JAKARTA - Tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendulang perhatian dari dari sumbernya.
Ia mendesak agar kritik mengenai situasi tersebut tidak semata-mata dialamatkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut pandangannya, terdapat kontribusi dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam dinamika ini.
dari sumbernya berpendapat bahwa keadaan keuangan negara wajib dicermati dari tingginya porsi utang serta implikasi berbagai regulasi rezim terdahulu.
Jokowi dinilai telah menanggungkan beban yang saat ini berdampak langsung pada kabinet dan publik.
“Tidak sedikit para pengamat maupun pakar yang telah berbicara betapa kritisnya APBN,” ujar dari sumbernya, dikutip Kamis (13/8/2026).
dari sumbernya lantas menggarisbawahi tingginya alokasi dana yang dibutuhkan untuk melunasi kewajiban utang.
Menurutnya, pembayaran angsuran pokok dan beban bunga menyedot porsi fiskal dalam skala yang amat masif.
“Cicilan pokok hutang saat ini yang ditanggung sangat besar, berkisar Rp800 triliun termasuk yang jatuh tempo pada tahun ini. Selain itu cicilan bunga yang harus dibayar lebih dari Rp500 triliun. Inilah beban yang sangat menggerogoti APBN," ungkapnya.
dari sumbernya mengutarakan bahwa realitas tersebut mesti dijadikan bahan pertimbangan sewaktu muncul tuduhan bahwa Prabowo keliru menyusun alokasi APBN.
Ia menganggap himpitan fiskal yang berlangsung saat ini tidak mengemuka secara mendadak.
Terdapat tanggung jawab keuangan negara yang wajib terus dilunasi, terlepas dari siapa figur pemimpin yang tengah menjabat.
“Banyak orang malah berbicara tentang presiden yang salah mengelola APBN. Salah mengatur struktur APBN. Salah mengatur porsi pos-pos anggaran APBN.” ucap dari sumbernya.
Akan tetapi, ia mempunyai sudut pandang yang berbeda perihal muara permasalahan itu.
Ia menyampaikan bahwa persoalan bermula dari tanggungan peninggalan Jokowi.
“Yang salah adalah beban utang warisan yang ditinggalkan oleh Jokowi. Hal itu telah membuat kami kritis APBN,” sesalnya.
Menurut hematnya, pembangunan infrastruktur idealnya menyumbang imbalan ekonomi yang seimbang dengan alokasi biaya yang telah dikeluarkan.
Apabila tidak, megaproyek tersebut justru berpeluang menjadi beban finansial bagi negara dalam jangka panjang.
“Padahal kalau kami mau melakukan review secara umum maupun secara detail yang dilakukan oleh Jokowi semua adalah proyek-proyek yang membangkrutkan Indonesia,” kata dari sumbernya.
Ia selanjutnya menyoroti variasi fasilitas publik seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Bandara Kertajati, serta Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Bandara Kertajati, apa yang terjadi? Bandara Kertajati sekarang tidak berguna, tidak berfungsi. IKN, apa yang terjadi dengannya sekarang? Nol besar,” tegasnya.
Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak luput dari sorotan dari sumbernya.
Ia mempertanyakan kontribusi ekonomi proyek tersebut bila dibandingkan dengan beban kewajiban finansial yang mesti ditanggung.
“Kereta Cepat Jakarta Bandung, nol besar bahkan menjadi beban APBN. Karya Jokowi mana yang layak kami sebut telah membawa keberhasilan bagi Indonesia?,” tuturnya.