JAKARTA - Beban fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memicu tanggapan dari dari sumbernya.
Ia meminta agar kecaman terhadap kondisi fiskal tidak diarahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, ada andil dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pembentukan postur anggaran saat ini.
dari sumbernya menjelaskan, kondisi keuangan nasional harus ditinjau dari besarnya tanggungan utang dan konsekuensi kebijakan dari era pemerintahan terdahulu.
Ia menganggap Jokowi menyisakan beban fiskal yang kini turut ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat.
“Tidak sedikit para pengamat maupun pakar yang telah berbicara betapa kritisnya APBN,” ujar dari sumbernya, dikutip Kamis (13/8/2026).
dari sumbernya kemudian menyoroti tingginya pembiayaan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban utang.
Berdasarkan perhitungannya, pelunasan pokok beserta bunga utang menguras ruang fiskal dalam jumlah yang sangat signifikan.
“Cicilan pokok hutang saat ini yang ditanggung sangat besar, berkisar Rp800 triliun termasuk yang jatuh tempo pada tahun ini. Selain itu cicilan bunga yang harus dibayar lebih dari Rp500 triliun. Inilah beban yang sangat menggerogoti APBN," ungkapnya.
dari sumbernya menyebutkan bahwa faktor ini perlu diingat ketika ada anggapan bahwa Prabowo salah dalam memetakan struktur APBN.
Ia menilai himpitan anggaran yang terjadi saat ini tidak muncul secara serta-merta.
Ada kewajiban finansial negara yang harus terus dituntaskan, tanpa memandang siapa yang sedang memegang tampuk kepemimpinan.
“Banyak orang malah berbicara tentang presiden yang salah mengelola APBN. Salah mengatur struktur APBN. Salah mengatur porsi pos-pos anggaran APBN.” ucap dari sumbernya.
Meski demikian, ia mengemukakan perspektif berbeda mengenai penyebab utama masalah ini.
Ia menegaskan adanya keterkaitan dengan beban peninggalan dari masa kepemimpinan Jokowi.
“Yang salah adalah beban utang warisan yang ditinggalkan oleh Jokowi. Hal itu telah membuat kami kritis APBN,” sesalnya.
Ia berargumen bahwa pembangunan sarana infrastruktur seharusnya memberikan dampak ekonomi yang sepadan dengan nilai investasi yang dialokasikan.
Jika tidak seimbang, proyek-proyek tersebut justru berisiko menjadi tanggungan keuangan negara untuk jangka panjang.
“Padahal kalau kami mau melakukan review secara umum maupun secara detail yang dilakukan oleh Jokowi semua adalah proyek-proyek yang membangkrutkan Indonesia,” kata dari sumbernya.
Ia lantas menyebut beberapa sarana pembangunan seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Bandara Kertajati, hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Bandara Kertajati, apa yang terjadi? Bandara Kertajati sekarang tidak berguna, tidak berfungsi. IKN, apa yang terjadi dengannya sekarang? Nol besar,” tegasnya.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga menjadi salah satu poin yang dikritisi oleh dari sumbernya.
Ia memertanyakan kemanfaatan ekonomi dari proyek itu jika disandingkan dengan beban pembiayaan yang harus ditanggung negara.
“Kereta Cepat Jakarta Bandung, nol besar bahkan menjadi beban APBN. Karya Jokowi mana yang layak kami sebut telah membawa keberhasilan bagi Indonesia?,” tuturnya.