JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi fundamental perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam posisi yang kokoh serta jauh dari ancaman krisis. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas domestik lewat pengelolaan instrumen fiskal yang pruden, memacu pertumbuhan, dan meningkatkan efektivitas berbagai program prioritas nasional.
"Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki," ujar Purbaya, Jumat (3/7/2026).
Pertumbuhan ekonomi makro merupakan cerminan dari akumulasi geliat aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput. Kementerian Keuangan terus mengeluarkan bauran kebijakan yang mampu memberikan stimulus pada sektor riil supaya dampak positifnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pemerintah juga memastikan laju inflasi tetap berada dalam koridor yang aman. Dinamika pelemahan nilai tukar rupiah dinilai lebih dipicu oleh faktor sentimen pasar global, bukan karena adanya pergeseran negatif pada fundamental ekonomi domestik. Guna memitigasi risiko tersebut, koordinasi di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat.
Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dijamin masih dalam kondisi sangat sehat. Batas defisit APBN berhasil dijaga agar tidak melewati ambang batas psikologis maksimal 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi lain, rasio utang pemerintah diklaim masih jauh lebih aman jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
"Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori pruden," jelas Purbaya.
Mengenai pelaksanaan berbagai program strategis baru, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga optimalisasi Koperasi Merah Putih, proses evaluasi berkala terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi serta ketepatan sasaran di lapangan. Pemerintah secara terbuka mengakui adanya tantangan pada fase awal penyerapan anggaran. Oleh karena itu, langkah efisiensi dan penguatan pengawasan internal terus ditempuh agar akuntabilitas tetap terjaga.
"Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat," tegasnya.
Dalam setiap rapat kabinet, Kementerian Keuangan selalu menyampaikan analisis risiko fiskal serta proyeksi dampak anggaran secara komprehensif sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden sebelum mengambil keputusan. Pada sektor internal, reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan akan terus dipacu, khususnya dalam pemberantasan praktik penyelewengan di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Tindakan tegas tanpa kompromi akan diberikan kepada aparatur negara yang terbukti melanggar hukum. Langkah pembenahan ini dilakukan melalui rotasi pegawai secara berkala hingga penindakan hukum secara transparan.
"Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih," pungkas Purbaya.