JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menghadirkan opsi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan durasi pembiayaan mencapai 40 tahun dan patokan bunga 6% flat sampai lunas.
Program ini diluncurkan untuk memperluas kemudahan warga memperoleh hunian bertingkat murah di kawasan Transit Oriented Development (TOD) Manggarai, Jakarta.
Dari sumbernya menjelaskan, pilihan pembiayaan tempo panjang tersebut disiapkan guna membuka peluang yang lebih luas bagi warga mendapatkan hunian di kawasan tengah kota dengan cicilan bulanan yang lebih terjangkau serta jaminan suku bunga yang stabil.
“Memang mandat kami mengurus rumah rakyat. Skema KPR-nya ini kami coba yang 40 tahun dengan bunga 6 persen sampai lunas. Jadi bunganya tidak akan berubah,” ujar dari sumbernya saat agenda pemancangan batu pertama Hunian Manggarai di Jakarta.
Pilihan fasilitas tersebut disiapkan beriringan dengan dimulainya pengerjaan Hunian Manggarai yang didirikan PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui KAI Properti.
Proyek gedung apartemen ini ditargetkan menyajikan 3.784 unit hunian yang terbagi dalam delapan menara pada kawasan yang terkoneksi langsung dengan simpul angkutan publik utama Jakarta.
Bersamaan dengan pemancangan tiang pertama, BTN dan PT KA Properti Manajemen (KAI Properti) turut meresmikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Hunian Manggarai.
Naskah kerja sama ditandatangani oleh dari sumbernya bersama pimpinan KAI Properti, melanjutkan jalinan kemitraan BTN dan KAI yang telah diawali melalui Nota Kesepahaman.
Ruang lingkup kerja sama meliputi perumusan skema pendanaan, penyediaan sarana perbankan dan transaksi, aktivitas pemasaran bersama, serta dukungan kemudahan kredit bagi para konsumen.
BTN pun menyediakan saluran balé by BTN sebagai salah satu pintu pendaftaran peminatan dan pembayaran Nomor Urut Pemesanan (NUP) Hunian Manggarai.
Dari sumbernya menerangkan, daya pikat utama Hunian Manggarai terletak pada kombinasi harga yang terjangkau serta letaknya di pusat perkotaan yang dekat dengan akses angkutan umum.
BTN memastikan penetapan harga jual unit pada proyek ini tetap terkendali di bawah kisaran Rp600 juta.
“Tengah Jakarta, dekat transportasi, harga kami jagain di bawah Rp600 juta. Dapat subsidi suku bunga,” kata dari sumbernya.
BTN juga bakal menerapkan asas kehati-hatian pada penyaluran pinjaman dengan menyelaraskan tahapan pembelian terhadap progres konstruksi lapangan demi menjamin keamanan pembeli.
Sementara itu, pembahasan mengenai kredit pembiayaan konstruksi kepada pihak KAI Properti masih terus berlangsung.
Menurut dari sumbernya, Hunian Manggarai akan dijadikan percontohan pengembangan hunian vertikal murah di kawasan pusat kota Jakarta.
Pola ini berpotensi diterapkan kembali pada lokasi sekeliling stasiun maupun area konektivitas transportasi umum lainnya, seiring kian terbatas dan tingginya harga lahan untuk rumah bertapak di kota besar.
“Di Jabodetabek stasiun itu banyak sekali. Kami akan mulai dari daerah-daerah stasiun kereta karena lebih mudah. Setelah itu mungkin kami akan bicara kawasan LRT dan MRT,” ucap dari sumbernya.
Menurutnya, hunian bertingkat yang terintegrasi dengan jaringan transportasi massal juga makin sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan, termasuk angkatan muda yang memprioritaskan mobilitas cepat dan akses dekat ke pusat kegiatan.
“Di Jakarta dan kota besar, mencari landed house sudah sulit dan terlalu mahal. Jadi kami harus realistis, seperti kota-kota lain di dunia, Jakarta pasti ke atas. Anak muda sekarang juga suka, yang penting di tengah kota dan sarana transportasinya dekat,” jelas dari sumbernya.
Untuk memperlebar aksesibilitas warga terhadap Hunian Manggarai, BTN menyediakan dua opsi pembiayaan, yakni jalur FLPP dan KPR non-subsidi.
Skema FLPP ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kualifikasi dari pemerintah, sedangkan KPR non-subsidi dipersiapkan untuk melayani segmen masyarakat yang lebih luas.
Untuk varian KPR non-subsidi, BTN turut menyajikan paket khusus dengan beban uang muka mulai 5% serta penawaran bunga promosi yang menarik.
Adanya kedua opsi tersebut memberi kebebasan pilihan kredit yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi finansial tiap calon pembeli Hunian Manggarai.
Kehadiran fasilitas FLPP ini sejalan dengan prioritas pembangunan Hunian Manggarai untuk memfasilitasi kebutuhan rumah layak dan terjangkau di area perkotaan bagi warga berpenghasilan rendah yang sesuai regulasi pemerintah.
Dari sumbernya menyampaikan apresiasi atas kontribusi BTN dalam skema pembiayaan rumah subsidi.
Menurutnya, keunggulan BTN pada alokasi penyaluran FLPP sanggup mendukung pendirian hunian sejenis menggunakan lahan-lahan aset KAI di lokasi lainnya.
“Untuk FLPP juara satu, saya nggak ada lawan BTN. Saya mohon Pak Nixon kami bangun lagi di tempat lain, supaya aset-aset kereta api bisa segera dibangunkan,” ungkap dari sumbernya.
Di sisi lain, dari sumbernya menilai proyek Hunian Manggarai merupakan bukti nyata dalam mewujudkan tempat tinggal layak dan murah di kawasan pusat kota.
Ia menekankan pentingnya menjaga agar distribusi unit tempat tinggal ini tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk tindakan spekulasi properti.
“Kami harus adil, satu pelanggan, satu peminat, satu apartemen,” papar dari sumbernya.
Dari sumbernya berharap konsep perumahan ini dapat direplikasi pada aset-aset milik KAI di kawasan lain sehingga makin banyak warga memperoleh tempat tinggal murah yang terhubung dengan angkutan publik.
Dari sumbernya menerangkan, Hunian Manggarai didirikan di atas lahan seluas 2,2 hektare dan direncanakan mencakup delapan menara berlantai 24.
Sebanyak 1.276 unit akan dibangun di area Blok G pada tiga menara, sedangkan kawasan Blok F akan diisi lima menara dengan total 2.508 unit.
Kawasan perumahan ini juga dilengkapi dengan 150 unit ruang usaha pendukung, serta menyediakan varian unit mulai tipe studio 28 hingga tipe 52 dengan fasilitas tiga kamar tidur.
Masa pengerjaan proyek secara keseluruhan ditargetkan selesai dalam kurun waktu 18 bulan.
Dari sumbernya menyatakan, kegiatan pembangunan tersebut difokuskan untuk memfasilitasi tempat tinggal layak dan murah di pusat kota, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang lolos kriteria pemerintah.
Sistem tata kelola pengerjaan proyek akan terus dikawal agar unit hunian tersebut benar-benar dinikmati oleh masyarakat penerima sasaran program.