JAKARTA - Upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah kini menjadi perhatian serius di wilayah Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Pati. Langkah ini diambil sebagai respons atas perlunya pengawasan ketat terhadap seluruh siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengawasan Menyeluruh Siklus APBD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas menyatakan bahwa pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Pati akan difokuskan pada setiap tahapan anggaran. Fokus pengawasan dimulai sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Azril Zah, menyampaikan pandangannya saat memberikan sosialisasi di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (15/4/2026). Menurutnya, Kabupaten Pati kini menjadi salah satu titik penting dalam agenda perbaikan tata kelola keuangan daerah secara nasional.

Kegiatan tersebut tidak hanya dihadiri oleh pihak KPK saja sebagai pengawas. Acara ini juga diikuti oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Selain jajaran pimpinan daerah, hadir pula berbagai pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) hingga para kepala desa di wilayah tersebut. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan komitmen kolektif dalam membenahi sistem keuangan yang ada di daerah.

Memperkuat Pencegahan di Titik Rawan

Tujuan utama dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memperkuat pengawasan anggaran agar lebih tertib. Hal ini dilakukan guna mencegah sedini mungkin praktik korupsi, mulai dari tahap awal perencanaan program pembangunan hingga eksekusinya.

Azril menjelaskan bahwa KPK tidak hanya sekadar mengawasi di permukaan saja. Pihaknya akan melakukan pendalaman khusus untuk mengidentifikasi titik-titik mana saja yang dianggap rawan terhadap penyimpangan anggaran.

Setelah memetakan area rawan tersebut, KPK berkomitmen untuk menyusun rencana aksi yang lebih terukur. Rencana ini nantinya akan dipantau pelaksanaannya secara berkala untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan semestinya.

“Kami akan melihat titik rawan, menyusun rencana aksi dengan target yang jelas, serta memantau pelaksanaannya secara berkala,” ujar Azril saat memberikan pemaparan. Target yang jelas menjadi indikator keberhasilan dalam rencana aksi yang akan diterapkan nanti.

Inisiatif Pemkab Pati dalam Asistensi KPK

Di sisi lain, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan sikap kooperatif Pemerintah Kabupaten Pati. Pihaknya secara aktif meminta asistensi langsung dari KPK, terutama dalam hal pengelolaan anggaran proyek infrastruktur.

Sektor infrastruktur dipilih karena dinilai memiliki risiko penyimpangan yang cukup tinggi di lapangan. Oleh karena itu, pengawasan ekstra diperlukan untuk menjaga agar kualitas pembangunan tetap terjaga dan efisien.

Bagi Risma, aspek kehati-hatian dalam setiap tahapan perencanaan dan pengawasan merupakan kunci utama. Hal ini mutlak diperlukan guna meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah.

“Seluruh pelaksanaan harus sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan,” tegas Risma dalam sambutannya. Kepatuhan terhadap regulasi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dalam birokrasi.

Komitmen Transparansi bagi ASN

Meskipun pengawasan dilakukan secara ketat, percepatan pembangunan di Kabupaten Pati tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah menyadari bahwa koordinasi intensif bersama KPK justru akan menghasilkan pembangunan yang lebih optimal.

Hasil pembangunan yang optimal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat Pati. Tanpa adanya kebocoran anggaran, kesejahteraan rakyat tentu akan lebih mudah untuk diwujudkan di masa depan.

Selain fokus pada sistem, Risma juga memberikan pesan moral kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya. Ia mengingatkan agar setiap ASN bekerja dengan landasan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

“Kami diawasi oleh KPK dan masyarakat, sehingga setiap program harus dilaksanakan secara terbuka dan sesuai ketentuan,” pungkas Risma. Pesan ini menjadi pengingat bahwa publik kini semakin kritis dalam memantau setiap kebijakan pemerintah daerah.

Upaya yang dilakukan di Pati ini menjadi model bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga antirasuah bisa berjalan. Dengan adanya transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah diharapkan akan semakin meningkat di masa yang akan datang.

Kunci keberhasilan pemberantasan korupsi memang tidak hanya terletak pada penindakan di akhir. Pencegahan melalui pengawasan yang melekat sejak awal menjadi langkah paling efektif bagi kemajuan daerah di Indonesia.

Pati kini sedang berada pada jalur yang tepat untuk memperbaiki tata kelola keuangannya secara sistematis. Melalui dukungan penuh dari berbagai elemen, harapan akan birokrasi yang bersih dan efisien bukanlah sekadar impian.

Program yang dijalankan ini menjadi cermin bagi daerah lain dalam mengelola anggaran yang akuntabel. Jika seluruh tahapan diawasi secara benar, maka celah korupsi akan semakin sempit dan tertutup rapat.

Kesadaran akan pentingnya integritas bagi setiap pemimpin dan pelaksana anggaran menjadi fondasi utama. Pati telah memulai langkah tersebut dan kini tinggal konsistensi dalam mengawalnya hingga tuntas.

Sinergi antara pengawasan pusat dan eksekusi daerah akan terus dipantau perkembangannya. Langkah ini diharapkan membawa dampak positif bagi pembangunan jangka panjang di Kabupaten Pati dan sekitarnya.

Proses perbaikan ini tentu tidak instan namun menjadi langkah krusial. Transparansi adalah kunci utama menuju masa depan daerah yang lebih maju dan lebih sejahtera.

Komitmen ini tidak boleh berhenti pada sosialisasi di Pendopo saja. Tindak lanjut yang konsisten di lapangan akan menjadi pembuktian nyata dari janji tersebut.

Pemerintah Kabupaten Pati dan KPK kini memiliki tugas bersama untuk mengawal proses ini hingga membuahkan hasil nyata bagi masyarakat. Setiap langkah ke depan akan terus diawasi demi memastikan tidak ada lagi penyimpangan di kemudian hari.

Ke depan, model pengawasan seperti ini diharapkan bisa diterapkan secara luas di tingkat daerah lainnya. Dengan begitu, visi Indonesia bebas korupsi dapat dicapai melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.