JAKARTA - Kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan nampaknya terus menunjukkan tren positif di tengah berbagai upaya digitalisasi yang dilakukan pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan baru saja merilis data terbaru yang menunjukkan angka pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah menembus angka belasan juta.
Hingga periode pertengahan bulan ini, tercatat jutaan wajib pajak telah menyelesaikan tanggung jawab lapor pajak untuk periode tahun buku sebelumnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti, memberikan gambaran detail mengenai pencapaian ini melalui keterangan resminya.
“Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai dengan 12 April 2026 tercatat 11.112.624 SPT,” jelas Inge Diana Rismawanti secara tertulis pada Senin, 13 April 2026. Angka tersebut menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam mengukur efektivitas sistem administrasi perpajakan yang sedang mengalami transformasi besar-besaran.
Jika kita melihat data secara lebih mendalam, mayoritas pelaporan tersebut berasal dari kelompok wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan. Untuk tahun buku Januari hingga Desember 2025 saja, terdapat sekitar 9.654.060 laporan yang masuk dari kategori wajib pajak karyawan tersebut.
Rincian Segmentasi Wajib Pajak Dan Dominasi Pelaporan SPT Orang Pribadi
Selain kelompok karyawan, kontribusi dari wajib pajak orang pribadi non-karyawan juga memberikan angka yang cukup signifikan dalam statistik perpajakan tahun ini. Kelompok ini tercatat telah menyumbangkan sekitar 1.182.082 pelaporan SPT hingga batas waktu pemantauan di pertengahan bulan April tersebut.
Kepatuhan ini tentu menjadi angin segar bagi penerimaan negara yang sangat bergantung pada stabilitas setoran pajak dari sektor konsumsi dan penghasilan. Sementara itu, untuk kategori wajib pajak badan yang menggunakan mata uang rupiah, jumlah laporannya terpantau telah mencapai angka 273.630 SPT.
Menariknya, terdapat pula laporan yang berasal dari entitas bisnis yang menggunakan denominasi mata uang asing dalam pencatatan pembukuan mereka. DJP mencatat ada sebanyak 192 wajib pajak badan yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat telah menyelesaikan kewajiban lapor pajaknya.
Ada juga pelaporan yang berasal dari tahun buku berbeda yang laporannya baru dimulai per tanggal 1 Agustus 2025 silam. Dari segmen khusus ini, terdapat laporan dari 2.628 wajib pajak badan bermata uang rupiah serta 32 laporan dari wajib pajak badan bermata uang dolar AS.
Transformasi Digital Melalui Aktivasi Akun Coretax Dan Integrasi Sistem
Salah satu sorotan utama dalam agenda perpajakan tahun ini adalah masifnya penggunaan sistem Coretax yang dirancang untuk menyederhanakan birokrasi pajak. Hingga saat ini, progres aktivasi akun Coretax telah mencapai angka yang cukup fantastis yakni sebanyak 17.960.031 akun secara total.
Angka tersebut mencakup beragam profil wajib pajak yang sudah mulai bermigrasi ke ekosistem digital terbaru milik Kementerian Keuangan ini. Sebanyak 16.875.690 wajib pajak orang pribadi tercatat telah mengaktifkan akun mereka guna mempermudah akses layanan pajak di masa mendatang.
Tidak ketinggalan, kelompok wajib pajak badan juga mulai menunjukkan keterlibatan aktif dengan jumlah aktivasi mencapai 993.312 akun hingga saat ini. Kehadiran sistem ini memang diharapkan mampu memangkas waktu proses administrasi yang selama ini dianggap cukup menyita waktu bagi para pelaku usaha.
Selain sektor swasta, integrasi ini juga menyentuh level pemerintahan melalui aktivasi 90.802 akun wajib pajak dari kategori instansi pemerintah. Bahkan, para pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) turut menyumbangkan sebanyak 227 aktivasi akun dalam basis data terbaru Direktorat Jenderal Pajak.
Perpanjangan Batas Waktu Dan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi
Ada kabar yang sangat penting bagi masyarakat yang belum sempat melaporkan kewajiban pajaknya karena terkendala masalah teknis maupun kesibukan pribadi. Waktu pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi kini secara resmi telah diputuskan untuk diperpanjang hingga tanggal 30 April 2026 mendatang.
Semula, batas waktu yang ditetapkan adalah pada akhir Maret, namun pemerintah melihat adanya kebutuhan untuk memberikan ruang lebih bagi wajib pajak. Keputusan ini diambil agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan sistem pelaporan digital yang baru saja diluncurkan.
Lebih dari sekadar perpanjangan waktu, DJP juga mengambil langkah berani dengan menghapus sanksi administratif bagi mereka yang terlambat melakukan pembayaran. Kebijakan ini berlaku khusus untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelaporan dan pembayaran pajaknya hingga batas akhir 30 April 2026.
Penghapusan sanksi ini merupakan bentuk relaksasi yang diberikan pemerintah untuk mendorong tingkat kepatuhan sukarela yang lebih tinggi di kalangan masyarakat. Hal ini tentu sangat meringankan beban warga yang sebelumnya terancam denda karena keterlambatan administratif yang mungkin terjadi secara tidak sengaja.
Ketentuan Denda Keterlambatan Dan Upaya Pemberantasan Joki Pajak
Meskipun saat ini terdapat kebijakan relaksasi, masyarakat tetap perlu memahami aturan baku mengenai sanksi yang berlaku dalam kondisi normal. Secara regulasi, wajib pajak orang pribadi yang terlambat melaporkan SPT tahunan biasanya akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100 ribu.
Sedangkan bagi wajib pajak badan, besaran denda yang ditetapkan jauh lebih tinggi yakni mencapai Rp1 juta per satu kali keterlambatan laporan. Oleh sebab itu, pemanfaatan periode penghapusan sanksi hingga akhir bulan ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh wajib pajak di Indonesia.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga tengah fokus menanggapi fenomena munculnya jasa-jasa tidak resmi atau joki pajak yang marak di platform digital. Praktik ini dinilai berisiko tinggi karena melibatkan penyerahan data pribadi yang sangat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di media sosial.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan instruksi tegas untuk segera melakukan penyempurnaan pada sistem Coretax guna membendung praktik tersebut. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap wajib pajak dapat melaporkan SPT mereka secara mandiri tanpa harus bergantung pada jasa pihak ketiga yang ilegal.
Perbaikan sistem ini akan difokuskan pada penguatan verifikasi data dan kemudahan antarmuka pengguna agar proses lapor pajak menjadi lebih intuitif bagi warga. Dengan sistem yang semakin canggih, diharapkan praktik perjokian pelaporan SPT tahunan yang sering menawarkan jasa secara terbuka dapat diminimalisir secara signifikan.
Pemerintah juga mengimbau agar masyarakat lebih waspada dan menggunakan saluran resmi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk berkonsultasi. Transparansi dan keamanan data adalah prioritas utama pemerintah dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan yang lebih modern dan berintegritas.
Capaian 11,1 juta laporan SPT per April ini merupakan bukti bahwa komunikasi publik yang dilakukan DJP mulai membuahkan hasil yang nyata di lapangan. Kedepannya, keberhasilan sistem Coretax akan menjadi tonggak sejarah baru dalam mewujudkan kemandirian fiskal bangsa melalui pengumpulan pajak yang adil dan transparan.
