JAKARTA - Orang nomor satu di Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bakal memimpin sepuluh pimpinan daerah sekabupaten/kota mendatangi Kementerian Keuangan Republik Indonesia di ibu kota negara.
Agenda itu merupakan tindak lanjut pasca musyawarah koordinasi anggaran bersama seluruh pimpinan wilayah se-provinsi tersebut di Kantor Gubernur setempat pada awal pekan ini.
Pertemuan tersebut diagendakan guna mendiskusikan beragam masalah anggaran daerah, mencakup distribusi Dana Alokasi Umum serta dana transfer pusat yang belakangan menjadi sorotan para pejabat daerah.
“Hari ini kami melaksanakan rakor tentang keuangan dengan seluruh kepala daerah se-Kaltim. Intinya seluruh teman-teman kepala daerah se-Kaltim meminta untuk bersilaturahmi dengan Menteri Keuangan,” ujar Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud.
Pihak dari sumbernya menyebutkan bahwa waktu pelaksanaan audiensi tersebut masih dikoordinasikan bersama pihak kementerian agar dapat terlaksana secepatnya.
Nantinya, seluruh pimpinan wilayah tersebut akan berkunjung bersama-sama ke ibu kota guna memaparkan berbagai kendala fiskal yang dialami serta mencari jalan keluar bersama pemerintah pusat.
Komunikasi tatap muka dengan pihak pusat diyakini mampu memperkokoh kolaborasi perumusan kebijakan anggaran yang memengaruhi wilayah, khususnya mengenai pola pendanaan pembangunan melalui dana transfer daerah.
Agenda itu sekaligus menjadi bagian dari perjuangan jajaran pemerintah setempat demi mendapatkan kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada kebutuhan pembangunan wilayah.
Sebelumnya, merosotnya jatah dana transfer dari pusat sempat memicu kecemasan di kalangan pejabat daerah setempat.
Penyusutan dana tersebut dipandang memperberat beban APBD, di tengah eskalasi kebutuhan pembangunan sarana prasarana, pelayanan masyarakat, serta program unggulan yang terus melonjak.
Oleh sebab itu, pihak Pemprov bersama seluruh pemkab dan pemkot bertekad menyuarakan aspirasi secara langsung kepada pihak kementerian.
Harapan besarnya, sokongan anggaran dari pusat tetap stabil sehingga roda pembangunan di daerah bisa berjalan maksimal tanpa mengganggu pelayanan publik.
