JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kepastian bahwa pembayaran gaji bagi para manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak akan memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam taklimat media yang digelar di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, Purbaya memaparkan bahwa skema penggajian manajer KDMP dilaksanakan secara bertahap.
Untuk dua tahun pertama, sumber pendanaan memang berasal dari APBN. Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut diambil dari pos anggaran yang sudah ada sebelumnya, sehingga bukan merupakan alokasi anggaran baru.
“Kami akhirnya harus bayar selama dua tahun. Itu sebagian dari dana Kopdesnya belum dipakai. Kami masukin situ dulu. Jadi, nggak ada tambahan baru ke APBN, nggak ada tambahan defisit baru. Karena sudah dialokasikan di situ,” ujar Purbaya.
Selain itu, plafon pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp40 triliun guna mendukung program KDMP terpantau belum terserap sepenuhnya. Purbaya menyebutkan bahwa ruang anggaran ini dapat dimanfaatkan untuk menutupi kebutuhan operasional awal KDMP.
“Pembiayaan Himbara itu kan cicilannya Rp40 triliun, berarti belum dipakai semua kan, akan di situ mungkin dipakai,” jelasnya.
Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menjelaskan bahwa pihak Kemenkeu sedang menyiapkan APBN sebagai sumber dana untuk gaji pegawai KDMP di fase awal. Skema ini dirancang sebagai jembatan operasional koperasi sebelum mampu menghasilkan pendapatan mandiri.
“Untuk dua tahun pertama, itu akan diupayakan dari APBN,” ujar Askolani di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (5/5).
Mengenai proses rekrutmen, seleksi manajer KDMP dikelola oleh panitia seleksi nasional (Panselnas) dengan melibatkan berbagai lembaga. Koordinasi utama berada di bawah Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), sementara teknis pelaksanaan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Saat ini, tahapan seleksi telah memasuki tes kompetensi yang dijadwalkan pada 3-12 Mei 2026. Tercatat sebanyak 483.648 pelamar yang lolos seleksi administrasi mengikuti tahap ini. Pemerintah menargetkan pengumuman hasil akhir pada 7 Juni 2026.
Peserta yang berhasil lolos nantinya wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan (Komcad). Selain itu, mereka akan menerima pembekalan manajerial serta kompetensi bidang guna menyiapkan SDM pengelola koperasi desa yang andal.