JAKARTA - Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) tidak semata-mata berlandaskan pada pemberian fasilitas pengurangan pajak.
Pengalaman di pelbagai kawasan menunjukkan bahwasanya jaminan kepastian hukum menjadi salah satu pertimbangan utama pemodal dalam menentukan arah investasi.
Kemudahan insentif fiskal memang dapat memikat minat, tetapi kelangsungan penanaman modal lebih ditentukan oleh keyakinan bahwa seluruh hak maupun kewajiban dapat ditegakkan lewat koridor hukum yang terang, konsisten, serta terukur.
Bagi penanam modal, jaminan hukum tidak cuma terhubung dengan seberapa besar kemudahan yang didapatkan, melainkan juga mencakup kejelasan forum penyelesaian konflik apabila terjadi perbedaan penafsiran atau penyesuaian kewajiban perpajakan.
Persetujuan legislatif bersama pihak pemerintah atas Undang-Undang PFII pada 21 Juli 2026 menjadi terobosan strategis yang patut diapresiasi.
Kehadiran PFII diharapkan mampu mendongkrak daya saing dalam negeri sebagai pusat jasa keuangan global, menggenjot arus modal masuk, memperluas roda ekonomi, hingga meningkatkan sumbangsih sektor keuangan terhadap perekonomian nasional.
Satu di antara pembaharuan penting dalam UU PFII yaitu pembentukan Pengadilan PFII yang berwenang memeriksa serta memutus perkara tertentu pada penyelenggaraan kawasan PFII, termasuk perkara yang berkaitan dengan fasilitas perpajakan.
Kehadiran badan peradilan tersebut memperlihatkan komitmen kuat untuk membangun infrastruktur hukum yang sanggup menopang iklim investasi secara kompetitif.
Akan tetapi, dari kacamata hukum pajak, penyelarasan mengenai batas kewenangan Pengadilan PFII dengan sistem penyelesaian sengketa berdasarkan UU KUP dan UU Pengadilan Pajak masih sangat dibutuhkan.
Penyelarasan ini penting agar penataan kedua rezim hukum tersebut dapat berjalan seirama dan memberi kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.
Hal ini menjadi krusial lantaran sifat sengketa perpajakan berbeda dengan sengketa tata usaha negara ataupun perdata umum.
Perselisihan pajak tidak mendadak muncul saat wajib pajak mengajukan permohonan banding, melainkan hasil dari rangkaian mekanisme administrasi yang dimulai sejak tahap pemeriksaan.
Prosedur pemeriksaan tersebut lantas menghasilkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang bisa menjadi objek keberatan, berlanjut ke tahap banding atau gugatan, hingga Peninjauan Kembali di tingkat Mahkamah Agung.
Keseluruhan jenjang tersebut merupakan sebuah sistem penyelesaian sengketa yang terpadu dan saling terikat.
Dalam pengerjaannya, satu kali pemeriksaan pajak sanggup memicu bermacam koreksi atas pendapatan, beban operasional, PPN, pemotongan pajak, maupun pemanfaatan fasilitas.
Seluruh temuan tersebut diringkas dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagai satu keputusan administrasi.
Dengan demikian, pokok masalah yang dipersengketakan bukanlah tiap-tiap poin koreksi secara terpisah, melainkan Surat Ketetapan Pajak sebagai ketetapan administrasi yang utuh.
Ciri khas tersebut menimbulkan kebutuhan akan kejelasan pembagian batas wewenang.
Jika sebagian aspek dalam satu Surat Ketetapan Pajak dianggap sebagai ranah Pengadilan PFII, sementara aspek lainnya tetap berada di bawah Pengadilan Pajak, bakal muncul keraguan apakah satu keputusan administrasi dapat diperiksa oleh dua forum peradilan yang berbeda.
Tanpa aturan yang tegas, kondisi demikian berpotensi memicu ketidakpastian tata cara, memperpanjang durasi penyelesaian, serta membuka celah terjadinya perbedaan putusan atas materi perpajakan yang serupa.
Dari sudut penyusunan regulasi, harmonisasi diperlukan guna menjaga keselarasan sistem hukum sekaligus memberi rasa aman bagi semua pihak.
Otoritas pajak memerlukan kejelasan terkait tata cara pemeriksaan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak, penanganan keberatan, sampai eksekusi putusan.
Pada saat bersamaan, para wajib pajak dan investor membutuhkan kepastian mengenai forum peradilan yang berwenang mengadili hak serta kewajiban mereka.
Kebutuhan mendesak ini juga memiliki landasan konstitusional.
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menggaransi hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil.
Dalam lingkup perpajakan, kepastian hukum tersebut tidak cuma mencakup kejelasan aturan, melainkan juga kepastian mengenai forum penyelesaian yang ditempuh apabila muncul perselisihan.
Praktik di berbagai pusat keuangan dunia turut memberikan pelajaran berharga.
Lembaga seperti DIFC Courts, ADGM Courts, maupun Singapore International Commercial Court memiliki peradilan khusus untuk menangani perkara komersial dan investasi.
Meski demikian, perselisihan terkait ketetapan pajak tetap tunduk pada mekanisme administrasi dan peradilan perpajakan nasional masing-masing.
Tegasnya pembagian wewenang tersebut justru menjadi salah satu penopang utama kepercayaan investor terhadap sistem hukum setempat.
Oleh karena itu, sebelum UU PFII diberlakukan secara efektif, diperlukan aturan penjelas mengenai hubungan antara UU PFII, UU KUP, dan UU Pengadilan Pajak.
Aturan turunan dapat memberikan penegasan mengenai batas wewenang tiap lembaga sehingga tidak memicu tumpang tindih dalam penyelesaian sengketa.
Dengan begitu, Pengadilan PFII dan Pengadilan Pajak sanggup menjalankan tugasnya secara saling melengkapi dalam satu koridor hukum nasional yang terpadu.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pusat keuangan internasional tidak sekadar diukur dari besarnya modal yang berhasil dihimpun atau nilai keringanan pajak yang dikucurkan.
Elemen yang lebih menentukan adalah kesiapan negara menghadirkan koridor hukum yang memberikan kepastian, konsistensi, dan keterukuran dalam penanganan sengketa.
Oleh sebab itu, Penyelarasan UU PFII, UU KUP, serta UU Pengadilan Pajak bukan sekadar formalitas aturan, melainkan prasyarat utama untuk membangun kredibilitas nasional sebagai pusat finansial yang modern, kompetitif, dan tepercaya menurut penjelasan dari sumbernya.
