PALANGKA RAYA – Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah melaporkan bahwa hingga 31 Maret 2026, realisasi Pendapatan dan Hibah APBN di wilayah tersebut telah mencapai Rp2.204,22 miliar. Angka ini setara dengan 19,06 persen dari total target yang sudah ditetapkan.
Herry Hernawan, Kepala Kanwil DJPb Kalteng, menjelaskan di Palangka Raya pada Senin bahwa capaian tersebut meningkat sebesar Rp454,04 miliar atau mengalami pertumbuhan 25,94 persen secara year over year (yoy).
Lonjakan ini terutama didorong oleh kuatnya penerimaan PPh Non Migas yang menyentuh Rp944,43 miliar (naik 71,82 persen yoy), di mana setoran PPh 25/29 Badan menyumbang porsi terbesar yakni Rp432,16 miliar.
"Kinerja ini mencerminkan kuatnya aktivitas WP Badan di Kalteng terutama sektor pertanian, kehutanan, perikanan serta perdagangan besar dan eceran. Penerimaan PBB juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp22,01 miliar atau 259,06 persen (yoy) kondisi tersebut menunjukkan percepatan pembayaran kewajiban pajak berbasis aset pada awal tahun," jelasnya.
Di lain pihak, Pajak Perdagangan Internasional mampu meraup Rp214,49 miliar atau mencapai 139,42 persen dari target, meskipun secara tahunan mengalami kontraksi 12,20 persen. Hal ini dipicu oleh rendahnya realisasi Bea Masuk yang hanya sebesar Rp0,14 miliar, atau anjlok hingga 94,53 persen (yoy).
Selain itu, sektor Bea Keluar mencatatkan angka Rp214,35 miliar atau terkontraksi 11,34 persen (yoy). Kondisi ini merupakan dampak dari melemahnya harga referensi minyak kelapa sawit (CPO) pada Maret 2026 yang berada di level 938,87 dolar AS per metric ton, turun 1,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Untuk sektor PNBP, kinerjanya melonjak tajam hingga Rp733,01 miliar atau tumbuh 473,88 persen (yoy). Kenaikan drastis ini dipicu oleh pertumbuhan PNBP lainnya sebesar Rp689,60 miliar.
"Pendapatan tersebut mayoritas berasal dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran lalu dari Dinas TPHP sebesar Rp566,06 miliar akibat kontrak RPATA yang tidak terselesaikan tahun berjalan," ungkap Herry.
Dari sisi pengeluaran, Belanja APBN di Kalimantan Tengah hingga akhir Maret 2026 tercatat sebesar Rp5.775,18 miliar atau 25,62 persen dari pagu. Secara tahunan, angka ini mengalami penurunan sebesar Rp537,08 miliar atau 8,51 persen (yoy). Total realisasi tersebut meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.421,88 miliar dari pagu Rp7.034,51 miliar.
Realisasi Belanja K/L justru tumbuh 35,90 persen (yoy), yang didukung oleh besarnya Belanja Pegawai untuk pembayaran THR serta penyesuaian gaji dan tunjangan Hakim di Mahkamah Agung. Sementara Belanja Barang terakselerasi oleh program dukungan manajemen Kementerian Pertahanan terkait transisi Korem menjadi Kodam.
Sedangkan untuk Belanja Modal, pendorong utamanya adalah Kementerian PU dengan pagu terbesar Rp1.949,65 miliar. Hingga saat ini, Belanja Modal sudah terserap 11,11 persen atau senilai Rp216,57 miliar yang diprioritaskan untuk pembangunan dan preservasi jalan nasional.