MANADO - Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menegaskan persetujuan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan wujud komitmen bersama. Langkah ini diambil untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Agenda utama rapat tersebut adalah pengambilan keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Menurut gubernur, persetujuan ini bukan hanya pemenuhan kewajiban regulasi formal saja. Proses tersebut membuktikan keseriusan pemerintah daerah dan DPRD untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
"Persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD hari ini bukan sekadar memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi mencerminkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab," ujar Yulius Selvanus.
Ia menyatakan laporan pertanggungjawaban APBD adalah bentuk penghormatan kepada masyarakat yang memberikan amanah. Oleh karena itu, penggunaan anggaran wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
Gubernur juga mengapresiasi pimpinan serta anggota DPRD yang telah membahas rancangan ini. Legislatif dinilai telah memberikan kritik, saran, dan masukan konstruktif hingga ranperda disetujui.
Seluruh pandangan serta rekomendasi selama pembahasan menjadi bagian penting mekanisme checks and balances. Proses ini diyakini mampu memperkuat kualitas pemerintahan agar selalu berpihak pada rakyat.
Yulius menilai dinamika yang terjadi selama pembahasan tidak boleh dianggap sebagai sebuah hambatan. Perbedaan pendapat eksekutif dan legislatif merupakan bagian demokrasi sehat demi hasil terbaik.
"Persetujuan bersama ini menunjukkan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif berjalan dengan baik. Perbedaan pandangan selama pembahasan bukanlah hambatan, melainkan bagian dari dinamika demokrasi yang menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara," katanya.
Gubernur berharap semangat kolaborasi dengan DPRD terus terjaga pada tiap tahapan pembangunan. Pertanggungjawaban APBD dipandang sebagai awal komitmen baru untuk evaluasi berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan semua catatan dan rekomendasi DPRD akan ditindaklanjuti dengan serius. Masukan tersebut menjadi dasar peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah ke depan.
Sinergi yang semakin kuat diharapkan mampu mengoptimalkan setiap kebijakan pembangunan daerah. Langkah ini juga ditargetkan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan yang profesional.