JAKARTA - Otoritas perpajakan atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pencapaian target penerimaan pajak tidak semata-mata mengandalkan keaktifan aparat pajak, melainkan sangat dipengaruhi oleh perkembangan serta performa bisnis para pelaku usaha sebagai wajib pajak.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh pihak dari sumbernya saat menyampaikan bimbingan kepada 301 wajib pajak di bawah naungan KPP Wajib Pajak Besar Satu di kantornya, Kamis (30/7/2026).
Pihak dari sumbernya menyebutkan bahwa KPP Wajib Pajak Besar Satu pada 2026 dibebani target penerimaan bernilai Rp175,554 triliun, atau sekitar 7,5 persen dari total penerimaan pajak secara nasional.
Menurut pertimbangannya, alokasi target itu baru bisa direalisasikan apabila badan usaha yang menjadi wajib pajak dapat mencetak kinerja operasional yang baik.
“Aktor utama yang akan menentukan apakah Rp175 triliun itu tercapai atau tidak, sebenarnya bukan kami, tetapi Bapak-Ibu sekalian. Kalau perusahaan Bapak-Ibu bagus, mencetak laba yang bagus, tentu ada bagian laba tersebut untuk negara, melalui pajak yang perusahaan bayarkan” ujar dari sumbernya.
Ia menggarisbawahi bahwa posisi DJP berfungsi sebagai sistem pendukung yang mendorong kesadaran wajib pajak lewat pelayanan, sosialisasi, pengawasan, hingga penegakan hukum, agar sektor usaha dapat tumbuh serta memenuhi tanggung jawab fiskalnya secara maksimal.
Menurut pandangan dari sumbernya, korporasi di bawah pengasuhan KPP Wajib Pajak Besar Satu tidak sekadar berperan sebagai pembayar pajak, tetapi juga merupakan mitra strategis pemerintah dalam memelihara kesinambungan pembangunan negeri.
“Kami tidak hanya menganggap Bapak-Ibu sebagai pembayar pajak. Perusahaan Bapak-Ibu adalah mitra strategis pemerintah yang membantu memastikan negara tetap berjalan, mandiri, dan mampu membiayai pembangunan,” katanya.
Ia menguraikan, sumbangsih pajak dari sektor usaha memegang andil penting untuk mendanai berbagai fasilitas publik, mulai pembangunan akses jalan, sarana sekolah, sampai infrastruktur yang digunakan oleh masyarakat.
Sebab itu, pihak dari sumbernya mengimbau wajib pajak beserta aparat pajak untuk membina jalinan kemitraan berlandaskan kepercayaan, komunikasi yang harmonis, kepastian hukum, dan integritas.
“Kami ingin menjadi supporting system yang baik bagi dunia usaha. Kalau perusahaan tumbuh dan menghasilkan laba, negara juga memperoleh penerimaan untuk membiayai pembangunan,” ujarnya.
Pada momen tersebut, pihak dari sumbernya juga menekankan pentingnya memelihara integritas bersama.
Menurutnya, praktik pelanggaran hanya mampu dibendung apabila aparatur pajak dan wajib pajak sama-sama berpegang teguh menjalankan ketentuan yang berlaku.
“Kami saling menjaga. Kami menjaga integritas kami, dan Bapak-Ibu juga menjaga integritas perusahaan. Dengan begitu, dunia usaha bisa berkembang, penerimaan negara meningkat, dan pembangunan dapat terus berjalan,” katanya.