JAKARTA - Pendirian Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) tidak hanya bertumpu pada penyediaan kemudahan fiskal belaka.
Pengalaman di banyak negara mengindikasikan bahwa jaminan kepastian hukum menjadi faktor dominan yang ditimbang oleh pemodal dalam menentukan lokasi penanaman modal.
Insentif perpajakan memang sanggup memikat perhatian awal, namun keberlanjutan investasi sangat bergantung pada keyakinan bahwasanya setiap hak dan kewajiban dapat ditegakkan melalui jalur hukum yang pasti, konsisten, serta terprediksi.
Bagi para investor, kepastian hukum tidak hanya menyangkut besarnya insentif yang diterima, melainkan juga kejelasan wadah penyelesaian sengketa apabila timbul silang pendapat atau koreksi perpajakan di kemudian hari.
Pengesahan UU PFII oleh DPR bersama Pemerintah pada 21 Juli 2026 merupakan pendorong strategis yang patut mendapat apresiasi tinggi.
Kehadiran PFII diharapkan mampu menguatkan posisi tawar nasional di ranah jasa keuangan internasional, memicu arus modal, memperluas kegiatan bisnis, serta menggenjot peran sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Salah satu terobosan penting pada UU PFII ialah dibentuknya Pengadilan PFII yang berwenang mengadili dan memutus perkara tertentu dalam kawasan PFII, termasuk mengenai fasilitas perpajakan.
Pendirian badan peradilan ini memperlihatkan komitmen dalam membangun sarana hukum yang mendukung iklim investasi kompetitif.
Kendati demikian, dari sudut pandang hukum pajak, harmonisasi mengenai relasi wewenang Pengadilan PFII dengan jalur penyelesaian sengketa pajak berdasarkan UU KUP serta UU Pengadilan Pajak tetap diperlukan.
Penyelarasan ini krusial agar penerapan kedua sistem hukum dapat berjalan seirama dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Hal itu menjadi mendesak mengingat karakteristik sengketa perpajakan berbeda dibanding perkara administrasi atau perdata pada umumnya.
Sengketa pajak tidak muncul seketika saat wajib pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak, melainkan merupakan hasil akhir dari serangkaian proses administrasi perpajakan yang dimulai sejak tahap pemeriksaan.
Prosedur pemeriksaan tersebut membuahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dapat diajukan keberatan, dilanjutkan ke tahap banding atau gugatan, hingga peluang Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.
Seluruh tahapan tersebut membentuk satu kesatuan sistem penyelesaian sengketa yang saling terikat.
Pada kenyataannya, proses pemeriksaan pajak dapat memicu beragam koreksi penghasilan, pengeluaran, PPN, pemotongan pajak, hingga skema fasilitas perpajakan.
Aneka koreksi itu kemudian dirangkum dalam satu Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) untuk kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagai keputusan administrasi yang sah.
Oleh sebab itu, objek sengketa sejatinya bukanlah tiap koreksi secara terpisah, melainkan Surat Ketetapan Pajak sebagai satu keputusan administrasi yang utuh.
Sifat khusus tersebut menciptakan kebutuhan akan kejelasan batas wewenang lembaga.
Apabila sebagian materi dalam Surat Ketetapan Pajak dianggap sebagai wewenang Pengadilan PFII sedangkan materi lainnya menjadi domain Pengadilan Pajak, timbul pertanyaan apakah sebuah keputusan administrasi dapat diperiksa oleh dua lembaga peradilan yang berbeda.
Tanpa aturan yang lugas, kondisi ini berisiko memunculkan ketidakpastian prosedur, memperpanjang waktu penyelesaian, serta membuka peluang perbedaan putusan atas materi perpajakan yang sama.
Ditinjau dari kaidah pembentukan perundang-undangan, penyelarasan dibutuhkan guna menjaga keselarasan sistem hukum sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
Otoritas pajak memerlukan kepastian prosedur pemeriksaan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak, penanganan keberatan, sampai pelaksanaan keputusan akhir.
Di saat bersamaan, para pelaku usaha dan investor memerlukan kepastian forum peradilan yang berwenang memeriksa hak serta kewajiban perpajakan mereka.
Urgensi ini turut memiliki aspek konstitusional yang kuat.
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan atas hak setiap orang untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil.
Dalam ranah perpajakan, jaminan tersebut mencakup kejelasan aturan dan kepastian mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi silang pendapat antara wajib pajak dan otoritas.
Pelajaran berharga dapat dipetik dari pengalaman pelbagai pusat keuangan dunia.
Pengadilan seperti DIFC Courts, ADGM Courts, maupun Singapore International Commercial Court mempunyai forum khusus guna menangani perkara komersial dan investasi.
Walau demikian, perkara penetapan pajak tetap diproses melalui sistem administrasi dan peradilan perpajakan nasional di negara masing-masing.
Kejelasan pembagian wewenang tersebut justru menjadi salah satu faktor penentu yang memperkuat kepercayaan pemodal terhadap sistem hukum setempat.
Maka dari itu, sebelum UU PFII diterapkan secara menyeluruh, perlu disiapkan aturan penjelas yang mempertegas hubungan antara UU PFII, UU KUP, serta UU Pengadilan Pajak.
Regulasi pelaksana dapat memberikan kejelasan lingkup wewenang masing-masing lembaga agar tidak memicu tumpang tindih dalam penanganan sengketa perpajakan.
Dengan begitu, Pengadilan PFII dan Pengadilan Pajak mampu menjalankan fungsinya secara bersinergi dalam satu sistem hukum nasional yang terintegrasi.
Pada akhirnya, keberhasilan kawasan pusat finansial internasional tidak sekadar diukur dari besarnya investasi yang berhasil diserap atau besarnya insentif fiskal yang diberikan.
Hal yang lebih menentukan yakni keandalan negara dalam menghadirkan sistem hukum yang menjamin kepastian, konsistensi, dan kepastian dalam penyelesaian perkara.
Oleh karena itu, harmonisasi UU PFII, UU KUP, dan UU Pengadilan Pajak bukan sekadar formalitas hukum, melainkan langkah strategis demi membangun reputasi Indonesia sebagai pusat finansial internasional yang modern, berdaya saing, dan terpercaya berdasarkan pemaparan dari sumbernya.
