JAKARTA - Gelombang kritik masyarakat di media sosial mengenai ketimpangan infrastruktur antarprovinsi rupanya memicu reaksi keras dari jajaran pejabat di tingkat daerah. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, baru-baru ini melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan publik saat menanggapi keluhan warga di Kabupaten Sintang.

Ia secara gamblang menyatakan kesiapannya untuk melakukan tindakan ekstrem sebagai bentuk pembuktian atas keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah provinsi saat ini. Krisantus mengaku rela mencium lutut Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, apabila sang kolega mampu membangun infrastruktur Kalbar dengan nominal APBD yang sama.

Polemik ini bermula ketika narasi di jagat maya mulai membandingkan kemulusan jalanan di Pulau Jawa dengan realita jalur transportasi di tanah borneo yang masih babak belur. Ucapan yang bersifat emosional namun penuh argumen tersebut disampaikan langsung oleh Krisantus di tengah agenda resmi pemerintahan.

Tantangan Terbuka dan Perbandingan Anggaran yang Jomplang

Krisantus Kurniawan menyampaikan kegusarannya tersebut di hadapan para pejabat dan tamu undangan dalam acara Musrenbang di Pendopo Bupati Sintang. Ia menantang Dedi Mulyadi untuk bertukar posisi jabatan guna merasakan langsung kesulitan mengelola wilayah yang luas dengan anggaran terbatas.

"Silakan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Saya mau lihat, tapi pakai APBD Rp6 triliun bangun Kalbar. Kalau dia bisa, saya cium lututnya," tegas Krisantus saat membuka Musrenbang di Sintang, Kalimantan Barat, pada Kamis, 09 April 2026.

Kemarahan Wagub ini dipicu oleh sebuah video yang viral di platform TikTok, di mana warga Sepauk mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah. Di dalam video tersebut, warga secara terang-terangan memuji infrastruktur Jawa Barat dan mempertanyakan kinerja pemerintah provinsi Kalimantan Barat.

"Beberapa waktu lalu saya nonton TikTok, di kampung saya Sepauk. Gencar sekali orang Sepauk. Saya tidak tahu itu orang Sepauk asli atau bukan. Jalan rusak dibanding-bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat," kata Krisantus dengan nada penuh keheranan.

Ia menilai bahwa perbandingan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidaklah adil atau apel-ke-apel jika dilihat dari perspektif sosiologis dan ekonomis. Krisantus memaparkan fakta mengenai luas wilayah Jawa Barat yang hanya sekitar 43 ribu kilometer persegi, namun didukung APBD di atas Rp30 triliun.

Kondisi tersebut sangat berbanding terbalik dengan Kalimantan Barat yang memiliki luas daratan mencapai 171 ribu kilometer persegi. Dengan wilayah yang jauh lebih luas dari Jawa Barat, Kalbar hanya memiliki kekuatan finansial dari APBD sekitar Rp6 triliun lebih.

"Dalam video itu, ada yang pinjam Dedi Mulyadi selama tiga bulan. Suruh dia jadi Gubernur Kalbar, bertukar kita. Saya mau lihat, kalau bisa bangun Kalbar pakai APBD enam triliun, kucium lututnya," tambahnya dengan penuh keyakinan.

Logika yang ingin ia sampaikan kepada publik adalah bahwa semakin luas suatu wilayah, maka beban biaya pembangunan infrastruktur per kilometernya akan membengkak. Luasan geografis Kalimantan Barat membutuhkan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan daerah yang lebih padat dan lebih sempit.

"Semakin luas wilayah, semakin berat biaya pembangunan. Jadi masyarakat jangan sampai gagal paham. Itu sebenarnya yang terjadi," tuturnya lagi sebagai upaya memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Komitmen Perbaikan di Tengah Keterbatasan Fiskal

Meskipun terlihat defensif dalam menanggapi perbandingan tersebut, Krisantus menekankan bahwa pihaknya tidak tinggal diam melihat penderitaan warga di jalanan. Ia memastikan bahwa proses perbaikan jalan di wilayah Sintang, khususnya di ruas Bedayan yang viral, sudah mulai mendapatkan perhatian serius.

Pemerintah Kabupaten dikabarkan telah menggerakkan alat berat dari Unit Pelaksana Jalan dan Jembatan (UPJJ) untuk terjun langsung ke lokasi perbaikan. Krisantus ingin membuktikan bahwa kerja nyata tetap berjalan walaupun kantong anggaran daerah sedang tidak dalam kondisi yang ideal.

