JAKARTA - Setiap momen saat pemerintah memaparkan draf anggaran, perhatian publik umumnya terfokus pada dua dimensi utama: sejauh mana APBN sanggup menggenjot perekonomian, serta bagaimana cara pemerintah mendanainya.
RAPBN 2027 menyajikan kedua dinamika tersebut secara bersamaan.
Pihak pemerintah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, angka yang melampaui rata-rata 5,4% pada paruh pertama 2026.
Akan tetapi di saat bersatu, tingkat defisit diproyeksikan menyusut ke angka 2,4% PDB dari perkiraan 2,85% pada tahun 2026.
Pengeluaran negara tetap merambat naik 3,9%, meski jauh lebih lamban dibanding laju belanja sebesar 14,8% pada estimasi tahun berjalan.
Keseimbangan primer, yakni selisih penerimaan dan pengeluaran sebelum pembayaran bunga utang, turut mencatatkan pemulihan signifikan dari minus Rp152 triliun menjadi kisaran Rp21 triliun.
Secara sekilas, struktur ini lebih mencerminkan pengetatan fiskal daripada langkah ekspansif.
Otoritas ingin menekan pedal gas ekspansi, namun tidak hendak melepas rem di sektor anggaran.
Di saat bersamaan, kebutuhan pendanaan utang justru merangkak naik hingga menembus kisaran Rp876 triliun.
Dua sisi ini wajib dicermati secara beriringan.
Masyarakat internasional sedang kembali menyadari batas dari fleksibilitas fiskal.
Laporan IMF mengindikasikan utang publik dunia sudah mendekati angka 94% PDB pada 2025 dan berpotensi menyentuh 100% pada 2029 bila tren ini berlanjut.
Beban pembiayaan bunga pun kian membengkak, sehingga banyak negara mulai menata kembali ketahanan anggarannya.
Kendati demikian, besaran defisit tidak dapat dijadikan tolok ukur tunggal untuk menilai daya dorong anggaran terhadap perekonomian.
Dua negara dengan tingkat defisit serupa dapat memberikan efek berbeda, bergantung pada alokasi anggarannya.
Dana yang tergerus untuk kewajiban bunga serta operasional rutin tentu berdampak beda dibanding alokasi untuk sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun investasi peningkat produktivitas.
Oleh sebab itu, poin utamanya bukan sekadar berapa banyak kas yang dikucurkan pemerintah, melainkan seberapa produktif pemanfaatan anggaran itu.
India menawarkan komparasi yang menarik.
Pemerintahnya konsisten menjalankan penataan, di mana defisit pemerintah pusat melandai dari 4,4% PDB pada FY2025/26 menjadi target 4,3% pada FY2026/27.
Rasio utang pemerintah pusatnya turut diproyeksikan menyusut dari 56,1% menuju 55,6% PDB.
Meskipun demikian, pos pengeluaran produktif tetap dipertahankan.
Belanja modal dinaikkan mencapai 12,22 triliun rupee atau 3,1% PDB, sedangkan total pengeluaran untuk pembentukan aset menyentuh 17,15 triliun rupee atau 4,4% PDB.
Laju ekonomi India diprediksi tetap melaju 7,4% pada FY2025/26.
Pelajaran utamanya bukan berarti defisit lebih rendah otomatis memicu pertumbuhan lebih tinggi.
Hal yang relevan ialah konsolidasi fiskal dapat berjalan tanpa harus memangkas porsi investasi pendukung kapasitas ekonomi.
Di sisi lain, Jepang menyajikan gambaran dari sudut berbeda.
Tingkat utang pemerintahnya telah melampaui 190% PDB.
Tatkala tingkat suku bunga kembali normal, biaya penanganan utang tersebut otomatis meningkat.
IMF memproyeksikan pembayaran bunga Jepang sanggup melonjak dua kali lipat dalam kurun 2025 hingga 2031.
Kapasitas fiskal memang jauh lebih gampang dipelihara sewaktu utang masih di level moderat dibanding harus dibenahi saat bebannya telanjur membengkak.
RAPBN 2027 patut dicermati memakai kacamata yang sama.
Langkah efisiensi memang tampak, di antaranya dari penurunan belanja barang di luar program Makan Bergizi Gratis sebesar kira-kira 12%.
Namun demikian, susunan belanja tetap perlu dipantau.
Belanja pegawai naik 7,9% dan alokasi subsidi sekitar 15%, sementara belanja modal pada tahap awal terkoreksi hampir 20%.
Nominal terakhir tersebut disinyalir belum final lantaran sebagian alokasi masih tersimpan pada pos "lain-lain".
Apabila pos tersebut diperhitungkan, kalkulasi dari sumbernya memperkirakan belanja modal pemerintah masih mampu tumbuh sekitar 2,8%.
Oleh sebab itu, ruang di bawah ambang batas defisit 3% PDB tidak selalu menandakan pemerintah kurang agresif.
Sebaliknya, celah tersebut dapat berfungsi sebagai pemungkas bila realisasi penerimaan meleset, kondisi ekonomi melemah, atau timbul guncangan baru.
Tantangan utama RAPBN 2027 adalah mengoptimalkan setiap rupiah APBN agar berdaya guna lebih tinggi, sehingga pertumbuhan tidak senantiasa ditebus dengan defisit yang kian membengkak.
Defisit RAPBN 2027 susut sekitar Rp63 triliun menjadi Rp671,2 triliun.
Akan tetapi, pembiayaan utang justru naik menuju Rp876,3 triliun.
Selisih kisaran Rp205 triliun sekilas terkesan seperti kebutuhan ekstra yang tidak muncul pada nominal defisit.
