JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri terus mengamati kondisi finansial wilayah di tengah langkah pemerintah memelihara laju pertumbuhan ekonomi serta mutu pengeluaran negara.
Sampai penghujung Juli 2026, penerimaan kas wilayah dilaporkan mengalami penurunan kecepatan jika disandingkan dengan kurun waktu yang sama pada tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran wilayah menampilkan kecenderungan kenaikan.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri terus mengoperasikan peran pembimbingan maupun pemantauan terhadap pemerintah daerah, termasuk pada tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Melihat catatan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri hingga 31 Juli 2026, perolehan pendapatan APBD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menyentuh angka Rp606,8 triliun atau 51,05% dari sasaran.
Jumlah tersebut tercatat lebih kecil dibandingkan kurun waktu sama pada tahun sebelumnya yang mampu mencapai Rp691,8 triliun atau 51,93%.
Di sudut berbeda, penyerapan pengeluaran wilayah menembus angka Rp538,6 triliun atau berkisar 42,5% dari plafon anggaran.
Apabila dinilai secara persentase, perolehan tersebut terbilang lebih tinggi dari kurun waktu yang sama pada tahun 2025 yang berada pada tingkatan 41,7%.
"Kemendagri akan terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan pendapatan dan belanja daerah," kata Tito dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Gedung Mar'ie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Rabu (19/8/2026).
Demi mengukuhkan daya tahan anggaran wilayah, pemerintah telah mendistribusikan alokasi susulan Transfer ke Daerah sebesar Rp18,9 triliun pada tanggal 5 Agustus 2026.
Alokasi dana tersebut salah satunya dimanfaatkan untuk menopang daerah yang menemui hambatan menutup pengeluaran gaji pegawai, khususnya pelunasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta menopang wilayah yang daya tahan anggarannya masih terbatas.
"Dan ini sebagian masalahnya saya kira untuk pembayaran belanja pegawai hampir semuanya bisa diatasi," ujar Tito.
Berdasarkan penjelasannya, pemerintah masih menjalankan peninjauan terhadap beberapa wilayah yang memerlukan penyokong lanjutan.
Di samping itu, pemerintah pusat turut memberikan perhatian mendalam kepada daerah yang dilanda musibah melalui penguatan bantuan kas.
Tito mengungkapkan bahwa wilayah terdampak bencana menjadi salah satu pihak utama penerima kucuran TKD susulan setelah wilayah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah minim.
"Saran kami untuk mempercepat daerah-daerah ini juga pulih dan lebih baik, daerah-daerah ini juga diberikan kekuatan fiskal dengan TKD, tambahan TKD kepada mereka untuk prioritas. Jadi kalau ada tambahan TKD secara nasional, di samping daerah-daerah dengan PAD rendah, prioritas berikutnya adalah daerah bencana," ujarnya.
Lebih jauh lagi, Tito mengimbau pemerintah daerah agar konsisten memelihara laju ekonomi dan menekan tingkat inflasi.
Kementerian Dalam Negeri secara berkala menggelar konsolidasi bersama pemerintah daerah demi memantau pergerakan inflasi dan situasi ekonomi di tiap kawasan.
Dia pun menilai beragam agenda pemerintah pusat dapat membantu memperkokoh kemampuan wilayah, terkhusus pada sektor pelayanan publik.
Agenda tersebut meliputi pembenahan bangunan sekolah, pembuatan serta pembenahan sarana puskesmas, hingga peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah.
"Kami melihat ada intervensi dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sekolah puluhan ribu. Kemudian juga puskesmas puluhan ribu, semua kecamatan, serta RSUD. Saya kira itu akan sangat membantu daerah, di samping program-program pusat lainnya," kata Tito.
