DENPASAR - Pemerintah Kota Denpasar memperkirakan adanya lonjakan pendapatan wilayah pada APBD Perubahan 2026 usai alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dari instansi pusat disahkan.
Seandainya segenap komponen pemasukan itu terealisasi, maka nilai keseluruhan APBD diyakini mampu menyentuh angka Rp 3,27 triliun.
Dari sumbernya memaparkan bahwa di dalam draf Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, anggaran DAK Nonfisik sejumlah Rp 268 miliar belum dicantumkan karena masih menanti regulasi pasti perihal besaran penyaluran dari APBN.
"Rancangan awal pendapatan kami berada di angka Rp 2,8 triliun. Nanti kalau DAK Nonfisik sebesar Rp 268 miliar sudah masuk, pendapatannya kembali ke Rp 3,08 triliun," terang dari sumbernya di DPRD Kota Denpasar, Selasa (28/7/2026).
Berdasarkan penjelasan dari sumbernya, pemkot masih membidik pertumbuhan pemasukan pada APBD Perubahan agar akumulasi pendapatan kawasan bisa diproyeksikan menembus Rp 3,27 triliun.
"Nah, di anggaran Perubahan ini kami punya komitmen meningkatkan pendapatan lagi sehingga menjadi Rp 3,27 triliun," lanjut dari sumbernya.
Melalui peluang kenaikan pemasukan di kisaran Rp 400 miliar, besaran APBD kota tersebut juga diprediksi akan bertambah.
Situasi itu dipandang bakal membawa pengaruh terhadap penyusutan perbandingan ongkos pegawai secara berimbang dibanding keseluruhan anggaran daerah.
Di samping mengutamakan peningkatan penerimaan, pihak pemkot pun menyisihkan dana demi menjawab keperluan staf pengajar.
Tindakan ini diambil guna merespons tingginya jumlah pendidik yang bakal tiba di usia purnatugas dalam kurun beberapa waktu ke depan.
Dari sumbernya mengutarakan bahwa pemerintah wilayah sudah menganggarkan dana senilai Rp 12 miliar bagi tahapan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) posisi pendidik.
"Kami menganggarkan Rp 12 miliar untuk rekrutmen CPNS guru sebagai persiapan kebutuhan belanja pegawai hingga tahun 2027 mendatang," tambah dari sumbernya.
Dirinya menyambung bahwa keperluan pengeluaran pegawai bagi staf pengajar diprediksi memakan dana hingga Rp 336 miliar.
Oleh sebab itu, jajaran pemerintah kota mengajukan usulan untuk menambah 321 kursi CPNS tenaga pendidik demi mencegah defisit staf pengajar imbas melonjaknya jumlah pensiunan.
"Kebutuhan belanja pegawai untuk guru ini mencapai Rp 336 miliar karena banyak guru yang pensiun. Kami terus mendorong untuk ikut menambah formasi PNS dari kalangan guru sebanyak 321 orang," papar dari sumbernya.