JAKARTA - Pimpinan tertinggi di Kalimantan Timur Rudy Mas’ud berencana menggerakkan sepuluh kepala daerah sekabupaten/kota guna menyambangi Kementerian Keuangan Republik Indonesia di ibu kota negara.
Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari musyawarah pengelolaan keuangan yang melibatkan para pemimpin daerah di Kantor Gubernur pada hari Senin.
Fokus utama perbincangan itu dijadwalkan untuk mengupas tuntas aneka persoalan keuangan wilayah, termasuk perihal dana transfer dari pusat yang kini menjadi perhatian utama para penyelenggara pemerintahan daerah.
“Hari ini kami melaksanakan rakor tentang keuangan dengan seluruh kepala daerah se-Kaltim. Intinya seluruh teman-teman kepala daerah se-Kaltim meminta untuk bersilaturahmi dengan Menteri Keuangan,” ujar Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud.
Keterangan dari sumbernya menyampaikan bahwa kepastian waktu audiensi masih dalam tahap penyelarasan bersama instansi terkait supaya dapat segera direalisasikan.
Seluruh pimpinan daerah di wilayah tersebut dipastikan bakal bertolak bersama menuju ibu kota demi mengutarakan berbagai problem anggaran yang dihadapi daerah serta merumuskan solusi bersama.
Jalinan komunikasi langsung bersama pihak pusat diharapkan sanggup mendongkrak kerja sama dalam penyusunan kebijakan keuangan yang berpengaruh terhadap daerah, terkhusus mekanisme pembiayaan pembangunan.
Langkah ini juga dipandang sebagai ikhtiar pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebijakan fiskal yang kian mendukung kemajuan pembangunan di bumi etam.
Sebelumnya, berkurangnya jatah dana transfer dari pusat sempat menimbulkan rasa khawatir di kalangan eksekutif daerah.
Reduksi dana tersebut dinilai kian menekan kondisi APBD, padahal kebutuhan sektor konstruksi fisik, pelayanan masyarakat, dan agenda penting lainnya terus bertambah.
Maka dari itu, pihak Pemprov bersama jajaran pemkab serta pemkot sepakat membawa suara warga secara langsung ke hadapan pihak kementerian.
Besar harapan agar sokongan anggaran dari pusat tetap terjaga dengan baik agar proses pembangunan daerah tercapai secara optimal dan pelayanan masyarakat bebas dari hambatan.
