JAKARTA - Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Aida S Budiman menerangkan bahwa kemajuan perekonomian mampu dipicu lewat harmonisasi arah moneter dan fiskal.
Kedua lini tersebut dipandang sebagai pilar utama penggerak roda ekonomi.
Aida memaparkan bahwa otoritas fiskal maupun moneter memiliki cakupan wewenang tersendiri.
Walau demikian, perpaduan langkah di antara keduanya menjadi poin penting untuk diterapkan.
"Berbagai macam asumsi seperti sekarang dilakukan pada saat APBN, perlu dilakukan sinergi dengan otoritas moneter, supaya otoritas moneter bisa memahami dan kemudian juga melakukan respons kebijakan yang pas dengan asumsi tadi," kata Aida dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dengan Komisi XI DPR, Rabu (26/8/2026).
Dia turut mencermati peranan peredaran surat berharga negara serta obligasi internasional yang berdampak pada ketersediaan valas dan mata uang rupiah.
Diterangkannya, langkah yang diputuskan oleh pihak moneter maupun fiskal memang memiliki gaya berbeda.
"Kadangkala, antara otoritas moneter dan otoritas fiskal mempunyai kebijakan yang berbeda. Tapi yang penting adalah tujuannya sama, tadi menuju kepada stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi atau bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi," jelas dia.
"Suatu saat fiskal-nya bisa harus konsolidasi, moneter-nya bisa melakukan ekspansi, yang penting di sini adalah tadi yang sinergi,"ia menambahkan.
Aida S Budiman membawa delapan rencana kerja demi pengokohan otoritas bank sentral.
Kerja sama erat bersama pemerintah dan pemantapan aturan menjadi perhatian utamanya.
Aida membagi delapan rencana tersebut ke dalam satu penyelarasan sinergi serta tujuh penyempurnaan program kerja.
Penguatan sinergi perdana difokuskan untuk lima sektor utama.
Hal ini mencakup fiskal-moneter, pemeliharaan inflasi, penyediaan dana dan stabilitas sistem keuangan (SSK), tatanan ekonomi, serta pemeliharaan persepsi publik.
"Yang satu ini, menjadi penting dilakukan dengan segera, dan akan menjadi landasan kami untuk bisa membangun tadi bagaimana skenario yang lebih positif untuk perekonomian Indonesia. Yang satu yang penting ini adalah sinergi kebijakan nasional dan Bank Indonesia yang dilandasi dengan komunikasi yang efektif," ungkap dari sumbernya dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper test) dengan Komisi XI DPR, Rabu, 26 Agustus 2026.
Peningkatan kerja sama tersebut dibarengi dengan tujuh langkah kerja yang akan dioptimalkan mendatang.
Pertama, penyesuaian skema bauran kebijakan Bank Indonesia.
Kedua, modernisasi basis data sesuai dengan acuan arsitektur data dunia.
"Sekarang di global trend adalah perbaikan kodifikasi data-data supaya nanti bisa digunakan untuk analisa yang lebih digital. Dan ini penting untuk surveillance kami, sehingga kami bisa mengetahui bagaimana optimalisasi penerimaan devisa, dan juga membantu untuk menjaga stabilitas daripada nilai tukar," jelas dari sumbernya.
Ketiga, skema perluasan kanal pembiayaan.
Kendati kondisi saat ini dinilai sudah variatif, pihak BI tetap melihat adanya peluang pengembangan ke depan dari sektor perbankan domestik.
Keempat, penataan mekanisme pasar uang, valuta asing, hingga diversifikasi penggunaan mata uang.
"Termasuk di sini juga bagaimana BI menggunakan instrumen-instrumen pasar uang yang baru,dan menjadi underlying dari operasi moneter kami," jelas dia.
Aida juga menggalakkan pembaruan sistem pembayaran berbasis teknologi digital pada urutan kelima.
Keenam, pembinaan UMKM guna mencapai rantai ekosistem yang terintegrasi.
"Jadi UMKM tidak saja berdiri sendiri, bisa go-export, tetapi bisa menjadi ke dalam value chain daripada pergerakan produksi yang dilakukan digitalisasi tadi," ucapnya.
Ketujuh, penguatan struktur kebijakan kelembagaan.
Dalam aspek ini, Aida menggarisbawahi efisiensi tata kerja internal, integrasi digital, serta peningkatan kapabilitas SDM.
"Dari pengalaman kemarin pada saat nilai tukar mengalami tekanan, kami harus melakukan pemeriksaan ke bank maupun kepada korporasi dengan pembelian yang besar. Terasa sekali betapa diperlukannya peningkatan SDM yang menguasai tentang pengawasan. Jadi ini adalah 2 hal yang perlu dilakukan dan tentunya nanti terkait dengan tata kelola," ujar dia.
