SURABAYA - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin membagikan tiga jurus sukses pembangunan untuk pemerintah daerah di tengah krisis fiskal seperti saat ini.
Hal tersebut disampaikan oleh pihak dari sumbernya pada hari Kamis, 23 Juli 2026.
Yang pertama menurut Yasin adalah optimalisasi pendapatan daerah.
Hasil evaluasi Kementerian Keuangan, pajak daerah yang belum tertagih sampai saat ini angkanya 15 - 20 persen.
"Pemerintah diimbau menciptakan inovasi bagaimana bisa serapan pajak daerah bisa maksimal sebagai pemasukan untuk pembiayaan pembangunan daerah," katanya, Kamis, 23 Juli 2026.
Pemerintah daerah juga tidak perlu menaikkan pajak, tapi cukup melakukan intensifikasi terhadap potensi pajak daerah.
"Prinsipnya boleh melakukan optimalisasi potensi pajak tapi jangan membebani masyarakat," katanya.
Kedua, "Spending Better" atau membelanjakan anggaran dengan sebaik-baiknya.
Menurutnya, satu rupiah yang dibelanjakan harus membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.
Adapun yang ketiga adalah pemerintah daerah diminta menerapkan strategi "Creative Financing" untuk menjalankan program pembangunan di tengah tekanan krisis fiskal pemerintah beberapa waktu terakhir.
Creative Financing menurut Yasin adalah dengan memanfaatkan dana pihak ketiga dalam membiayai pembangunan.
"Di tengah tekanan fiskal seperti sekarang kami menganjurkan pemerintah daerah untuk melakukan creative financing untuk membiayai program-program pembangunan di daerahnya," tuturnya.
Creative Financing yang dimaksud adalah memanfaatkan pendanaan masyarakat atau swasta seperti konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.
Yasin menolak anggapan creative financing akan menciptakan beban finansial baru di kemudian hari karena dianggap sama menyarankan pemerintah daerah untuk berhutang.
"Jika pembangunan itu manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka waktu lama, maka mengapa hanya pemerintahan saat ini saja yang menanggung beban finansialnya," terang Yasin.
"Contoh jika ada pembangunan jembatan, yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat selama 50 tahun, maka tidak salah pemerintah daerah mengeluarkan anggaran selama jembatan masih digunakan untuk kepentingan masyarakat," jelasnya.
Selama ini yang biasa dilakukan pemerintah adalah Money follow Program.
Setelah program pembangunan disusun, lalu disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
"Model seperti ini mungkin masih relevan untuk masa masa yang lalu. Tapi untuk saat ini dengan dinamika yang begitu cepat terjadi di tengah masyarakat, model tersebut sepertinya sudah tidak relevan lagi," ungkapnya.
Yang pasti menurut Yasin, pembangunan tidak boleh tertunda karena keterbatasan anggaran tahunan.
Pembangunan juga tidak boleh terhenti karena kondisi kekurangan fiskal.
Creative Financing bukan menggunakan pendekatan adanya anggaran untuk melaksanakan pembangunan, namun lebih pada azas manfaat bagi masyarakat.
Krisis fiskal di pemerintah daerah salah satunya akibat penerapan Undang Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pemprov Jatim sendiri selama 2 tahun terakhir terdampak penguran