Kemenkeu Rilis ARISE Dorong Ketahanan Fiskal Daerah Hadapi Bencana

Kamis, 03 September 2026 | 12:41:27 WIB
Kemenkeu Purbaya Yudhi Sadewa (FOTO: NET)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan resmi merilis Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience yang berfungsi mengintegrasikan proyeksi risiko bencana dengan kalkulasi dampaknya bagi ekonomi daerah.

Platform inovatif ini dikembangkan bersama UNDRR serta ITB guna memperkokoh daya tahan anggaran pemerintah daerah dari ancaman bencana alam maupun perubahan iklim.

Momen peluncuran berlangsung dalam agenda dialog tingkat tinggi di Aula Nagara Dana Rakca pada hari Senin.

Dari sumbernya mengungkapkan bahwa musibah alam sanggup memberikan guncangan pada kondisi keuangan daerah melalui dua celah secara simultan.

Pendapatan daerah berisiko merosot tajam, sementara pada saat yang sama alokasi belanja wajib melonjak demi menangani pemulihan.

Atas dasar itu, penanganan dampak bencana tidak boleh lagi semata-mata bertumpu pada tindakan responsif usai musibah melanda.

“Kami perlu menggeser paradigma dari post-disaster response menuju pre-disaster planning, dan dari financing losses menuju managing risks,” ujar dari sumbernya dikutip, Selasa, (1/9/2026).

ARISE disiapkan untuk menyajikan data komprehensif terkait ancaman, tingkat paparan, kerentanan, estimasi kerugian finansial, hingga efeknya terhadap kas daerah.

Berdasarkan sajian data tersebut, jajaran pemerintah daerah diharapkan mampu merancang mitigasi, menyiapkan dana darurat, serta mengatur strategi pengalihan risiko lebih awal.

Di tingkat pusat, platform ini diproyeksikan menjadi acuan berbasis data untuk menyempurnakan regulasi Transfer ke Daerah dan tata kelola anggaran daerah.

Penerapan awal sistem ini difokuskan di Bali, sebelum nantinya diperluas ke Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, hingga Sulawesi Tengah.

Target jangka panjangnya adalah mengimplementasikan sistem ini ke seluruh provinsi di tanah air.

Inisiatif ini turut dihadiri jajaran kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, hingga mitra internasional seperti DFAT Australia, Bank Dunia, dan PBB.

Pemerintah optimistis sinergi ini sanggup membentuk ekosistem pengelolaan risiko fiskal yang proaktif, berbasis data, serta berkelanjutan.

Hadirnya ARISE diharapkan membuat daerah mulai memperhitungkan kalkulasi risiko sejak tahap penyusunan perencanaan pembangunan nasional.

 

Tags

Terkini