JAKARTA - Ketersediaan ruang fiskal Indonesia dipandang semakin terbatas sehingga kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna meredam dampak gejolak baru juga makin menyempit.
Analis ekonomi dari sumbernya menyebutkan bahwa masalah utama fiskal Indonesia saat ini bukan berkutat pada kemampuan negara melunasi utang, melainkan kian membesarnya porsi APBN yang terkunci untuk membiayai beragam kewajiban dan pengeluaran yang berat dipangkas dalam jangka pendek.
"Secara umum, saya melihat fiskal Indonesia masih berada dalam kategori manageable (terkontrol) tetapi ruang geraknya memang semakin sempit," kata dari sumbernya, Kamis (13/8).
Menurut pandangannya, titik rawan fiskal saat ini lebih dominan dipicu oleh terbatasnya ruang gerak fiskal serta membengkaknya beban pembayaran utang.
Pada 2026, nilai utang pemerintah yang akan jatuh tempo berada di kisaran Rp 834 triliun, sedangkan biaya pembayaran bunga mencapai kisaran Rp 599 triliun.
Apabila dihitung secara kotor (gross), penggabungan keduanya mendekati 45% dari target penerimaan negara tahun 2026.
Namun, besaran tersebut tidak mengindikasikan bahwa hampir separuh pendapatan negara langsung dialokasikan untuk membayar utang.
Sebagian besar pokok utang yang habis masa berlakunya dikelola menggunakan skema refinancing.
Maka dari itu, menurut dari sumbernya, kalkulasi tersebut lebih pas dipandang sebagai gambaran tingginya kebutuhan refinancing serta sensitivitas kondisi fiskal terhadap biaya pendanaan (cost of funding).
Tekanan pada APBN akan kian membengkak jika yield SBN bertahan di level tinggi, kurs rupiah melemah, serta penerimaan negara tidak bergerak secepat lonjakan kebutuhan belanja.
Pada skenario tersebut, pemerintah harus mengeksekusi refinancing dengan ongkos yang jauh lebih mahal.
Konsekuensinya, alokasi pembayaran bunga berpotensi menggerus porsi belanja produktif secara lebih signifikan.
"Fiscal buffer masih ada, tetapi jauh tidak selonggar beberapa tahun lalu. APBN masih mampu menjadi shock absorber, tetapi kapasitasnya terbatas," tegas dari sumbernya.
Meskipun begitu, performa fiskal sampai semester I-2026 dinilai masih cukup terjaga.
APBN 2026 awal memasang target pendapatan negara Rp 3.153,6 triliun, pengeluaran belanja Rp 3.842,7 triliun, serta defisit 2,68% PDB.
Dalam estimasi terbaru (outlook), angka belanja dinaikkan menuju kisaran Rp 3.942,4 triliun dan defisit disesuaikan menjadi 2,85% PDB.
Pos pendapatan negara pun direvisi naik hingga mendekati Rp 3.208,1 triliun.
Hingga paruh pertama 2026, defisit APBN tercatat pada level 0,76% PDB, sedangkan posisi keseimbangan primer masih membukukan surplus Rp 85,1 triliun.
Memperhatikan dinamika tersebut, dari sumbernya belum memprediksi adanya risiko gagal bayar utang (debt distress) dalam waktu dekat.
Akan tetapi, dirinya menggarisbawahi bahwa ancaman yang patut diwaspadai adalah efek desakan (crowding out) di dalam APBN.
Manakala biaya bunga utang dan keperluan refinancing membengkak, pemerintah tetap wajib mengamankan anggaran bantuan sosial, subsidi, serta program strategis.
Alhasil, pos anggaran yang sifatnya lebih luwes disesuaikan alias belanja diskresioner (discretionary spending), termasuk porsi belanja modal dan belanja K/L, berisiko mengalami pemotongan.
Keadaan ini berisiko melemahkan daya dorong APBN terhadap laju pertumbuhan ekonomi.
Tantangan Konsolidasi Fiskal 2027
Menyongsong tahun ketiga kepemimpinan Presiden Prabowo pada 2027, dari sumbernya menilai sasaran pemerintah cukup berat lantaran mesti mengejar laju pertumbuhan tinggi sembari menekan angka defisit.
Pemerintah bersama DPR telah menyetujui patokan pertumbuhan ekonomi 5,8%-6,5%, defisit 1,8%-2,4% PDB, dan penerimaan negara 12,01%-12,40% PDB.
Berdasarkan analisis dari sumbernya, tiap-tiap target tersebut pada dasarnya berpeluang diraih.
Meski demikian, merealisasikan seluruh target secara simultan akan jauh lebih sulit.
Memacu pertumbuhan mendekati 6% menuntut sokongan investasi dan tingkat konsumsi yang solid.
Di sisi lain, langkah pengetatan defisit bakal membatasi porsi stimulus fiskal, kecuali jika pemerintah sanggup menggenjot penerimaan melalui perluasan basis pajak dan perbaikan mekanisme pemungutan tanpa menaikkan tarif.
Oleh sebab itu, tahun 2027 selayaknya dijadikan momen untuk membenahi mutu fiskal, bukan sekadar berfokus menurunkan besaran angka defisit.
Dari sumbernya menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan empat langkah utama, yaitu pertama, memperbesar basis pendapatan tanpa mengorbankan daya beli publik.
Kedua, melangsungkan penataan ulang prioritas belanja ke sektor program yang memiliki multiplier ekonomi tinggi, serta merawat kredibilitas fiskal agar premi risiko (risk premium) dan yield SBN tidak merangkak naik.
Ketiga, membatasi timbulnya beban belanja wajib (mandatory spending) baru yang tidak mengantongi kepastian sumber dana permanen, dan keempat, mengawal kredibilitas fiskal supaya risk premium dan yield SBN tetap stabil.
"Target pertumbuhan 5,8%-6,5% juga sebaiknya tidak dicapai dengan terus memperbesar belanja pemerintah. Kuncinya adalah membuat APBN menjadi katalis bagi investasi swasta," tuturnya.
Apabila investasi swasta serta penanaman modal asing (foreign direct investment/FDI) dapat memegang peranan lebih besar dalam menggerakkan perekonomian, pemerintah dapat mengeksekusi konsolidasi fiskal tanpa memicu hambatan fiskal (fiscal drag) yang berarti.
"Jadi, kekhawatiran saya bukan Indonesia akan menghadapi krisis fiskal dalam waktu dekat. Risikonya lebih gradual, semakin banyak pendapatan digunakan untuk membayar bunga, semakin tinggi kebutuhan refinancing, dan semakin kecil ruang untuk merespons shock berikutnya," pungkas dari sumbernya.
Maka dari itu, dari sumbernya berpandangan bahwa kredibilitas RAPBN 2027 bakal sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam membuktikan bahwa agenda belanja baru disertai oleh basis penerimaan yang solid serta penataan prioritas belanja yang lebih disiplin.