JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merancang skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi lewat jangka waktu pengembalian hingga 40 tahun serta tingkat bunga 6% yang konsisten sampai lunas.

Fasilitas tersebut dikucurkan guna memperluas jangkauan masyarakat memperoleh apartemen terjangkau di area Transit Oriented Development (TOD) Manggarai, Jakarta.

Dari sumbernya menyatakan, skema pembiayaan periode panjang ini dipersiapkan demi membuka akses yang lebih lebar bagi publik terhadap hunian di kawasan pusat kota melalui angsuran yang lebih ringan serta jaminan kepastian tingkat bunga dalam periode yang lama.

“Memang mandat kami mengurus rumah rakyat. Skema KPR-nya ini kami coba yang 40 tahun dengan bunga 6 persen sampai lunas. Jadi bunganya tidak akan berubah,” kata dari sumbernya di sela peletakan batu pertama Hunian Manggarai di Jakarta.

Skema perbankan tersebut disiapkan seiring dimulainya pembangunan Hunian Manggarai yang digarap oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui anak usahanya KAI Properti.

Proyek perumahan tersebut diproyeksikan menyediakan sebanyak 3.784 unit tempat tinggal dalam delapan menara di kawasan yang terhubung langsung dengan salah satu titik sentral angkutan umum utama Jakarta.

Bersamaan dengan peletakan batu pertama, BTN beserta PT KA Properti Manajemen (KAI Properti) turut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Hunian Manggarai.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh dari sumbernya bersama pimpinan dari KAI Properti, meneruskan jalinan kemitraan BTN dan KAI yang sebelumnya sudah diawali lewat Nota Kesepahaman.

Kolaborasi ini mencakup perancangan pola pembiayaan, penyediaan layanan transaksi perbankan, pemasaran kolektif, serta penyokongan aksesibilitas pembiayaan bagi calon pembeli.

BTN pula mengoperasikan kanal balé by BTN sebagai salah satu sarana pendaftaran peminatan dan penyetoran Nomor Urut Pemesanan (NUP) Hunian Manggarai.

Dari sumbernya mengungkapkan, nilai pikat Hunian Manggarai terletak pada perpaduan harga terjangkau serta posisinya yang berada tepat di jantung kota dan berdampingan dengan jaringan angkutan massal.

BTN bakal mengawal patokan harga hunian pada proyek tersebut tetap di bawah batas Rp600 juta.

“Tengah Jakarta, dekat transportasi, harga kami jagain di bawah Rp600 juta. Dapat subsidi suku bunga,” sebut dari sumbernya.

BTN pun akan memberlakukan kaidah kehati-hatian pada pengucuran kredit dengan menyelaraskan mekanisme pembelian sesuai progres fisik proyek guna menjamin perlindungan bagi konsumen.

Di samping itu, perundingan mengenai fasilitas kredit konstruksi kepada KAI Properti masih terus bergulir.

Menurut dari sumbernya, Hunian Manggarai bakal menjadi proyek percontohan untuk rintisan hunian vertikal terjangkau di area tengah Kota Jakarta.

Konsep ini berpeluang diaplikasikan kembali pada wilayah di sekeliling stasiun atau titik integrasi angkutan umum lainnya, seiring makin langka dan tingginya harga tanah untuk perumahan tapak di kota-kota besar.

“Di Jabodetabek stasiun itu banyak sekali. Kami akan mulai dari daerah-daerah stasiun kereta karena lebih mudah. Setelah itu mungkin kami akan bicara kawasan LRT dan MRT,” ulas dari sumbernya.

Menurut pandangannya, apartemen yang menyatu dengan angkutan publik juga kian sesuai dengan kebutuhan warga perkotaan, termasuk kaum muda yang mengutamakan kelancaran mobilitas serta kedekatan dengan sentra aktivitas.

“Di Jakarta dan kota besar, mencari landed house sudah sulit dan terlalu mahal. Jadi kami harus realistis, seperti kota-kota lain di dunia, Jakarta pasti ke atas. Anak muda sekarang juga suka, yang penting di tengah kota dan sarana transportasinya dekat,” kata dari sumbernya.

Demi melebarkan peluang masyarakat untuk memperoleh Hunian Manggarai, BTN menyediakan dua skema kredit, yaitu FLPP dan KPR non-subsidi.

Skema FLPP ditargetkan untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi standar kriteria pemerintah, sedangkan KPR non-subsidi disiapkan untuk menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.

Bagi KPR non-subsidi, BTN turut menyiapkan program khusus dengan uang muka mulai dari 5% beserta tingkat bunga promosi yang menarik.

Kehadiran opsi pembiayaan tersebut memberikan kepastian pilihan yang dapat disesuaikan menurut kebutuhan dan kapasitas finansial para peminat Hunian Manggarai.

Adanya fasilitas FLPP ini sejalan dengan arah pengembangan Hunian Manggarai demi menghadirkan tempat tinggal layak serta murah di wilayah perkotaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang lolos verifikasi pemerintah.

Dari sumbernya memberikan apresiasi atas peranan BTN dalam menyalurkan pembiayaan rumah subsidi.

Menurut penilaiannya, kapasitas BTN pada penyaluran FLPP sanggup menyokong pembangunan hunian sejenis menggunakan aset tanah milik KAI di lokasi lainnya.

“Untuk FLPP juara satu, saya nggak ada lawan BTN. Saya mohon Pak Nixon kami bangun lagi di tempat lain, supaya aset-aset kereta api bisa segera dibangunkan,” tutur dari sumbernya.

Pada kesempatan yang sama, dari sumbernya menilai pembangunan Hunian Manggarai merupakan tindakan riil dalam menyajikan tempat tinggal layak dan terjangkau di kawasan pusat kota.

Ia menekankan pentingnya mengawal agar hunian tersebut tepat sasaran serta tidak dimanfaatkan demi kebutuhan spekulasi pasar.

“Kami harus adil, satu pelanggan, satu peminat, satu apartemen,” tegas dari sumbernya.

Dari sumbernya berharap gambaran konsep sejenis sanggup dikembangkan pada area aset KAI lainnya sehingga semakin banyak warga mendapatkan akses rumah murah yang terhubung dengan transportasi massal.

Dari sumbernya menyatakan, Hunian Manggarai dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 2,2 hektare dan direncanakan memiliki delapan menara dengan tinggi 24 lantai.

Sebanyak 1.276 unit bakal berdiri di Blok G dalam tiga menara, sementara Blok F diproyeksikan memiliki lima menara dengan total 2.508 unit.

Keseluruhan area hunian ini juga akan dilengkapi 150 unit komersial pendukung, dengan tipe hunian mulai dari studio unit 28 hingga varian tipe 52 dengan tiga kamar tidur.

Pengerjaan keseluruhan proyek ini ditargetkan tuntas dalam kurun waktu kurus lebih 18 bulan.

Dari sumbernya menegaskan, pelaksanaan pembangunan tersebut diarahkan demi menyediakan hunian layak dan murah di pusat kota, utamanya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sesuai dengan kriteria pemerintah.

Tata kelola pengerjaan proyek pun akan dijaga ketat agar manfaat hunian ini dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang menjadi target sasaran program.