JAKARTA - Peneliti senior dari Pusat Sistem Transportasi Berkelanjutan Institut Teknologi Bandung (ITB), Agus Purwadi, memberikan usulan strategis kepada pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan pajak kendaraan bermotor nasional. Langkah ini dinilai sangat krusial di tengah tren penurunan pasar otomotif yang kian mengkhawatirkan serta membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih adaptif.
Evaluasi tersebut dipandang sebagai kunci untuk kembali mengerek angka penjualan mobil sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap stabil. Struktur pajak otomotif di Indonesia saat ini memang masih tergolong sangat tinggi dan dianggap menjadi salah satu penghambat utama bagi daya beli masyarakat luas.
Tingginya Beban Pajak dan Dampaknya Terhadap Industri Otomotif
Komponen pajak dalam harga jual kendaraan di Indonesia saat ini mampu mencapai angka sekitar 40 persen dari total nilai jualnya. Angka yang cukup fantastis ini merupakan akumulasi dari kombinasi berbagai jenis pajak yang ditarik oleh pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara langsung.
Kondisi pasar otomotif domestik sendiri hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan data dari Gaikindo, penjualan mobil domestik terus melemah dari kisaran 1,2 juta unit pada tahun 2013–2014 hingga kini hanya berada di level 800.000 unit saja per tahun 2025.
Pergeseran Paradigma dari Pendekatan Pungutan Menjadi Berbasis Insentif
Agus menyoroti bahwa kebijakan otomotif selama ini masih sangat kental dengan orientasi pungutan atau sering disebut sebagai taxation mindset. Skema ini secara tidak langsung membuat harga jual kendaraan menjadi semakin mahal bagi konsumen akhir dan akhirnya menekan volume permintaan pasar secara drastis.
Sebaliknya, ia mendorong pemerintah untuk mulai melakukan pergeseran paradigma kebijakan menuju pendekatan yang lebih berbasis pada pemberian insentif ekonomi. Dengan harga kendaraan yang menjadi lebih terjangkau, permintaan masyarakat diharapkan akan terdorong naik sehingga volume penjualan meningkat dan basis penerimaan pajak justru akan melebar.
Pentingnya Menghindari Dampak Ekonomi yang Mahal Akibat Pajak Berlebih
Beban pajak yang terlalu besar pada sektor otomotif dipastikan akan memberikan efek domino pada struktur biaya ekonomi secara makro di tanah air. Pemerintah harus mulai menyadari bahwa kebijakan pajak seharusnya tidak membebani sektor yang memiliki peran vital sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional.
"Kalau pajak terlalu besar, efeknya ke ekonomi jadi mahal, ini yang harus dihindari," tegas Agus saat memberikan keterangan di Jakarta pada Selasa, 14 April 2026. Pemerintah didorong untuk lebih fokus dalam memicu aktivitas ekonomi terlebih dahulu, sehingga dengan sendirinya penerimaan negara akan tumbuh secara alami tanpa harus membebani konsumen.
Benchmarking Kebijakan dengan Negara Berkembang di Kawasan Regional
Sebagai langkah konkret, Agus menyarankan pemerintah untuk melakukan perbandingan atau benchmarking kebijakan dengan negara-negara yang memiliki karakteristik ekonomi serupa dengan Indonesia. Negara seperti Thailand, Malaysia, hingga Vietnam dinilai memiliki pola pengembangan industri otomotif yang patut dipelajari untuk menyesuaikan regulasi di dalam negeri.
Pemerintah diingatkan agar tidak terlalu berkiblat pada kebijakan negara maju karena kondisi daya beli serta GDP Indonesia yang jauh berbeda. Jangan pernah merasa gengsi untuk melihat serta meniru langkah sukses negara berkembang tetangga atau bahkan India dalam mengatur regulasi otomotif mereka.
Belajar dari Keberhasilan Stimulus Fiskal di Masa Pandemi
Agus juga mengingatkan kembali tentang efektivitas stimulus fiskal yang pernah diterapkan pemerintah saat menghadapi masa sulit pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. Kebijakan tersebut terbukti sangat ampuh dalam meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mempercepat perputaran roda ekonomi di berbagai sektor industri pendukung lainnya.
Dalam konteks saat ini, penurunan beban pajak bisa dijadikan sebagai instrumen stimulus yang tepat untuk memulihkan permintaan kendaraan bermotor secara cepat. Namun, ia juga memberikan catatan penting bahwa kebijakan insentif harus dirancang dengan target yang sangat jelas dan dievaluasi secara berkala oleh kementerian terkait.
Strategi Jangka Panjang dalam Memperluas Aktivitas Sektor Industri
Beban pajak yang tinggi saat ini tidak hanya dirasakan oleh konsumen pembeli mobil, tetapi juga merambat ke seluruh rantai pasok industri otomotif. Penyesuaian pajak harus dipandang sebagai sebuah strategi cerdas untuk memperluas aktivitas ekonomi, bukan sekadar sebagai upaya mengurangi penerimaan negara secara jangka pendek saja.
Dengan pasar yang kembali bergerak aktif, penerimaan negara dalam jangka panjang justru berpotensi meningkat jauh lebih besar dibandingkan jika memaksakan pajak tinggi saat ini. Kebijakan yang tepat akan menciptakan ekosistem industri yang sehat, berkelanjutan, dan mampu bersaing di tingkat regional maupun pasar internasional.
Catatan Evaluasi Berkala Agar Kebijakan Tetap Relevan
Pemberian insentif harus dikelola dengan manajemen yang baik agar tidak bersifat permanen dan membebani APBN secara terus-menerus di masa depan. Stimulus ekonomi harus memiliki target yang terukur sehingga jika kondisi pasar sudah kembali pulih, kebijakan dapat segera disesuaikan kembali ke arah normal.
Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah berani untuk melakukan perbaikan regulasi demi kepentingan industri otomotif yang lebih luas. Melalui kebijakan yang lebih proaktif dan berorientasi pada pasar, diharapkan sektor otomotif akan kembali menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional dalam waktu dekat.
