangi beban biaya transportasi harian yang sering kali mencekik dompet pekerja.

"Kita sudah membangun cukup banyak tahun ini, sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah, kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah dan rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri, yang dekat dengan tempat bekerja," jelas Prabowo sebagaimana diberitakan oleh sumbernya, Jumat (1/5/2026).

Presiden Prabowo menyampaikan visi bahwa pembangunan hunian ini harus dibarengi dengan penciptaan ekosistem ekonomi mikro yang kuat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Dengan tinggal di dekat tempat kerja, para buruh diharapkan memiliki lebih banyak waktu luang untuk keluarga dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Pemerintah juga berkomitmen untuk tidak sekadar membangun deretan rumah, melainkan melengkapinya dengan berbagai fasilitas penunjang yang modern dan sangat dibutuhkan masyarakat. Fasilitas yang dimaksud mencakup sektor pendidikan, kesehatan, hingga layanan sosial yang bisa diakses secara cepat oleh para penghuni perumahan tersebut.

Beberapa fasilitas yang masuk dalam daftar perintah presiden antara lain pembangunan sekolah, rumah sakit, tempat penitipan anak atau daycare, serta sarana olahraga. Keberadaan fasilitas daycare dianggap sangat penting agar para orang tua dapat bekerja dengan tenang tanpa rasa khawatir terhadap pengasuhan anak-anak mereka.

"Dan saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit, dan yang paling penting harus ada transportasi," kata Prabowo sebagaimana dilansir dari sumbernya.

Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga merencanakan kebijakan afirmatif di sektor transportasi umum melalui pemberian kartu khusus bagi kaum buruh. Kartu ini nantinya akan berfungsi sebagai akses transportasi masal dengan tarif yang sangat ringan guna mendukung mobilitas harian para pekerja.

“Saudara-saudara, kita akan coba bahwa nanti buruh yang diberi kartu bisa naik transportasi dengan harga yang sangat ringan,” jelas Prabowo menurut sumber tersebut.

Prabowo Subianto meyakini bahwa dengan integrasi antara hunian, fasilitas umum, dan transportasi murah, roda perekonomian di daerah akan bergerak lebih kencang. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial dan keterbatasan akses hunian layak bagi masyarakat bawah.

Tantangan selanjutnya adalah memastikan penyaluran kredit perumahan berjalan transparan dan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar masuk kategori MBR. Hingga Maret 2026, tercatat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS) telah menyentuh angka yang cukup fantastis yakni sebesar Rp 17,13 triliun.

Penyaluran dana besar tersebut telah dinikmati oleh lebih dari 125.000 debitur di seluruh Indonesia melalui berbagai lembaga perbankan penyalur subsidi. Angka ini menunjukkan tingginya antusiasme serta kebutuhan masyarakat akan bantuan intervensi pemerintah dalam sektor kepemilikan aset properti pertama mereka.

Namun, pengawasan ketat tetap diperlukan agar pembangunan 3 juta rumah ini tetap konsisten dengan semangat reforma agraria yang ditekankan oleh para aktivis. Pemerintah diharapkan terus membuka ruang dialog dengan kelompok tani, nelayan, dan buruh untuk memastikan kebijakan ini benar-benar menjawab kebutuhan lapangan yang ada.

Kesinambungan antara janji politik pembangunan fisik dan pemenuhan hak asasi manusia atas perumahan akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan dalam periode ini. Jutaan rakyat kini menanti realisasi rumah yang tidak hanya sekadar murah cicilannya, tetapi juga memanusiakan penghuninya melalui fasilitas yang lengkap dan terjangkau.