MAMUJU - Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju menghasilkan pelbagai sumbangsih pemikiran dan gagas perbaikan dari lini pemangku kepentingan guna memantapkan kualitas layanan serta mendongkrak literasi fiskal di wilayah Sulawesi Barat.

Kepala KPPN Mamuju, Ferry Taufik Saleh, menyampaikan bahwasanya ajang diskusi tersebut memanen tanggapan positif dari jajaran pentahelix, mencakup praktisi akademisi, penerima jasa layanan, jajaran pemangku kepentingan, pers, masyarakat luas hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Di kesempatan hari ini kami mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai macam pemangku kepentingan dari pentahelix yang ada,” ujar dari sumbernya, saat diwawancara di Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Rabu, 26 Agustus 2026.

Berdasarkan pandangannya, sarana ini bukan hanya difungsikan sebagai wadah penampung saran evaluasi performa, melainkan sukses menghimpun terobosan baru yang dinilai sangat tepat untuk dikembangkan.

Satu di antara usulan yang menonjol yaitu pemantapan literasi fiskal.

Bagi dari sumbernya, tingkat pemahaman publik mengenai tata kelola dan skema fiskal sangat penting supaya masyarakat mengerti alur penggunaan APBN serta dampak positifnya bagi kesejahteraan umum.

“Tadi ada beberapa usul-usulan inovasi yang sangat bagus dan menarik, terutama kaitan dengan literasi fiskal yang tadi didorong dan digagas dari masing-masing instansi yang ada,” katanya.

Dari sumbernya memandang bahwa penguatan wawasan fiskal tidak dapat berdiri sendiri tanpa sinergi lintas sektor.

Maka dari itu, KPPN Mamuju mengimbau peranan media massa untuk menyajikan wawasan seputar APBN beserta kebijakan keuangan negara kepada warga menggunakan bahasa yang mudah dicerna.

Pihaknya menyampaikan rasa terima kasih atas andil TVRI dan RRI yang dinilai proaktif membangun kemitraan bersama KPPN Mamuju demi memperluas pengetahuan masyarakat dalam ranah keuangan negara.

“Dari media masyarakat, dari TVRI, RRI yang sudah sangat luar biasa berkolaborasi dengan kami di Kabupaten Mamuju untuk terus meningkatkan literasi terkait dengan fiskal yang ada di Indonesia ini,” ucap dari sumbernya.

Dari sumbernya menaruh harapan besar agar hasil FKP tidak berhenti sebatas wacana, melainkan dapat dieksekusi menjadi wujud inovasi dan aksi kolaboratif yang kongkret.

Dengan demikian, perbaikan standar pelayanan di KPPN mampu bergerak berdampingan dengan meningkatnya wawasan warga mengenai pengelolaan keuangan pemerintah.