PALEMBANG - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Muba terus berupaya mencari jalan keluar atas kendala fiskal yang berimbas terhadap pengurusan belanja pegawai di wilayah.
Demi tujuan itu, Sekretaris Daerah Muba Syafaruddin bersama Kepala Komisi II DPRD Muba Jon Kenedi melaksanakan sinkronisasi serta konsultasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026.
Rombongan Pemerintahan Kabupaten Muba serta DPRD Muba disambut langsung oleh Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pengendalian Mutu Meritokrasi, Tasdik Kinanto, serta Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Politik Pemerintahan dan Isu Keamanan Nasional, Donny Adityawarman.
Di dalam acara perjumpaan tersebut, Sekretaris Daerah Muba memaparkan situasi fiskal daerah yang kini menghadapi tekanan cukup berat akibat berkurangnya Transfer ke Daerah.
Keadaan tersebut berimbas pada meningkatnya perbandingan belanja pegawai yang saat ini mencapai sekitar 52 persen dari keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, jauh melampaui batas ideal yang ditetapkan pemerintah.
Menurut Syafaruddin, Pemerintah Kabupaten Muba berkomitmen untuk tetap melindungi hak-hak Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja meskipun ruang fiskal wilayah semakin terbatas.
"Arahan Bupati Muba sangat jelas, jangan sampai kondisi fiskal yang sedang tertekan berdampak pada pengurangan pegawai PPPK maupun terabaikannya hak-hak ASN. Karena itu, kami hadir untuk berkonsultasi sekaligus mencari solusi bersama pemerintah pusat agar kesejahteraan aparatur tetap terjaga," ujar Syafaruddin.
Ia menerangkan, pada periode-periode sebelumnya kemampuan fiskal wilayah masih tergolong cukup memadai guna memenuhi keperluan belanja pegawai.
“Namun, setelah terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai langkah penataan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan kewajiban terhadap pegawai,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Muba Jon Kenedi mengutarakan apresiasi atas penyambutan serta perhatian yang diberikan terhadap aspirasi yang disampaikan.
Berdasarkan pendapat dari sumbernya, kondisi fiskal yang saat ini dihadapi wilayah memerlukan sokongan serta kerja sama pemerintah pusat agar berbagai kewajiban daerah, termasuk yang bersangkutan dengan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dapat ditangani secara bertahap serta berkelanjutan.
"Kami berharap koordinasi ini dapat menghasilkan solusi terbaik. Dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat tetap menjalankan program pembangunan sekaligus memenuhi kewajiban terhadap aparatur secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah," kata Jon Kenedi.
Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pengendalian Mutu Meritokrasi, Tasdik Kinanto, memaparkan bahwa tantangan fiskal akibat penyesuaian Transfer ke Daerah tidak hanya dialami Kabupaten Muba.
Akan tetapi hal tersebut juga menjadi persoalan yang dihadapi banyak daerah di dalam negeri.
Ia menegaskan bahwasanya pemerintah pusat terus menjalankan evaluasi serta pendataan.
Hal tersebut bertujuan guna memastikan kebijakan penataan Aparatur Sipil Negara tetap berjalan selaras dengan kemampuan fiskal daerah serta prinsip meritokrasi.
"Penataan ASN harus tetap memperhatikan kesejahteraan pegawai sekaligus kemampuan keuangan daerah. Karena itu diperlukan pemetaan dan pendataan yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan," jelas Tasdik.
Seirama dengan pernyataan tersebut, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Politik Pemerintahan dan Isu Keamanan Nasional, Donny Adityawarman, menyarankan supaya pemerintah daerah senantiasa melaksanakan penataan serta penyesuaian anggaran sesuai prioritas pembangunan serta kemampuan fiskal yang tersedia.
“Pengelolaan belanja daerah yang adaptif dan terukur menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus memenuhi kebutuhan belanja pegawai,” ungkapnya.