JAKARTA - Sebanyak empat wilayah tingkat provinsi di dalam negeri saat ini terpantau masih menyelenggarakan program pengampunan administrasi kendaraan bermotor.
Salah satu wilayah bahkan menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi serta nominal piutang lama yang belum terbayar.
Langkah keringanan tersebut digulirkan dengan tenggat waktu serta skema penerapan yang bervariasi pada masing-masing daerah.
Terdapat kawasan yang sekadar menyalurkan potongan tarif retribusi tahunan, namun ada pula yang menggratiskan sanksi keterlambatan secara total.
Melalui skema tersebut, para pemilik alat transportasi pribadi hanya memiliki kewajiban untuk menuntaskan kewajiban pembayaran masa berjalan saja.
Berikut adalah rincian wilayah beserta ketentuan operasional program pengampunan administrasi yang sedang berlangsung:
Provinsi Bengkulu
Agenda dispensasi di wilayah ini dijadwalkan beroperasi sejak 1 Mei 2026 hingga batas akhir pada 31 Agustus 2026.
Mekanisme yang dijalankan mencakup penghapusan sanksi denda keterlambatan, pengisian tunggakan lama, serta pemberlakuan setoran wajib untuk satu tahun masa berjalan saja.
Kebijakan strategis ini diluncurkan secara resmi guna mengakomodasi besarnya animo warga yang mengharapkan adanya insentif finansial tersebut.
"Karena banyak masyarakat yang menanyakan kapan pemutihan pajak kendaraan dibuka, maka kesempatan ini kami buka kembali," ujar Helmi Hasan.
Provinsi Jawa Tengah
Kawasan berikutnya yang menerapkan insentif serupa adalah wilayah Jawa Tengah dengan periode operasional yang cukup panjang hingga Desember 2026.
Pihak otoritas setempat memberikan sejumlah kemudahan administratif bagi warga melalui rincian program sebagai berikut:
- Potongan pada nilai pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 5%.
- Penyesuaian sanksi administratif operasional mengikuti nominal pokok pasca potongan 5%.
- Pengurangan beban piutang pokok beserta sanksi keterlambatan untuk masa pungutan sejak tanggal 5 Januari 2025.
- Fasilitas pengurangan pokok, sanksi, serta piutang ini diberikan khusus bagi unit yang melakukan proses penyelesaian pembayaran.
Langkah stimulus ini ditargetkan mampu memicu kesadaran warga agar lebih tertib dalam melakukan pengurusan berkas legalitas kendaraan mereka.
Provinsi Bali
Pulau Dewata juga terdata telah mengoperasikan program pengampunan ini sejak tanggal 5 Januari 2026 dengan regulasi hukum yang jelas.
Melalui payung hukum Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2025, diterapkan skema pemangkasan nilai pokok tahunan dengan prasyarat tertentu.
Untuk jenis armada dengan kapasitas mesin hingga 200 cc mendapatkan pengurangan nilai pokok tahunan sebesar 8%.
Sedangkan bagi operasional armada di atas kisaran 200 cc diberikan pemotongan nilai pokok tahunan sebesar 9%.
Insentif tambahan juga disiapkan bagi warga yang taat administrasi tanpa catatan piutang pada periode-periode sebelumnya.
Armada sampai dengan 200 cc berhak atas bonus potongan sebesar 10%, lalu untuk mesin di atas 200 cc berhak atas bonus potongan 5%.
Provinsi Kalimantan Tengah
Wilayah paling baru yang mengumumkan program ini adalah kawasan Kalimantan Tengah dalam rangka momentum peringatan hari jadi daerah serta nasional.
Pihak otoritas setempat menyalurkan insentif berupa pemotongan nilai pokok serta penghapusan sanksi denda yang berlaku mulai 17 Mei 2026 hingga 22 Juli 2026.
Warga yang mengalami keterlambatan masa berkala STNK akan dibebaskan dari denda tahunan serta denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan periode lalu.
Meski demikian, terdapat beberapa komponen administrasi yang bersifat wajib dan harus diselesaikan oleh pemilik kendaraan, meliputi:
- Pokok pajak kendaraan bermotor masa berjalan.
- Denda berjalan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.
- Penerimaan negara bukan pajak untuk penerbitan STNK, pelat nomor, serta BPKB baru.
Di samping itu, bagi warga yang konsisten melakukan pembayaran secara tepat waktu, pihak otoritas menyediakan bonus potongan tarif dengan rincian:
- Diskon sebesar 6% untuk penyelesaian administrasi sebelum jatuh tempo hingga jangka 90 hari.
- Diskon sebesar 4% untuk penyelesaian administrasi sebelum jatuh tempo hingga jangka 60 hari.
- Diskon sebesar 2% untuk penyelesaian administrasi sebelum jatuh tempo hingga jangka 30 hari.