JAKARTA - Dampak dari penetapan kebijakan fiskal yang terlampau ekspansif tidak selalu langsung menguap begitu saja saat kepemimpinan pemerintah berganti.
Pengaruhnya berpotensi membekas lebih lama, hingga memengaruhi strategi bank sentral dalam menetapkan besaran suku bunga hingga bertahun-tahun setelah agenda tersebut rampung.
Fakta tersebut diungkapkan dalam laporan IMF Working Paper bertajuk Fiscal Populism and Monetary Policy Rules karya Luis I. Jacome, Nicolas E. Magud, Samuel Pienknagura, dan Martin Uribe, yang resmi dirilis pada 7 Agustus 2026.
Berdasarkan pengolahan data negara maju dan berkembang sejak era 1960, penelitian itu membuktikan negara yang memiliki rekam jejak populisme serta pembiayaan defisit anggaran lewat bank sentral cenderung membentuk bank sentral yang lebih responsif menghadapi lonjakan ekspektasi inflasi di era berikutnya.
Artinya, memori buruk di masa lalu dapat menjelma menjadi semacam kenangan kolektif bagi pengambil keputusan moneter.
Dalam laporan riset ini, penyaluran kredit bank sentral kepada pemerintah dimanfaatkan sebagai tolok ukur deficit monetization, yaitu situasi ketika beban belanja negara ditopang melalui pembiayaan langsung dari bank sentral.
IMF mendapati fakta historis bahwa kepemimpinan populis berhaluan kiri berkaitan erat dengan lonjakan pembiayaan bank sentral untuk pemerintah.
Setelah fase tersebut, peningkatan penyaluran kredit bank sentral kepada pemerintah berbanding lurus dengan kenaikan angka inflasi.
Tim peneliti memproyeksikan, hadirnya rezim populis baru berhubungan dengan kenaikan kumulatif kredit bank sentral berkisar 150 persen dalam jangka 10 tahun awal setelah mulai memegang kekuasaan.
Meski demikian, angka temuan tersebut tercatat belum signifikan bila ditinjau secara statistik.
Ketika analisis dispesifikasikan pada rezim populis sayap kiri, lonjakan kredit bank sentral melonjak jauh lebih tinggi, yakni berada di kisaran 300 persen secara akumulatif dalam kurun 10 tahun, serta hasilnya terbukti signifikan secara statistik.
Sementara itu, rezim populis sayap kanan diasosiasikan dengan pertumbuhan kredit bank sentral yang relatif lebih terkendali serta tidak signifikan.
Riset tersebut menghubungkan kecenderungan itu dengan tabiat kepemimpinan populis kiri yang gemar menjalankan kebijakan ekspansif, terutama sewaktu program difokuskan untuk mendongkrak permintaan domestik dan redistribusi.
Namun, pengkajian yang dilakukan IMF tidak berhenti pada dampak langsung terhadap laju inflasi semata.
Para ahli justru mencermati bagaimana pengalaman masa lalu tersebut membentuk perilaku bank sentral setelah suatu negara resmi mengadopsi sistem inflation targeting.
Hasil riset memperlihatkan, lonjakan kredit bank sentral kepada pemerintah berkorelasi dengan kenaikan tingkat inflasi.
Pertambahan satu standar deviasi kredit bank sentral untuk otoritas pemerintah berkorelasi dengan kenaikan inflasi yang mencapai puncaknya sekitar 1 poin persentase dua tahun setelah pengucuran kredit tersebut.
Untuk jangka yang lebih panjang, tren tersebut berkaitan dengan kenaikan harga akumulatif sekitar 4 persen dalam kurun 10 tahun, jika dibandingkan dengan negara yang tidak mencatatkan lonjakan kredit bank sentral.
Dampaknya terhitung kian masif saat pengucuran kredit bank sentral untuk pemerintah mengalami lonjakan di luar batas kewajaran.
Pada situasi tersebut, tingkat inflasi terakselerasi sekitar 4 poin persentase sewaktu lonjakan terjadi, sedangkan tingkat harga secara kumulatif melesat sekitar 10 persen dalam periode lima tahun.
Pengalaman historis semacam itu menjadi faktor penentu sewaktu bank sentral menerapkan kebijakan inflation targeting.
Dalam kelompok sampel negara yang saat ini memberlakukan inflation targeting, IMF menemukan bank sentral yang memiliki riwayat pembiayaan pemerintah lewat kredit bank sentral merespons deviasi ekspektasi inflasi dari sasaran secara jauh lebih tegas.
Rata-rata negara di dalam sampel merespons penyimpangan ekspektasi inflasi sebesar 1 persen dari sasaran lewat pergeseran suku bunga kebijakan sekitar 20 sampai 22 basis poin.
Namun, negara yang memboyong riwayat kredit bank sentral yang tinggi sebelum memakai skema inflation targeting memiliki koefisien respons terhadap inflasi yang diperkirakan dua kali lipat lebih tinggi dibanding negara tanpa riwayat tersebut.
Di sinilah peran penting konsep experienced learning tercermin di dalam hasil riset ini.
Berdasarkan model yang dirancang para ahli, masyarakat tidak cuma membentuk perkiraan berdasarkan indikator ekonomi saat ini.
Pengalaman menghadapi era inflasi tinggi atau rezim yang pernah merusak independensi lembaga dapat ikut memengaruhi cara masyarakat memprediksi laju inflasi di masa depan.
Jika memori tersebut mendorong warga meragukan kapasitas bank sentral dalam mengawal inflasi, maka perkiraan inflasi menjadi lebih sulit untuk dikendalikan.
Dalam situasi tersebut, bank sentral terdesak mengambil keputusan yang jauh lebih ketat demi mencegah pergeseran ekspektasi makin jauh dari sasaran.