"Infrastruktur jalan dan jembatan di Sintang memang berat dengan kemampuan fiskal yang ada. Tapi pemerintah tidak akan tinggal diam," tegas Krisantus kepada khalayak yang hadir.

Upaya mitigasi ini dilakukan agar mobilitas warga tidak terganggu terlalu lama akibat kerusakan jalan yang sempat memicu kemarahan publik tersebut. Ia berharap masyarakat bisa lebih bersabar dan memahami bahwa proses pembangunan membutuhkan prioritas serta waktu di tengah keterbatasan dana.

Persoalan jalan di Kalimantan Barat memang menjadi isu sensitif yang kerap muncul setiap tahunnya, terutama saat musim penghujan tiba. Medan yang sulit dan kontur tanah yang berbeda dengan di Jawa menjadi tantangan teknis tersendiri bagi dinas pekerjaan umum setempat.

Krisantus mengajak warga untuk tetap kritis namun tetap logis dalam melihat kemampuan daerah dalam membangun seluruh jaring jalan yang ada. Ia tidak ingin narasi di media sosial justru menimbulkan perpecahan atau ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dan daerah.

Duduk Perkara Keluhan Warga Hingga Menjadi Viral

Jika ditarik ke belakang, kegaduhan ini bermula dari unggahan seorang warga bernama Elisabet yang merasa putus asa dengan kondisi jalan di Bedayan. Dalam videonya, Elisabet bahkan secara langsung memanggil nama Dedi Mulyadi agar memberikan perhatian pada daerahnya yang terabaikan.

"Tolong, lah Kang Dedi. Jalan kami babak belur. Gubernur kami pingsan kayaknya. Gak ada bangun jalan kami," ucap Elisabet dalam rekaman video yang menyebar cepat tersebut.

Elisabet juga menyebutkan nama Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dengan nada sindiran yang cukup tajam terkait kondisi infrastruktur tersebut. Reaksi warga ini merupakan puncak dari rasa lelah mereka yang harus melewati jalur penuh lumpur setiap harinya untuk beraktivitas.

Video tersebut kemudian memicu beragam komentar dari netizen, bahkan anak-anak sekolah di wilayah tersebut turut memberikan testimoni mengenai sulitnya berangkat sekolah. Suara-suara dari pelosok Sintang ini akhirnya sampai ke telinga para pemangku kebijakan di tingkat provinsi.

Sindiran warga yang meminta bantuan Dedi Mulyadi merupakan fenomena menarik di mana sosok kepala daerah dari luar provinsi dianggap lebih solutif. Hal inilah yang nampaknya menyinggung harga diri kepemimpinan di Kalimantan Barat hingga muncul tantangan cium lutut tersebut.

Meskipun demikian, insiden ini diharapkan menjadi pemantik diskusi yang lebih sehat mengenai pemerataan dana bagi hasil antara pusat dan daerah. Krisantus ingin agar pemerintah pusat melihat bahwa Kalimantan Barat membutuhkan dukungan fiskal yang jauh lebih besar untuk urusan infrastruktur.

Masalah ketimpangan APBD antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa memang menjadi isu klasik yang belum sepenuhnya tuntas dalam kebijakan desentralisasi. Tanpa adanya tambahan dana khusus, daerah dengan wilayah luas seperti Kalbar akan selalu kesulitan mengejar ketertinggalan infrastruktur.

Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana kelanjutan perbaikan di ruas jalan Sepauk tersebut setelah menjadi perhatian nasional. Apakah tantangan cium lutut Krisantus hanya sekadar gertakan politik atau murni merupakan ekspresi keputusasaan atas anggaran yang minim.

Yang pasti, warga hanya mendambakan jalan yang layak untuk mengangkut hasil bumi dan akses kesehatan tanpa harus menunggu video viral terlebih dahulu. Pemerintah diharapkan tetap fokus pada solusi pembangunan daripada sekadar berbalas pantun di media massa terkait kondisi daerah masing-masing.

Semoga ke depannya ada titik temu yang lebih bijak dalam mengatasi kesenjangan pembangunan jalan di seluruh pelosok nusantara tanpa harus membandingkan secara subjektif. Pembangunan yang merata adalah hak seluruh rakyat Indonesia, baik yang tinggal di Jawa Barat maupun di pedalaman Kalimantan Barat.