JAKARTA – Bank Indonesia siapkan New BI Fast untuk mempermudah transfer luar negeri. Sistem baru ini juga memperkuat manajemen risiko fraud dan keamanan siber nasional.
Bank Indonesia tengah bergerak maju dengan rencana besar untuk memperbarui infrastruktur sistem pembayaran digital di tanah air. Langkah strategis ini tertuang dalam peta jalan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 yang memposisikan pembaruan teknologi sebagai prioritas utama bagi nasabah perbankan.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengungkapkan bahwa performa sistem saat ini terus meroket sepanjang triwulan 1 2026. Pertumbuhan yang signifikan terlihat jelas baik dari jumlah volume transaksi yang terjadi maupun dari akumulasi nominal uang yang berputar di dalam sistem tersebut.
Data statistik menunjukkan transaksi melonjak hingga 1,4 miliar kali atau naik sekitar 31% secara tahunan. Jika melihat rata-rata harian pada triwulan 1 2026, terjadi peningkatan menjadi 15,6 juta transaksi dibandingkan periode sebelumnya yang berada di angka 14,8 juta transaksi.
Secara nilai ekonomi, pertumbuhan nominal transaksi juga bergerak sangat pesat dengan kenaikan mencapai 28,35% secara tahunan hingga menyentuh angka 3.519 triliun. Angka-angka ini menjadi landasan kuat bagi otoritas moneter untuk segera menghadirkan pembaruan sistem yang lebih mumpuni.
“Dan new BI Fast ini memang dirancang untuk mampu mengantisipasi lonjakan transaksi di masa depan dan juga manajemen risiko yang semakin resilient terutama untuk mencegah risiko fraud maupun cyber,” Ungkap Filianingsih Hendarta dalam Rapat Dewan Gubernur pada Rabu, 22 April 2026.
Keunggulan utama yang ditawarkan oleh versi terbaru ini terletak pada integrasi fitur lintas negara yang lebih luas. Teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran retail antarnegara secara instan dengan memanfaatkan kerangka kerja sama internasional yang telah disepakati.
Sistem tersebut akan mengadopsi skema nexus yang menghubungkan infrastruktur pembayaran Indonesia dengan kekuatan ekonomi lainnya di kawasan Asia. Beberapa negara yang sudah dipastikan bergabung dalam jaringan ini antara lain Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan India.
Kehadiran Uni Eropa dalam skema ini juga menarik perhatian karena saat ini mereka masih berstatus sebagai pengamat dalam pengembangan proyek tersebut. Hal ini membuka peluang bagi perluasan jangkauan transaksi hingga ke benua biru di masa yang akan datang.
Implementasi teknologi ini diharapkan tidak hanya mempermudah individu dalam mengirim dana, tetapi juga mendukung pelaku usaha kecil untuk merambah pasar global. Kecepatan dan biaya yang lebih efisien menjadi nilai tawar utama yang ingin dihadirkan oleh Bank Indonesia.
Selain faktor kemudahan, aspek keamanan tetap menjadi tulang punggung dalam pengembangan infrastruktur baru ini. Penguatan benteng pertahanan digital dianggap krusial untuk melindungi dana nasabah dari ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks di era keuangan terbuka.
Pemerintah optimistis bahwa pembaruan ini akan semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin dalam inovasi sistem pembayaran di kawasan. Dengan sistem yang lebih tangguh, kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital diharapkan akan terus meningkat secara berkelanjutan.