Model riset IMF menunjukkan, sewaktu pengalaman inflasi atau populisme masih membayangi persepsi warga, proses penstabilan inflasi dapat menuntut lahirnya output gap negatif.
Artinya, laju perekonomian wajib didinginkan agar tekanan laju inflasi dapat ditekan.
Dalam kerangka model itu, posisi suku bunga nominal akan berada di atas taraf normal selama proses penyesuaian berlangsung.
Makin pahit riwayat inflasi di masa lalu, makin kaku penetapan harga, dan makin tinggi tingkat keraguan terhadap bank sentral dalam mencapai target inflasi, maka makin besar pula tindakan pengetatan moneter yang dibutuhkan.
Dengan demikian, kebutuhan untuk mengawal inflasi tidak cuma diukur berdasarkan realisasi inflasi saat ini.
Tingkat kredibilitas bank sentral beserta sudut pandang publik dalam menilai komitmen stabilitas harga turut menjadi bagian tak terpisahkan dari alur tersebut.
Laporan ini secara khusus memisahkan antara efek inflasi masa lalu dan peninggalan dari kebijakan populis.
Para peneliti menemukan, usai mengontrol riwayat inflasi masa sebelumnya, variabel yang merekam pengalaman fiscal populism rupanya tetap konsisten signifikan.
Hal ini mengindikasikan bahwa dampaknya tidak sepenuhnya dapat diterangkan cuma melalui riwayat inflasi yang pernah dialami suatu negara.
Berdasarkan analisis tersebut, muncul kemungkinan bahwa pengalaman masa lalu meninggalkan kecemasan terkait pelemahan fungsi institusi dan hilangnya jangkar ekspektasi inflasi.
Oleh karena itu, bank sentral di negara yang dibayangi kebijakan populis masa lalu cenderung memberikan respons lebih keras ketika ekspektasi inflasi mulai bergeser keluar dari target.
Tindakan responsif tersebut dapat berfungsi sebagai alat untuk memperlihatkan kembali independensi operasional bank sentral sekaligus menjaga ekspektasi inflasi tetap berada pada jangkar yang tepat.
Efek ini juga terlihat kian nyata sewaktu terjadi tingkat ketidaksepakatan yang tinggi mengenai proyeksi inflasi.
Di saat para pelaku ekonomi mengusung pandangan yang kian beragam mengenai arah inflasi mendatang, bank sentral dengan riwayat populisme kiri cenderung melayangkan respons yang lebih kuat terhadap penyimpangan inflasi dari sasaran.
Guna memperjelas gambaran mekanisme tersebut, IMF turut mengulas rekam jejak dari negara Argentina, Chile, serta Meksiko.
Di negara Argentina, beberapa rentetan populisme diiringi oleh langkah fiskal ekspansif yang ditopang bank sentral, baik lewat saluran kredit langsung maupun seigniorage.
Kondisi tersebut berkaitan dengan tergerusnya independensi bank sentral dan melonjaknya laju inflasi.
Bahkan dalam salah satu periode, tingkat inflasi sempat menembus angka di atas 700 persen pada pertengahan tahun 1976.
Di negara Chile, kepemimpinan Salvador Allende menerapkan langkah yang mendongkrak permintaan domestik dan memperluas dominasi pemerintah dalam perekonomian.
Alokasi kredit bank sentral untuk sektor publik lantas melesat hingga mencapai sekitar 40 persen dari PDB pada tahun 1973, sementara laju inflasi pada akhirnya menyentuh kisaran 600 persen dan pertumbuhan output berbalik menjadi negatif.
Sementara di negara Meksiko, pembiayaan bank sentral untuk pemerintah menyentuh taraf sekitar 5 persen dari PDB pada sebagian besar masa rezim populis di era 1970-an.
Tingkat inflasi menyentuh lebih dari 30 persen pada tahun 1974, di saat defisit fiskal, utang luar negeri, dan pembiayaan bank sentral terus meningkat sampai akhirnya negara tersebut dihantam krisis mata uang, perbankan, serta utang pada tahun 1982.
Meskipun menemukan korelasi antara riwayat populisme masa lalu dan respons bank sentral saat ini, tim peneliti memberikan garis batas atas analisis tersebut.
Studi ini tidak bermaksud memberikan penilaian terhadap bagaimana figur pemimpin pemerintah saat ini dalam memengaruhi keputusan bank sentral.
Fokus kajian adalah meninjau bagaimana kepemimpinan populis serta pembiayaan defisit pada masa lampau meninggalkan peninggalan terhadap kebijakan moneter di era sekarang.
Tim peneliti juga menegaskan bahwa temuan tersebut bukan bentuk penilaian kausal langsung atas penetapan suku bunga.
Mereka tidak dapat sepenuhnya menepis kemungkinan bahwa populisme di masa lampau berkaitan dengan kondisi institusional yang juga memengaruhi cara bank sentral merespons laju inflasi.
Namun demikian, dari data yang diteliti, negara dengan rekam jejak populisme kiri beserta pendanaan pemerintah oleh bank sentral memperlihatkan kecenderungan bank sentral untuk melayangkan respons lebih keras sewaktu ekspektasi inflasi melenceng dari sasaran.
Hasil temuan itu tetap terlihat konsisten bahkan setelah memperhitungkan riwayat inflasi di masing-masing negara.
Dengan begitu, penelitian ini menempatkan penetapan kebijakan moneter bukan sekadar respons atas situasi ekonomi terkini, melainkan juga bagian dari alur panjang yang dipengaruhi oleh riwayat fiskal dan kelembagaan suatu negara pada masa lampau.