MAMUJU - Forum Konsultasi Publik (FKP) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju membuahkan beragam masukan serta ide inovasi dari para pemangku kepentingan guna memperkokoh layanan dan memajukan literasi fiskal di Sulawesi Barat.

Kepala KPPN Mamuju, Ferry Taufik Saleh, mengungkapkan bahwa agenda ini memperoleh apresiasi tinggi dari bermacam unsur pentahelix, mulai dari kalangan akademisi, pengguna layanan, pemangku kepentingan, insan media, warga umum sampai lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Di kesempatan hari ini kami mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai macam pemangku kepentingan dari pentahelix yang ada,” ujar dari sumbernya, saat diwawancara di Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Rabu, 26 Agustus 2026.

Menurut penjelasannya, forum tersebut tidak sekadar menjadi wahana menyalurkan evaluasi pelayanan, melainkan turut melahirkan bermacam usulan inovasi yang dianggap relevan untuk direalisasikan.

Salah satu masukan yang menyita perhatian adalah peningkatan pemahaman fiskal.

Menurut dari sumbernya, pemahaman warga terkait arah kebijakan serta tata kelola fiskal amat krusial agar publik mampu memahami bagaimana APBN dijalankan dan mendatangkan kemanfaatan bagi khalayak luas.

“Tadi ada beberapa usul-usulan inovasi yang sangat bagus dan menarik, terutama kaitan dengan literasi fiskal yang tadi didorong dan digagas dari masing-masing instansi yang ada,” katanya.

Dari sumbernya menilai bahwasanya edukasi fiskal memerlukan kemitraan antarlini.

Oleh sebab itu, KPPN Mamuju memacu partisipasi media dalam menyebarkan berita seputar APBN dan skema fiskal kepada warga melalui penyampaian yang lugas.

Pihaknya menaruh apresiasi atas kontribusi TVRI dan RRI yang selama ini dipandang responsif menjalin kerja sama dengan KPPN Mamuju dalam memperkuat pemahaman publik seputar isu fiskal.

“Dari media masyarakat, dari TVRI, RRI yang sudah sangat luar biasa berkolaborasi dengan kami di Kabupaten Mamuju untuk terus meningkatkan literasi terkait dengan fiskal yang ada di Indonesia ini,” ucap dari sumbernya.

Dari sumbernya berharap luaran FKP tidak cuma sebatas penampungan aspirasi, melainkan sanggup direalisasikan menjadi aksi nyata berupa inovasi serta kerja sama yang riil.

Melalui langkah tersebut, akselerasi mutu layanan KPPN diharapkan sanggup berjalan seiring dengan tumbuhnya pemahaman publik terhadap tata kelola anggaran negara.