LOMBOK - Capaian realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun anggaran 2026 hingga periode April dilaporkan masih minim. Tercatat dari total pagu APBD sebesar Rp 2,48 triliun, penyerapan dana baru menyentuh Rp 744 miliar atau setara 30 persen.
Wakil Bupati Lombok Tengah, M Nursiah, menyatakan bahwa perolehan ini menjadi bahan evaluasi mendalam untuk mendorong percepatan di sisa kuartal tahun berjalan. Data ini dihimpun berdasarkan laporan dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta bagian administrasi pembangunan.
Nursiah menjelaskan terdapat perbedaan karakteristik pada penyerapan program operasional dibandingkan dengan program kegiatan kontraktual.
Program operasional cenderung terealisasi secara rutin tiap bulan, sementara program kontraktual bergantung pada tahapan pengadaan barang dan jasa. Realisasi fisik akan meningkat signifikan setelah melewati fase perencanaan serta pengawasan.
“Serapan anggaran ini berbeda antara program operasional yang rutin dengan program kegiatan yang sifatnya kontraktual. Untuk kontraktual, ada tahapan proses pengadaan yang harus dilalui terlebih dahulu,” jelas Nursiah, Minggu (10/5).
Mengenai hambatan rendahnya serapan, M Nursiah mengidentifikasi beberapa faktor, mulai dari persiapan, perencanaan, hingga pengawasan teknis sebelum memasuki tahap kontrak.
Pemerintah Kabupaten Loteng berkomitmen menggerakkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih proaktif. Harapannya, evaluasi selanjutnya dapat menunjukkan kemajuan serapan yang lebih tinggi agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh publik.
“Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi kami untuk terus mendorong dan menegur OPD agar serapan ini dipercepat, sehingga ada progres yang signifikan pada evaluasi berikutnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Lalu Firman Wijaya, menganggap rendahnya realisasi keuangan dan fisik di awal tahun merupakan siklus yang wajar dalam anggaran daerah.
“InsyaAllah nanti pada triwulan ketiga akan meningkat,” ujarnya.
Lalu Firman Wijaya menegaskan bahwa tiap pengerjaan program daerah akan terus mendapatkan pendampingan agar OPD tidak ragu dalam menjalankan rencana kegiatan. Pemerintah menjamin keamanan pelaksanaan program selama dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Semua pengerjaan selalu mendapat pendampingan agar tidak takut menjalankan program. Selama tidak ada masalah dan dijalankan sesuai regulasi, semuanya aman. Jadi OPD jangan takut mengeksekusi kegiatan,” tegasnya.