Padahal dari sudut akuntansi, defisit dan pembiayaan merupakan dua entitas yang berbeda.
Defisit mencatat selisih antara pemasukan dan pengeluaran negara.
Sedangkan utang dapat pula dialokasikan untuk mendanai investasi pemerintah yang pembukuannya dipisah dari belanja.
Sebagai contoh, pembangunan sarana jalan lewat belanja kementerian akan masuk dalam skema defisit.
Namun jika pemerintah menyuntikkan modal ke BUMN infrastruktur dan memperoleh porsi saham, transaksi tersebut dicatat sebagai pembiayaan.
Keduanya sama-sama menopang pembangunan, tetapi mekanisme pencatatannya tidak sama.
Atas dasar itu, pembiayaan utang yang melampaui defisit tidak serta-merta mengindikasikan adanya defisit terselubung.
Garis angka penerbitan SBN perlu dimaknai dengan cara pandang serupa.
Penerbitan SBN bruto pada 2027 diperkirakan menyentuh Rp1.817 triliun, namun angka ini bukan murni tambahan utang baru.
Sebagian dana dimanfaatkan untuk pembayaran kembali utang jatuh tempo serta tata kelola likuiditas.
Di dalamnya mencakup sekitar Rp211 triliun SBN burden sharing dengan Bank Indonesia yang diperkirakan dari sumbernya dapat diperpanjang lewat skema debt switch.
Tanpa memperhitungkan pos tersebut, penerbitan bruto diperkirakan berkisar Rp1.615 triliun, cuma naik tipis dibanding Rp1.567 triliun pada 2026.
Pemerintah juga mengantongi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai penyangga pembiayaan.
Pemanfaatan SAL dapat menekan kebutuhan penerbitan SBN di kala kondisi pasar kurang kondusif.
Namun perlu dipahami bahwa SAL bukanlah penerimaan baru, melainkan akumulasi sisa kas pemerintah dari periode sebelumnya.
Sehingga pemanfaatannya membantu mengelola pembiayaan, tetapi tidak menciptakan ruang fiskal secara tak terbatas.
Lantas, jumlah utang yang tebal tidak sepenuhnya merepresentasikan tambahan beban baru.
Aspek yang lebih krusial adalah seberapa besar tambahan utang bersih, berapa beban bunganya, serta untuk apa dana itu dipergunakan.
Apabila menghasilkan aset dan dampak ekonomi yang melampaui biayanya, tambahan pembiayaan tersebut tetap terkategori sehat.
Sikap cermat yang serupa dibutuhkan dalam membaca potensi risiko fiskal di luar APBN.
Subsidi energi, penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), penyertaan modal negara, penjaminan, hingga porsi SBN milik Bank Indonesia mempunyai karakteristik masing-masing.
Kurang tepat apabila seluruh komponen digabungkan seolah-olah merupakan kewajiban mutlak yang harus dibayar APBN.
Subsidi energi, contohnya, telah terhitung sebagai belanja APBN.
Penempatan SAL di perbankan BUMN bukanlah belanja baru, melainkan bagian dari manajemen kas negara.
Tatkala Rp400 triliun dana negara ditempatkan pada perbankan, dana tersebut tetap berstatus aset pemerintah.
Unsur yang berubah hanyalah lokasi penempatan serta pengaruhnya terhadap ketersediaan likuiditas sistem keuangan.
Asas yang sama berlaku pada Danantara, BUMN, serta lembaga pembiayaan pemerintah.
Pemanfaatan berbagai institusi tersebut dapat memperbesar kapasitas pembangunan di luar anggaran resmi.
Namun demikian, potensi risikonya harus tetap diawasi secara ketat.
Penjaminan, suntikan modal, atau proyek yang gagal mendatangkan arus kas sesuai proyeksi dapat menjadi beban kewajiban pemerintah di kemudian hari.
Porsi SBN yang dipegang Bank Indonesia pun tidak secara otomatis berarti pembagian beban pembiayaan dengan pemerintah.
Aspek yang perlu dicermati adalah tujuan pembelian, skema mekanismenya, serta pihak yang pada akhirnya menanggung biaya.
Prinsipnya cukup sederhana, yaitu tidak seluruh risiko akan bermuara menjadi beban APBN, tetapi setiap risiko tetap wajib diukur dan dipantau.
RAPBN 2027 pada akhirnya berupaya menjaga titik keseimbangan yang tidak mudah, yakni memacu pertumbuhan lebih tinggi tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.
Dengan laju belanja yang melambat serta ruang fiskal yang terjaga, target pertumbuhan 6% tak mungkin hanya digantungkan pada APBN.
Investasi pihak swasta dan akselerasi produktivitas harus mengambil peranan lebih dominan.
Oleh sebab itu, perdebatan hendaknya tidak cuma berhenti pada ukuran defisit atau utang.
Hal yang lebih menentukan adalah kualitas pengeluaran, kemanfaatan dari tiap tambahan pembiayaan, serta kapabilitas pemerintah dalam mengendalikan risiko.
Ruang fiskal yang masih tersedia justru harus dirawat sebagai benteng pertahanan ketika kondisi ekonomi diterpa guncangan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan RAPBN 2027 adalah pertumbuhan harus melahirkan ekonomi yang lebih kokoh, sementara utang wajib menyisakan manfaat yang melebihi biayanya.
Bila kedua hal tersebut sanggup dipelihara, pertumbuhan ekonomi dan disiplin fiskal bukan dua hal yang bertolak belakang.
Keduanya justru menjadi fondasi utama bagi pembangunan yang berkelanjutan.
