JAKARTA - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, memberikan peringatan keras kepada pemerintah terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menekankan bahwa mengandalkan penerimaan negara dari hasil sitaan sebagai penopang anggaran adalah langkah yang berisiko menciptakan ilusi ruang fiskal semu.
Menurut analisisnya, pendapatan yang bersumber dari aset sitaan memiliki sifat yang tidak pasti dan cenderung tidak berulang atau bersifat non-recurring. Oleh karena itu, aset tersebut sangat sulit diproyeksikan dengan akurat sehingga tidak layak menjadi basis perencanaan keuangan negara dalam jangka panjang.
Bahaya Ketergantungan Pada Sumber Pendapatan yang Bersifat Ad Hoc
Yusuf menjelaskan bahwa ketergantungan pada sumber penerimaan yang bersifat sementara dapat melemahkan disiplin fiskal secara sistematis. Hal ini pada akhirnya akan menurunkan kredibilitas kebijakan ekonomi pemerintah di mata para pelaku pasar yang selalu memperhatikan aspek keberlanjutan anggaran.
"Kalau kita tarik ke isu keberlanjutan fiskal, di sinilah letak kehati-hatiannya," ungkap Yusuf dalam pernyataannya pada hari Senin, 13 April 2026. Ia menambahkan bahwa menganggap hasil sitaan sebagai penopang defisit anggaran adalah tindakan yang tidak sehat bagi fundamental ekonomi nasional.
Defisit Anggaran Sebagai Tantangan Struktural yang Harus Dibenahi
Persoalan defisit anggaran saat ini pada dasarnya merupakan masalah struktural yang dipicu oleh kesenjangan antara penerimaan negara dengan belanja yang terus meningkat. Kebutuhan belanja negara terus membengkak baik karena tuntutan program prioritas pemerintah maupun berbagai tekanan ekonomi global yang tidak terduga.
Dalam kondisi yang sedang tertekan seperti sekarang, pemerintah tidak seharusnya terjebak dalam perencanaan yang terlalu optimistis terhadap sumber penerimaan yang tidak menentu. Mengandalkan hasil sitaan jelas bukan solusi jangka panjang yang tepat untuk menutupi kesenjangan fiskal yang semakin melebar di tengah situasi sulit.
Memperkuat Fondasi Fiskal Melalui Langkah yang Lebih Berkelanjutan
Pemerintah didorong untuk lebih fokus dalam memperkuat fondasi fiskal dengan mengambil kebijakan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi ekonomi nasional. Penajaman prioritas belanja harus dilakukan secara ketat dengan menunda atau menghentikan program-program yang dinilai memiliki dampak ekonomi terbatas bagi masyarakat.
Dari sisi penerimaan, terdapat berbagai opsi kebijakan yang jauh lebih stabil untuk digali oleh otoritas fiskal ke depan. Pemerintah bisa mempertimbangkan langkah ekstensifikasi pajak, penerapan windfall tax pada sektor tertentu, hingga penyesuaian tarif pajak bagi kelompok masyarakat berpendapatan tinggi.
Kilas Balik Penyerahan Hasil Penertiban Kawasan Hutan oleh Kejaksaan Agung
Perbincangan ini mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara yang mencapai angka fantastis. Dana sebesar Rp 11,4 triliun tersebut diserahkan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Jumat, 10 April 2026.
Penyerahan dana ini merupakan bagian dari kegiatan Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang mencakup denda administratif serta upaya penguasaan kembali aset negara. Total dana yang disetor mencapai Rp 11.420.104.815.858, yang kini telah masuk sepenuhnya ke dalam kas negara untuk membantu pembiayaan anggaran pemerintah.
Rincian Sumber Dana Penyelamatan Keuangan Negara Tahun 2026
Dana jumbo tersebut terdiri dari berbagai komponen penerimaan yang berasal dari penegakan hukum di sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Denda administratif kehutanan tercatat menyumbang porsi terbesar, yaitu mencapai angka Rp 7,23 triliun bagi kas negara.
Selain itu, terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan kasus korupsi yang berhasil menyumbang sebesar Rp 1,96 triliun. Sektor lainnya mencakup setoran pajak periode Januari hingga April 2026 sebesar Rp 967,7 miliar, denda lingkungan hidup sebesar Rp 1,14 triliun, serta setoran dari PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp 108,5 miliar.
** Menjaga Kredibilitas Fiskal Tanpa Mengandalkan Pendapatan Sementara**
Langkah pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan dan memulihkan keuangan negara melalui penegakan hukum tentu patut diapresiasi oleh berbagai pihak. Namun, Yusuf kembali menegaskan bahwa pencapaian ini tidak boleh membuat pemerintah lengah dalam membangun struktur pendapatan yang lebih rutin.
Konsistensi dalam menjalankan kebijakan fiskal yang disiplin akan menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap Indonesia. Dengan tidak bergantung pada sumber penerimaan yang bersifat sementara, pemerintah akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa mendatang.
