JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat mencatat lonjakan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pemibayaan Perumahan pada Juni 2026. Dalam satu bulan, sebanyak 26.844 unit rumah subsidi berhasil disalurkan, menjadikan Juni sebagai bulan dengan realisasi penyaluran tertinggi sepanjang semester I 2026.
Capaian tersebut menyumbang 53,21 persen dari total realisasi penyaluran FLPP pada triwulan II 2026 yang mencapai 50.447 unit. Secara keseluruhan, hingga 30 Juni 2026, lembaga ini telah menyalurkan KPR FLPP untuk 91.531 unit rumah senilai Rp 11,37 triliun, terdiri atas 91.522 unit rumah tapak dan sembilan unit rumah susun.
Lonjakan penyaluran pada Juni menjadi pendorong utama pertumbuhan realisasi FLPP pada Kuartal II. "Penyaluran FLPP yang meningkat tajam pada bulan Juni 2026 mendorong pertumbuhan triwulan II sebesar 22,79 persen dibandingkan dengan Kuartal I," jelasnya, Rabu (1/7/2026). Menurutnya, realisasi dana FLPP Kuartal I mencapai 41.084 unit dan Kuartal II mencapai 50.447 unit. Hal ini mencerminkan akselerasi penyaluran menjelang akhir semester I tahun 2026.
Pada Kuartal I 2026, realisasi penyaluran FLPP mencapai 41.084 unit. Tren penyaluran menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dengan kenaikan sebesar 98,6 persen pada Februari dan 32,6 persen pada Maret. Maret menjadi kontributor terbesar pada triwulan I dengan realisasi 19.250 unit atau tumbuh 46,9 persen.
Sementara pada Kuartal II, penyaluran sempat mengalami penurunan pada Mei dibandingkan April. Namun, penyaluran kembali meningkat tajam pada Juni hingga mencatatkan realisasi tertinggi dalam semester pertama tahun ini.
Pelaksanaan FLPP sepanjang 2026 menghadapi tantangan, terutama terkait penerapan Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Baku Sawah. Namun, pemerintah telah menghadirkan solusi melalui terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai dukungan percepatan Program 3 Juta Rumah.
Kebijakan tersebut mengatur pedoman perlindungan Lahan Baku Sawah serta integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga diharapkan dapat mendukung percepatan penyediaan rumah subsidi.
Selain itu, diimplementasikan juga kebijakan terbaru Sistem Layanan Informasi Keuangan yang diberlakukan Otoritas Jasa Keuangan sejak 13 April 2026. Kebijakan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses KPR subsidi, termasuk memperbolehkan calon debitur dengan catatan kredit di bawah Rp 1 juta untuk tetap mengajukan KPR subsidi. Selain itu, juga menegaskan data SLIK bukan menjadi penentu mutlak diterima atau ditolaknya pengajuan kredit.
Memasuki semester II 2026, penyaluran FLPP dioptimistis akan terus meningkat. Prognosa yang disusun menunjukkan target realisasi sebanyak 31.270 unit pada Juli, meningkat menjadi 35.576 unit pada Agustus, 41.576 unit pada September, 47.576 unit pada Oktober, 49.575 unit pada November, hingga mencapai 52.896 unit pada Desember.
Untuk mencapai target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi hingga akhir 2026, disiapkan sejumlah langkah percepatan. Dari sisi permintaan, diperkuat kerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, komunitas, organisasi profesi, hingga serikat pekerja. Sosialisasi, promosi digital, serta kampanye bersama perbankan dan pengembang juga terus digencarkan.
Sementara dari sisi pasokan, dikoordinasikan peningkatan dengan asosiasi pengembang serta memperkuat sinkronisasi data kebutuhan dan ketersediaan rumah agar penyaluran rumah subsidi dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran.
Langkah percepatan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak, terjangkau, dan berkualitas. Hingga 1 Juli 2026, realisasi penyaluran dana FLPP tercatat telah mencapai 93.339 unit dengan nilai Rp 11,60 triliun.