JAKARTA - Dari sumbernya mengungkapkan bahwa pelaksanaan APBN di Provinsi Jawa Barat mencatatkan surplus regional sebesar Rp 22,02 triliun hingga Juli 2026.
Surplus tersebut bersumber dari pendapatan negara sebesar Rp 85,61 triliun, sedangkan pengeluaran belanja negara berada pada angka Rp 63,59 triliun.
Pendapatan negara di wilayah Jabar turut mengalami peningkatan 6,81 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Dari sektor perpajakan, penerimaan yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 81,30 triliun atau tumbuh 7,35 persen secara tahunan.
Dari sumbernya menyatakan bahwa pencapaian finansial ini harus terefleksikan secara nyata pada roda perekonomian dan pemanfaatan langsung oleh warga.
“Kami ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran, tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata dari sumbernya saat melakukan peninjauan pelaksanaan APBN Jabar di Kota Bandung, Senin (24/8/2026).
Pada komponen penerimaan perpajakan, sektor pajak menyetor angka sebesar Rp 63,84 triliun atau mengalami pertumbuhan 10,41 persen.
Sementara itu, perolehan dari kepabeanan serta cukai berhasil menembus nominal Rp 17,46 triliun.
Bidang industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak lewat kontribusi Rp 30,60 triliun atau setara 47,93 persen dari keseluruhan pajak Jabar.
Pada bagian realisasi belanja, pengeluaran APBN tercatat menyentuh nominal Rp 63,59 triliun.
Meski secara tahunan belanja negara mengalami kontraksi 1,45 persen, alokasi untuk kementerian/lembaga justru melonjak 28,86 persen menjadi Rp 26,61 triliun.
Lonjakan belanja terutama didorong oleh belanja modal yang menyentuh angka Rp 3,11 triliun atau meroket 115,37 persen dibanding posisi Juli 2025.
Adapun Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp 36,98 triliun atau setara 59,82 persen dari total pagu.
Dari sumbernya menerangkan bahwa APBN wajib memberikan efek konkret terhadap geliat perekonomian masyarakat, salah satunya melalui kucuran modal sektor usaha.
Hingga Juli 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Jabar telah mencapai Rp 23,24 triliun yang dialokasikan kepada 357,3 ribu debitur.
Sedangkan untuk pembiayaan Ultra Mikro telah tersalurkan sebanyak Rp 1,31 triliun kepada 226,4 ribu penerima.
“Setiap rupiah APBN harus terus bekerja, bukan hanya tercatat sebagai angka realisasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar dari sumbernya.
Performa positif APBN berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi wilayah Jabar yang pada triwulan II 2026 tumbuh 5,73 persen secara tahunan dan 2,25 persen secara kuartalan.
Sektor industri pengolahan menjadi tumpuan utama yang mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut.
Tingkat inflasi di Jabar per Juli 2026 berada pada rentang 2,72 persen secara tahunan.
Neraca perdagangan wilayah Jabar untuk kurun Januari hingga Juli 2026 juga mencetak surplus sebesar 13,79 miliar dolar AS.
Dari sumbernya menginstruksikan agar tata kelola anggaran dilaksanakan secara ketat dan tertib.
Pengalihan dana anggaran guna menutupi kekosongan belanja pegawai dilarang keras mengorbankan program-program yang berdampak langsung pada publik.
Instruksi tersebut ditegaskan dari sumbernya sewaktu menggelar inspeksi ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jabar di Bandung, Senin.
Dari sumbernya menyampaikan bahwa alokasi kebutuhan belanja pegawai wajib dikalkulasikan secara cermat sejak awal demi mencegah munculnya pagu minus di penghujung tahun.
Menurutnya, penyesuaian alokasi anggaran harus dikerjakan dengan penuh kehati-hatian, khususnya bila berisiko memangkas dana program masyarakat.
Pergeseran anggaran untuk menutupi kekurangan belanja pegawai tidak diperbolehkan mengorbankan program kerakyatan kecuali dalam keadaan yang amat mendesak.
Dalam inspeksi itu, dari sumbernya juga meninjau pemantauan sejumlah agenda strategis nasional di Jawa Barat, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Mengenai program KDKMP, terdapat 5.970 unit koperasi di Jawa Barat dengan target pengujian sebanyak 147 lokasi.
Sampai saat ini, proses survei telah dijalankan pada 22 KDKMP dan beberapa bangunan koperasi telah selesai didirikan.
Sementara itu, pihak Kanwil DJPb Jabar telah merampungkan pengecekan terhadap 22 dari total 26 Sekolah Rakyat yang beroperasi di wilayah Jabar.
Kondisi sarana pendidikan secara umum terpantau sangat baik dengan kelengkapan sarana pendukung yang memadai.
Tiap ruang kelas telah dilengkapi papan tulis pintar, serta seluruh siswa memperoleh pembagian satu unit laptop.
Dari sumbernya menganggap Sekolah Rakyat memiliki keunggulan yang bagus, namun program ini dinilai masih minim publikasi.
“Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur,” kata dari sumbernya.
Untuk fasilitas SPPG, Jawa Barat mencatat ketersediaan 6.794 unit dengan sasaran survei sebanyak 199 lokasi.
Akan tetapi, pelaksanaan pemantauan di lapangan berhasil melampaui target dengan menjangkau 275 SPPG.
Daya tampung penyediaan makanan tiap SPPG berada di kisaran 1.600 hingga 2.800 porsi.
Penerima manfaat layanan ini mencakup peserta didik PAUD hingga SMA/sederajat, anak balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.
Secara umum mutu sajian kuliner SPPG di Jawa Barat dinilai layak serta dapat diterima dengan baik oleh para penerima manfaat.
Dari sumbernya meminta Ditjen Perbendaharaan merumuskan indikator penilaian SPPG menggunakan tingkatan berjenjang yang transparan di tiap daerah, contohnya skala satu sampai lima.
Indikator ini akan difungsikan untuk mengukur kepuasan serta kualitas operasional SPPG sekaligus membandingkan performa antardaerah di level nasional.
