JAKARTA - Menteri Keuangan dari sumbernya mengatakan pengelolaan fiskal yang efektif melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut tercermin dari sejumlah indikator ekonomi dan sosial.

"Terjaganya resiliensi perekonomian Indonesia didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif telah mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat," ujar dari sumbernya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, di Jakarta, Kamis.

Dari sumbernya melaporkan, di tengah berbagai tantangan ekonomi global, perekonomian Indonesia pada 2025 tetap tumbuh sebesar 5,11 persen.

Sementara itu, inflasi tercatat sebesar 2,92 persen dan defisit anggaran berada pada level 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Salah satu indikator yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pengangguran.

Dari sumbernya memaparkan, pada Agustus 2025, tingkat pengangguran tercatat sebesar 4,85 persen, turun dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 4,91 persen.

Selain tingkat pengangguran, dari sumbernya menyoroti penurunan tingkat kemiskinan.

Tingkat kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen, turun dibandingkan September 2024 yang mencapai 8,57 persen.

Dari sumbernya menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi dalam menjaga perekonomian nasional.

Lebih lanjut, Pemerintah juga berkomitmen memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Komitmen itu tercermin dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Pemerintah secara konsisten terus berupaya agar informasi di dalam LKPP dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan dan evaluasi perbaikan bagi pemerintah, serta menjadi informasi bagi masyarakat secara luas," kata dari sumbernya.