JAKARTA - Pertimbangan sederhana mengenai penyerapan belanja negara pada 2024 menunjukkan angka yang menembus Rp3.350 triliun berdasarkan rilis resmi Kementerian Keuangan.
Dana jumbo tersebut merupakan kepunyaan seluruh masyarakat yang berasal dari pembayaran pajak, pengelolaan kekayaan alam, serta penarikan utang yang nantinya menjadi beban bersama.
Alokasi dana sebesar itu dikendalikan oleh para pemangku kebijakan yang terpilih secara langsung melalui proses pemungutan suara di bilik pencoblosan.
Kondisi ini memicu pertanyaan mendasar mengenai nominal riil yang dikeluarkan demi menentukan pihak pengelola dana sebesar itu.
Pertanyaan tersebut nampak teknis layaknya kalkulasi akuntansi biasa.
Meski demikian, kalkulasi cermat mengungkap fakta pahit mengenai betapa murahnya harga demokrasi yang diperjualbelikan tiap lima tahunan.
Menggunakan asumsi paling minim, alokasi belanja negara diperkirakan bernilai konstan selama lima tahun masa kepemimpinan.
Padahal nilai APBN umumnya mengalami kenaikan berkesinambungan setiap tahunnya.
Perhitungan lima tahun menunjukkan total anggaran yang bakal dikelola pejabat terpilih mencapai kisaran Rp16.750 triliun.
Jumlah tersebut jika dibagi dengan total pemilih terdaftar Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 jiwa menghasilkan angka sekitar Rp81 juta untuk satu suara.
Angka ini merupakan estimasi porsi kendali atas kas negara yang melekat pada tiap lembar kertas suara untuk periode lima tahun.
Nilai tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan transaksi di lapangan yang hanya dihargai lima puluh ribu hingga seratus ribu rupiah atau sebatas paket sembako.
Satu suara penyokong pengawasan dana puluhan juta rupiah pada akhirnya ditukar seharga porsi bakso beserta segelas kopi.
Fenomena ini bukan sekadar persoalan etika melainkan bentuk ketidakseimbangan ekonomi yang tidak rasional.
Ibarat saham perusahaan bernilai puluhan juta rupiah yang dilepas pemegangnya seharga lima puluh ribu rupiah kepada para pemburu saham.
Transaksi semacam itu dapat dikategorikan sebagai tindakan manipulasi besar-besaran.
Namun saat terjadi dalam pemilihan umum, publik kerap menganggapnya sebagai praktik politik uang biasa yang wajar terjadi secara berkala.
Ironi ini kian terasa sewaktu dana pembelian suara tersebut disinyalir bersumber dari kas negara yang kelak diperebutkan.
Oknum politisi kerap berburu pengembalian modal beserta keuntungan berlipat setelah berhasil memegang kendali atas anggaran.
Masyarakat secara tidak langsung menyerahkan kendali atas dana publik demi nominal kecil kepada pihak yang berpotensi mengambil kembali dana tersebut dalam jumlah besar.
Sebuah catatan historis pernah menegaskan bahwa aliran dana tak terkendali dalam arena politik merupakan bentuk perusakan terhadap tatanan demokrasi itu sendiri.
Realitas di lapangan saat ini menjadi cerminan nyata dari peringatan historis tersebut.
Edukasi politik selama ini cenderung monoton dengan imbauan moral untuk menolak uang dan memilih secara bijak.
Pendekatan tersebut belum menyentuh aspek rasionalitas ekonomi yang lebih mudah dicerna oleh masyarakat umum.
Kesadaran bahwa satu suara bernilai kendali anggaran puluhan juta rupiah berpotensi mengubah pola pikir warga terhadap tawaran dana tunai skala kecil.
Perubahan sudut pandang ini berpeluang muncul bukan akibat doktrin moral melainkan pemahaman atas nilai aset yang dimiliki.
Namun gagasan ini jarang diangkat dalam agenda sosialisasi resmi lembaga penyelenggara pemilu.
Pihak penyelenggara lebih berfokus pada pasal ancaman pidana ketimbang memaparkan konversi nilai nominal satu suara terhadap anggaran negara.
Sebuah pandangan hukum pernah menyebutkan bahwa kedudukan tertinggi dalam negara berada pada status setiap warga negaranya.
Prinsip ini menekankan bahwa tumpuan demokrasi berada di tangan para pemilih di bilik suara.
Namun kedudukan penting tersebut justru menjadi komoditas berharga murah dalam ajang politik uang.
Tersedia rentang waktu sebelum pemilu berikutnya untuk membangun pemahaman publik secara terstruktur dan berkesinambungan.
Pendekatan sosialisasi perlu bergeser dari sekadar pembahasan aturan pidana menuju pemaparan analisis dampak kerugian materiil secara nyata.
Pihak terkait dapat mulai menerapkan penyampaian informasi menggunakan analisis berbasis kalkulasi nilai ekonomi.
Langkah ini bertujuan membangun kesadaran bahwa hak pilih merupakan kepemilikan bernilai tinggi yang tidak selayaknya dilepas murah.
Pemaknaan suara sebagai aset bernilai puluhan juta rupiah berpotensi menjadi titik awal perlawanan terhadap praktik politik uang.
Kehormatan tatanan demokrasi pada akhirnya bergantung pada cara warga negara menghargai peran serta hak pilih mereka sejak awal.