JAKARTA - Dari sumbernya mencermati beratnya tanggungan yang mesti dipikul Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di era kepemimpinan Kementerian Keuangan.
Bukan sekadar untuk membiayai utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang kini bernama Kereta Whoosh peninggalan era kepemimpinan sebelumnya, APBN juga harus menanggung beban berat dari pembayaran bunga utang yang merupakan kewajiban masa lalu.
Mengenai tanggungan bunga utang, pada tahun ini anggaran negara harus menanggung angka Rp582 triliun, sedangkan untuk tahun depan diproyeksikan melonjak mencapai Rp650 triliun atau naik 11,7 persen dibanding tahun ini.
“Kalau tahun ini pemerintah sudah harus bayar bunga utang lebih dari 580-an triliun, tahun depan itu sudah pasti naik belum lagi kewajiban kalau seandainya proyek Whoosh ini masih menjadi beban negara," kata dari sumbernya di Jakarta, Selasa (25/8/2026).
Menjadi sebuah pertanyaan kritis mengenai sampai kapan porsi APBN lebih banyak dialokasikan untuk menyelesaikan kewajiban masa lalu dibandingkan membiayai pembangunan atau investasi masa depan.
"Nah itu pertanyaan kritisnya," tegas dari sumbernya.
Dari sumbernya menyatakan bahwa proyek Kereta Whoosh merupakan kekeliruan kebijakan pembangunan masa lalu yang mengakibatkan APBN terus tergerus untuk menutupi dampaknya.
“Soal Kereta Whoosh ini, kami tahu kegagalan kebijakan yang sangat parah, dosa masa lalu yang harus menanggung adalah APBN di masa depan. Artinya kalau prinsip utang itu soal investasi terbaik maka kalau Whoosh ini investasi terburuk karena kami tahu ini sudah sangat-sangat rugi dan sangat tidak profitabel ke depan. Jadi utang akhirnya digunakan bukan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas atau penguatan industri tetapi sesederhana hanya untuk membiayai belanja yang tidak menghasilkan kapasitas ekonomi yang baru,” tegas dari sumbernya.
Menurut pandangannya, penyelesaian utang Kereta Whoosh semestinya menerapkan mekanisme business to business di mana pihak swasta nasional dan swasta China menanggung beban secara bersama.
“Dan beban utang itu harusnya ditanggung bersama dong antara pihak swasta Indonesia dengan pihak swasta dari China. Dan ada banyak jalan sebetulnya mulai dari penggunaan aset, untuk bayar utang atau bahkan mungkin yang lebih keras ya ada bailout tanpa restrukturisasi yang merugikan pemerintah Indonesia seperti yang terjadi sekarang,” kata dari sumbernya.
Dari sumbernya juga menegaskan bahwa pada pelaksanaan proyek Whoosh telah muncul potensi bahaya moral.
Ketika proyek kereta cepat ini menghasilkan keuntungan, pihak swasta yang menikmati hasilnya, namun saat mengalami kerugian justru APBN yang dijadikan penanggung beban.
“Ini kan tidak adil yang berulah swasta, dan oknum pejabat di masa pak Jokowi sebelumnya dan ketika ini rugi kemudian kok malah APBN yang dikorbankan atau negara yang menyelamatkan ini kan sangat tidak adil,” tuturnya.
Di sisi lain, dari sumbernya mencatat bahwa kepemimpinan sepuluh tahun sebelumnya meninggalkan beban utang yang sangat signifikan bagi pemerintahan saat ini, di mana utang yang membengkak berimbas langsung pada lonjakan bunga utang.
Pada akhir masa jabatan pemerintahan sebelumnya, total utang pemerintah menyentuh nominal Rp9.302,6 triliun, setelah menambah utang baru senilai Rp6.693,9 triliun atau rata-rata lebih dari Rp669 triliun per tahun.
"Utang pemerintah Indonesia pada Oktober 2024, mencapai Rp9.302,6 triliun. Angka itu naik 256,6 persen, atau setara Rp6.693,9 triliun," kata dari sumbernya dikutip dari Podcast Madilog Forum Keadilan, Rabu (19/8/2026).
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai alokasi penggunaan dana besar tersebut.
Dari sumbernya mengaitkan fenomena ini dengan korporasi besar di mana kekayaan 20 perusahaan terbesar di Indonesia terus meningkat hingga nilainya hampir mencapai tiga kali lipat dari total APBN yang berada pada kisaran Rp3.300 triliun.
