JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mempertimbangkan pengurangan pajak capital gains sebagai bagian dari deretan agenda kebijakan yang bakal disajikan menjelang pemilihan paruh waktu atau midterm pada November mendatang.
Rancangan tersebut juga mencakup peluang pemberian pembebasan pajak untuk transaksi penjualan hunian tertentu.
Informasi itu dilaporkan Bloomberg dengan mengutip pejabat senior ekonomi dan mantan pejabat pemerintahan Trump.
Gagasan pemotongan pajak mengemuka sewaktu Trump dan Partai Republik berusaha menjaga dukungan politik menjelang pemilu paruh waktu.
Tingkat popularitas pemerintahan Trump dinamai terus berada di bawah tekanan di tengah masalah biaya hidup, harga bahan bakar, serta konflik yang terus berlanjut dengan Iran.
Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett menyebutkan pihak pemerintahan Trump ingin menyodorkan kepada publik sejumlah deretan agenda yang bakal dieksekusi seandainya Partai Republik tetap mengontrol kekuasaan usai pemilu.
“Dia (Trump) ingin menyampaikan kepada masyarakat janji-janji tentang apa yang akan kami lakukan jika Partai Republik memegang kekuasaan di masa depan,” kata Hassett kepada Larry Kudlow di Fox Business dikutip, Rabu (12/8/2026). “Anda bisa mengharapkan lebih banyak kebijakan dari sekarang hingga pemilu paruh waktu,” lanjutnya.
Salah satu ide yang ikut dibahas ialah pengindeksan capital gains, yakni penyesuaian nilai dasar pengenaan pajak atas keuntungan modal dengan memasukkan faktor kalkulasi inflasi.
Kudlow, yang pernah menjabat Direktur Dewan Ekonomi Nasional pada masa jabatan pertama pemerintahan Trump, mengungkapkan kalau dirinya baru-baru ini berdiskusi mengenai ide tersebut bersama Trump.
Sesuai penjelasannya, Trump bersikap terbuka pada skema pengindeksan capital gains.
Bila diberlakukan, skema ini pada dasarnya sanggup memangkas keuntungan modal yang dihitung sebagai objek pajak karena sebagian kenaikan nilai aset yang ditimbulkan oleh inflasi bakal diperhitungkan dalam kalkulasi pajak.
Namun, skema pemangkasan pajak itu berpeluang memicu perdebatan alot di Kongres, utamanya akibat kondisi fiskal AS yang masih dibebani defisit besar.
Congressional Budget Office (CBO) pada publikasi terbarunya mengestimasi defisit anggaran federal AS menembus US$1,8 triliun dalam jangka 10 bulan awal tahun fiskal 2026.
Nominal tersebut berada US$169 miliar lebih tinggi bila disandingkan defisit pada masa yang sama di tahun sebelumnya.
CBO menyebutkan lonjakan defisit itu muncul saat pendapatan pemerintah naik berkisar 3%, sedangkan belanja negara melonjak hingga 5%.
Dalam estimasi tahun fiskal 2026 secara utuh, CBO sebelumnya memprediksi defisit federal berada di kisaran US$1,9 triliun, atau setara 5,8% dari produk domestik bruto (PDB).
Situasi keuangan negara tersebut menjadi salah satu ganjalan yang dapat membayangi rencana penurunan pajak Trump.
Langkah pemotongan pajak berpeluang kembali memicu silang pendapat antara pihak eksekutif dan jajaran Kongres mengenai efeknya pada penerimaan negara serta defisit.
Di samping itu, rezim Trump turut menghadapi kendala seputar aturan tarif perdagangan.
Pasca Mahkamah Agung AS membatalkan porsi besar tarif yang dipatok Trump, pemerintah diwajibkan memulihkan sebagian setoran tarif yang sempat dipungut, sehingga ikut membebani keuangan negara.
Menjelang pelaksanaan pemilu paruh waktu yang makin dekat, Trump diproyeksikan akan terus melempar opsi kebijakan ekonomi baru.
Kendati demikian, eksekusi pemangkasan pajak capital gains maupun pembebasan pajak jual beli rumah tetap bergantung penuh pada kesepakatan politik serta proses pembahasan hukum di Kongres.