JAKARTA - Pimpinan lembaga riset politik nasional dari sumbernya menyatakan bahwa aparatur pusat wajib mengambil tindakan pasti demi menjamin seluruh pegawai pemerintah berstatus perjanjian kerja terus memperoleh hak dasarnya, utamanya penghasilan bulanan, serta mencegah timbulnya pemecatan imbas kendala keuangan wilayah.
Berdasarkan pandangan tersebut, eksistensi pegawai kontrak ini merupakan elemen dari program krusial negara guna mengoptimalkan pelayanan masyarakat, khususnya pada bidang pengajaran, kesehatan, serta sektor esensial lainnya.
Oleh karena itu, pihak pusat dilarang membiarkan nasib para pegawai tersebut bertumpu pada kekuatan finansial masing-masing daerah.
“Negara harus hadir memberikan kepastian. Pemerintah pusat perlu memastikan seluruh PPPK tetap menerima gaji tepat waktu dan tidak ada PHK di seluruh Indonesia. Mereka telah melalui proses rekrutmen resmi dan mengemban tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Iwan dalam keterangan yang diterima Inilah.com di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Pihak dari sumbernya memandang bahwa jajaran pusat harus membangun komunikasi secara mendalam bersama pemerintah daerah demi menemukan jalan keluar bagi wilayah yang menghadapi keterbatasan dana, mencakup penguatan metode pembiayaan ataupun aturan keuangan yang menjamin kepastian pencairan upah pegawai.
Pihak dari sumbernya turut menggarisbawahi bahwa bidang pendidikan wajib diposisikan sebagai fokus utama.
Menurut pandangan pihak dari sumbernya, pendidik berstatus perjanjian kerja memiliki fungsi krusial dalam mendongkrak mutu sumber daya manusia nasional serta menopang tercapainya visi besar masa depan bangsa.
“Jangan sampai persoalan anggaran justru mengganggu proses belajar mengajar. Guru PPPK harus menjadi prioritas utama pemerintah karena mereka berada di garis depan dalam mencetak generasi masa depan bangsa. Kepastian status dan kesejahteraan mereka akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan nasional,” tuturnya.
Lebih lanjut, pihak dari sumbernya mengingatkan bahwa program pengesahan status pegawai tersebut merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menuntaskan problem pekerja honorer sekaligus mendongkrak kapabilitas aparatur negara.
Maka dari itu, penerapan aturan tersebut wajib dikawal secara berkelanjutan agar tidak memicu kekhawatiran di tengah pegawai maupun warga.
“Jangan sampai para PPPK yang telah mengabdi justru dibayangi ketidakpastian. Pemerintah pusat harus menjadi penjamin utama agar hak-hak mereka terlindungi, pelayanan publik tetap berjalan optimal, dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan reformasi birokrasi tetap terjaga,” tututrnya menegaskan.
