JAKARTA - Pihak pemerintah telah menyusun skenario pencegahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 seandainya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) kembali melonjak melebih US$100 per barel.
Dari sumbernya menyebutkan bahwa formulasi antisipasi ini dirancang berdasar pengalaman pengambil kebijakan sewaktu merespons pergerakan harga minyak dalam kurun beberapa tahun belakangan.
"Kami belajar dari pengalaman kami, tahun 2022 ICP pernah bergerak di atas US$100, rata-ratanya di sekitar US$100, ternyata APBN kami bisa tetap sehat, kami bisa tetap jaga defisit. Di sisi lain belanja negara tetap bisa tumbuh untuk mendorong ekonomi," ujar dari sumbernya dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN Tahun Anggaran 2027 secara daring, Kamis (6/8/2026).
Dari sumbernya memaparkan bahwa fenomena serupa kembali terjadi pada tahun 2026.
Dalam ketetapan APBN 2026, pihak pemerintah pada mulanya menetapkan asumsi dasar ICP sebesar US$70 per barel.
Namun memasuki periode Maret-April 2026, patokan harga minyak sempat melambung di atas US$100 per barel dipicu oleh eskalasi pertempuran di kawasan Timur Tengah, sehingga pihak pemerintah harus mengeksekusi penyesuaian berupa efisiensi anggaran.
"Karena ICP di semester I kemarin sempat bergerak di atas US$100 per barel, makanya kemudian kami perlu antisipasi melakukan efisiensi. Jadi kami juga siapkan skenario kondisi APBN kami kalau ICP bergerak rata-rata sepanjang tahun di atas US$100, atau di kondisi yang lebih rendah, misalnya US$90," katanya.
Dari sumbernya menambahkan bahwa pada momen penyusunan Laporan Semester, pergerakan ICP sempat melandai ke level US$73 per barel setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata temporer antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada Juni 2026.
Atas dasar hal itu, pihak pemerintah memprediksikan rerata angka ICP sepanjang 2026 berada pada kisaran US$83 per barel, seraya menyiapkan opsi cadangan bilamana harga bergeser ke level US$90 hingga US$100 per barel.
Kendati demikian, peta kondisi kembali berubah begitu pertempuran AS-Iran kembali pecah belakangan ini.
Dari sumbernya mengungkapkan bahwa tiap kali pihak AS meluncurkan gempuran ke Iran, pergerakan harga ICP seketika melompat ke atas US$100 per barel.
Akan tetapi ketika aksi serangan dihentikan, angka harganya langsung turun drastis.
"Contoh hari ini, karena sudah beberapa hari tidak ada serangan, katanya AS juga kehabisan rudal, harga ICP turun kembali di bawah US$80, padahal beberapa hari lalu sempat bertengger di atas US$100. Jadi harga minyak sangat volatil," ujarnya.
Kendati begitu, dari sumbernya memastikan pihak pemerintah telah mematangkan kalkulasi simulasi penanganan jika pergerakan ICP pada struktur APBN merambat melampaui US$100 per barel, mengingat dampak ketidakpastian harga minyak sangat sensitif bagi kestabilan APBN dibandingkan dengan fluktuasi kurs rupiah.
"Setiap ICP naik US$1, defisit bertambah Rp6,8 triliun. Tapi kalau nilai tukar rupiah melemah Rp100, dampaknya ke defisit hanya sekitar Rp0,8 triliun. Jadi dampak ICP jauh lebih signifikan pengaruhnya ke APBN kami," tutur dari sumbernya.
Berdasarkan pertimbangan itu, pada pembahasan awal bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pihak pemerintah bersama DPR menyetujui patokan asumsi ICP dalam RUU APBN 2027 di rentang US$70-95 per barel.
Kisaran angka tersebut, ditegaskan dari sumbernya, telah menggambarkan situasi pasar minyak yang sebenarnya, termasuk membentengi skenario terburuk apabila harga kembali menembus level psikologis US$100 per barel seperti yang berlangsung sepanjang 2026.
"Berarti artinya kami sudah antisipasi, siapkan jika di 2027 nanti ICP gerak lagi ke arah 95. Dan belajar dari pengalaman 2026, kami sudah antisipasi atau siapkan APBN kami untuk hadapi ICP sampai US$100 per barel, meski sekarang sudah turun lagi ICP di bawah US$80 per hari ini," tegasnya.