BANDAR LAMPUNG - Pakar Fakultas Ekonomi serta Bisnis Universitas Lampung, dari Sumbernya, memandang putusan Bank Indonesia menaikkan BI Rate ke angka 5,75 persen ialah langkah yang pas guna memelihara stabilitas kurs rupiah di tengah masifnya tekanan ekonomi global.
Namun, regulasi moneter itu tidak sanggup berjalan sendiri tanpa sokongan aturan fiskal yang kuat dari negara.
Dari Sumbernya memaparkan, pengangkatan suku bunga acuan adalah instrumen tercepat yang dipunyai Bank Indonesia guna merespons tekanan terhadap rupiah pada pasar keuangan.
"Ketika BI Rate dinaikkan, aset berdenominasi rupiah menjadi lebih menarik bagi investor karena menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Hal ini dapat membantu menahan arus modal keluar sehingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah dapat dikurangi," ujarnya kepada Lampung Newspaper, Selasa, 7 Juli 2026.
Menurut pemikirannya, kebijakan tersebut pun mengirimkan isyarat kuat kepada para pelaku pasar bahwa Bank Indonesia berkomitmen mengawal kestabilan kurs sekaligus mengendalikan inflasi.
"Kepercayaan pasar sangat penting. Kenaikan BI Rate bukan hanya soal angka, tetapi juga membangun keyakinan bahwa otoritas moneter serius menjaga stabilitas ekonomi," katanya.
Individu tersebut menimpali, pengetatan aturan moneter turut berperan mengendalikan inflasi melalui penurunan permintaan domestik.
Lewat beban pinjaman yang meningkat, konsumsi maupun penanaman modal akan menjadi lebih selektif sehingga tekanan inflasi dari sisi permintaan bisa diredam.
Walau begitu, dari Sumbernya mengingatkan bahwa keampuhan eskalasi BI Rate mempunyai batas seandainya kemerosotan rupiah lebih banyak didorong faktor eksternal, seperti pertikaian geopolitik, apresiasi dolar Amerika Serikat, ataupun perubahan kebijakan moneter negara maju.
"Dalam situasi seperti itu, kenaikan BI Rate lebih berfungsi sebagai instrumen defensif untuk mencegah pelemahan rupiah yang lebih dalam, bukan serta-merta membuat rupiah menguat secara signifikan," jelasnya.
Di sisi lain, dari Sumbernya menyadari aturan suku bunga tinggi pun membawa implikasi terhadap aktivitas ekonomi tanah air.
Sektor bisnis bakal menghadapi ongkos modal yang lebih tinggi, sementara kalangan rumah tangga harus memikul cicilan pinjaman yang lebih mahal.
"Akibatnya, keputusan konsumsi dan investasi menjadi lebih hati-hati sehingga pertumbuhan ekonomi berpotensi melambat apabila kondisi ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama," ungkapnya.
Maka dari itu, dari Sumbernya berpendapat pemerintah harus mengoptimalkan peran aturan fiskal sebagai mitra kebijakan moneter.
Berdasarkan keterangannya, stabilitas rupiah dalam jangka menengah dan panjang tidak cukup sekadar mengandalkan instrumen suku bunga.
"Pemerintah harus menjaga disiplin fiskal melalui pengelolaan defisit anggaran yang sehat, pembiayaan utang yang hati-hati, serta mengarahkan belanja negara pada sektor-sektor yang mampu meningkatkan produktivitas," katanya.
Tokoh tersebut menyebutkan penanaman modal negara pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang berorientasi ekspor akan memperkokoh fondasi ekonomi bangsa.
Melalui meningkatnya kapasitas produksi dan devisa dari penjualan luar negeri maupun investasi langsung, ketahanan rupiah terhadap gejolak dunia bakal semakin mantap.
Dari Sumbernya menguraikan, secara garis besar kebijakan moneter serta fiskal memegang fungsi yang berlainan tetapi saling menopang.
Bank Indonesia bertindak menjaga kestabilan jangka pendek lewat pengaturan suku bunga serta operasi pasar, sementara pemerintah merancang fondasi ekonomi jangka panjang melalui kebijakan anggaran serta reformasi struktural.
"BI Rate efektif untuk menjaga stabilitas rupiah dalam jangka pendek. Namun, agar nilai tukar rupiah tetap kuat secara berkelanjutan, diperlukan sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang disiplin, produktif, dan mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional," tutupnya.