PALEMBANG - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersanding dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Muba senantiasa berikhtiar mencari pemecahan atas hambatan fiskal yang memengaruhi pengelolaan belanja pegawai di daerah.
Oleh karena itu, Sekretaris Daerah Muba Syafaruddin beserta Ketua Komisi II DPRD Muba Jon Kenedi mengadakan koordinasi serta konsultasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada hari Kamis 23 Juli 2026.
Rombongan Pemerintahan Kabupaten Muba dan juga DPRD Muba diterima secara langsung oleh Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pengendalian Mutu Meritokrasi, Tasdik Kinanto, serta Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Politik Pemerintahan dan Isu Keamanan Nasional, Donny Adityawarman.
Di dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Muba menjabarkan kondisi keuangan daerah yang saat ini menghadapi tekanan cukup masif akibat menyusutnya Transfer ke Daerah.
Situasi itu berdampak terhadap meningginya persentase belanja pegawai yang kini menggapai kisaran 52 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, amat jauh melampaui batas normal yang ditentukan pemerintah.
Berdasarkan keterangan Syafaruddin, Pemerintah Kabupaten Muba berkomitmen guna tetap memelihara hak-hak Pegawai Negeri Sipil beserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja meskipun ruang fiskal daerah semakin menyempit.
"Arahan Bupati Muba sangat jelas, jangan sampai kondisi fiskal yang sedang tertekan berdampak pada pengurangan pegawai PPPK maupun terabaikannya hak-hak ASN. Karena itu, kami hadir untuk berkonsultasi sekaligus mencari solusi bersama pemerintah pusat agar kesejahteraan aparatur tetap terjaga," ujar Syafaruddin.
Ia membeberkan, pada masa-masa lampau kemampuan fiskal daerah masih terbilang cukup lumayan guna menampung kebutuhan belanja pegawai.
“Namun, setelah terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai langkah penataan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan kewajiban terhadap pegawai,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRD Muba Jon Kenedi menyampaikan penghargaan atas sambutan serta kepedulian yang diberikan terhadap masukan yang diutarakan.
Menurut pandangan dari sumbernya, keadaan fiskal yang kini dihadapi daerah memerlukan dukungan serta sinergi pemerintah pusat agar pelbagai kewajiban daerah, termasuk perihal kesejahteraan Aparatur Sipil Negara bisa diatasi secara berangsur-angsur serta berkesinambungan.
"Kami berharap koordinasi ini dapat menghasilkan solusi terbaik. Dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat tetap menjalankan program pembangunan sekaligus memenuhi kewajiban terhadap aparatur secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah," kata Jon Kenedi.
Menyikapi persoalan itu, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pengendalian Mutu Meritokrasi, Tasdik Kinanto, menerangkan bahwa kendala fiskal akibat penyesuaian Transfer ke Daerah tidak hanya dialami oleh Kabupaten Muba.
Akan tetapi juga menjadi problem yang dihadapi banyak wilayah di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa pihak pemerintah pusat senantiasa melakukan peninjauan serta pencatatan data.
Hal tersebut berguna guna memastikan kebijakan penataan Aparatur Sipil Negara tetap berjalan seirama bersama kapasitas fiskal daerah serta kaidah meritokrasi.
"Penataan ASN harus tetap memperhatikan kesejahteraan pegawai sekaligus kemampuan keuangan daerah. Karena itu diperlukan pemetaan dan pendataan yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan," jelas Tasdik.
Sejalan dengan hal tersebut, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Politik Pemerintahan dan Isu Keamanan Nasional, Donny Adityawarman, menganjurkan supaya pihak pemerintah daerah terus menjalankan penataan serta peninjauan ulang anggaran berdasarkan prioritas pembangunan serta kapasitas fiskal yang ada.
“Pengelolaan belanja daerah yang adaptif dan terukur menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus memenuhi kebutuhan belanja pegawai,” ungkapnya.