LONDON - Dewan Akuntansi Publik (Public Accounts Committee/PAC) Parlemen Britania secara formal mengeluarkan risalah teguran kepada instansi perpajakan Britania, HM Revenue and Customs (HMRC), tanggal 10 Juli 2026.
Salah satu hal yang menjadi pusat perhatian dalam risalah ini ialah program modernisasi kerangka kerja teknologi informasi (TI) pada lembaga tersebut.
Walaupun Wakil Pimpinan PAC dari Sumbernya menyatakan bahwa efektivitas HMRC dalam menghimpun pajak dari korporasi besar umumnya berjalan optimal, dari Sumbernya menyampaikan peringatan berkenaan dengan penanaman modal sejumlah £1,6 miliar bagi perangkat sistem baru.
"Komite ini telah melihat terlalu banyak proyek transformasi TI yang gagal dengan mengorbankan para pembayar pajak. Sangat penting agar HMRC tidak menjadi tambahan dalam daftar tersebut," tegasnya Jumat (10/7/2026).
Komite meminta HMRC memastikan bahwa pembaharuan perangkat tersebut sungguh-sungguh mampu memberikan pengaruh nyata terhadap eskalasi kepatuhan fiskal.
Teguran tersebut tidak bisa dipisahkan dari lambatnya kinerja HMRC saat ini, khususnya dalam menangani penagihan serta investigasi kepatuhan (compliance investigation).
Berdasarkan temuan PAC, durasi rata-rata yang diperlukan guna menuntaskan suatu perkara penyelidikan dinilai amat lamban, yakni berkisar di antara 17 sampai 97 bulan.
Komite pun mendapati kenyataan bahwa dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, HMRC belum memaksimalkan otoritasnya untuk menjatuhkan sanksi berat kepada entitas bisnis yang dengan agresif melakukan penghindaran pajak (tax avoidance).
Dari Sumbernya mengingatkan bahwa lambannya penanganan serta minimnya keterbukaan seputar mekanisme penagihan ini sanggup merusak kredibilitas publik.
Keadaan ini berpotensi memunculkan pandangan bahwa penguasa gagal mengurus persoalan tax avoidance.
Karenanya, dari Sumbernya mendesak HMRC agar menaikkan transparansi serta mempublikasikan capaian kinerjanya demi memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat.
Risalah PAC turut menuntut HMRC supaya lebih responsif di dalam memitigasi bahaya susutnya pendapatan negara.
Ancaman ini utamanya berakar dari celah praktik pengalihan laba lintas batas (cross-border profit shifting) yang sering dimanfaatkan oleh bermacam korporasi multinasional.
Besaran potensi hilangnya pemasukan pajak tersebut tercatat berada pada level yang signifikan.
Dari keseluruhan £70,1 miliar potensi pajak badan usaha yang kini berada di dalam fase pemeriksaan, sekitar £21 miliar di antaranya bersangkutan langsung dengan bahaya internasional, termasuk profit shifting.
Di samping itu, potensi perolehan pajak Britania pun diprediksi tergerus hingga £600 juta tiap tahunnya sebagai akibat adanya pengecualian bagi perusahaan asal Amerika Serikat dari ketentuan global minimum tax (GMT).
Dari Sumbernya turut memberikan catatan mengenai perbandingan efektivitas penagihan pajak di antara usaha mikro dan usaha besar.
Menurut dari Sumbernya, usaha mikro justru menyumbang celah pajak yang lebih tinggi jika dikomparasikan dengan usaha besar.
Dari Sumbernya menguraikan bahwa setiap £1 yang dialokasikan bagi upah pegawai di direktorat korporasi besar otoritas pajak Britania sanggup mencetak penerimaan pajak senilai £95.
Komite memberikan sejumlah anjuran strategis kepada HMRC.
Instansi fiskal didesak agar mengkaji ulang ambang batas aturan pengenaan denda yang selama ini amat jarang diberlakukan.
Di samping itu, HMRC pun diminta supaya menyalurkan edukasi yang jauh lebih komprehensif bagi para pelaku usaha di dalam memahami regulasi fiskal yang dianggap rumit.