GARUT - Otoritas Kabupaten Garut melalui Kepala Daerah Abdusy Sakur Amin mengemukakan sekarang ini seluruh kawasan, termasuk Kabupaten Garut, sedang menghadapi kendala terkait ketetapan jatah dana alokasi dari pemerintah pusat. Keadaan tersebut memicu pihak pemerintahan lokal agar terus mengatrol otonomi fiskal lewat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Di satu sisi kami juga tau bahwa kami juga sangat tergantung dari transfer daerah, di sisi lain juga kami ingin sedikit-sedikit kami meningkatkan kemampuan kami untuk mengenerate income, meningkatkan kemampuan kami sendiri secara mandiri meningkatkan PAD," katanya, di Garut, Senin, 20 Juli 2026.
Ia menyadari, ikhtiar menaikkan pemasukan daerah bukanlah perkara sederhana, utamanya di tengah situasi finansial warga yang masih menghadapi pelbagai tantangan. Kendati demikian, ia mengapresiasi jajaran Bapenda Kabupaten Garut yang memegang fungsi strategis dalam menjaga keberlangsungan sistem birokrasi.
"Tentu saja tidak gampang ya, sehingga saya pikir bapak-bapak disini kata Pak Rizki adalah orang-orang yang hebat, yang memilki tanggung jawab yang luas, yang besar sekali menyangkut terkait dengan eksistensi Pemerintah Kabupaten Garut," ujarnya.
Demi menjamin sasaran pendapatan tercapai secara optimal, Ia menegaskan signifikansi langkah-langkah yang konkret dan terukur.
Sejak tahun lalu, Pemkab Garut telah membuka akses pengamatan transaksi lewat Bank BJB sehingga realisasi pemasukan yang masuk ke kas daerah dapat dipantau secara real-time.
Data tersebut meliputi pelbagai sektor pemasukan, bermula dari retribusi daerah hingga bermacam tipe pajak daerah, seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan, makanan serta minuman, hiburan, reklame, pajak tenaga listrik, serta sektor lainnya.
Ia mengingatkan, penghitungan target PAD menjadi unsur penting pada penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Oleh karena itu, proyeksi pendapatan harus dikalkulasi secara matang di luar pendapatan dari rumah sakit dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).