TOKYO - Temuan jajak pendapat Kyodo News terbaru mencatat 71 persen responden menyimpan kekhawatiran terhadap kesehatan fiskal Jepang.
Sentimen ini muncul menyusul keputusan Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk memangkas sementara pajak konsumsi makanan dalam rangka mengatasi tekanan inflasi.
Survei yang berlangsung akhir pekan ini merekam penurunan tingkat persetujuan Kabinet Takaichi sebesar 3,5 poin persentase dibandingkan Juli lalu menjadi 50,2 persen.
Pencapaian tersebut menjadi titik terendah sejak periode kepemimpinannya dimulai pada tahun lalu.
Sebaliknya, persentase ketidaksetujuan publik mengalami peningkatan tipis 0,2 poin hingga mencapai 33,9 persen.
Riset berbasis sambungan telepon pada Sabtu dan Minggu ini menegaskan indikasi penurunan kepuasan publik terhadap kepemimpinan Takaichi, walau tingkat topangannya masih lumayan tinggi.
Kebijakan strategis berupa pemotongan tarif pajak konsumsi produk makanan dan minuman dari 8 persen menjadi 1 persen memang digulirkan guna meringankan beban masyarakat dari lonjakan harga harian.
Tekanan inflasi domestik tersebut dipicu oleh depresiasi nilai tukar yen dan eskalasi ketegangan kawasan di Timur Tengah.
Akan tetapi, 71,7 persen responden memaparkan bahwa mereka meragukan kestabilan anggaran negara jika potongan pajak temporary itu direalisasikan penuh.
Strategi dorongan anggaran secara masif untuk menopang sektor vital serta memacu roda ekonomi berimbas pada kenaikan yield obligasi negara dan pelemahan yen.
Kondisi keuangan negara Jepang saat ini menempati posisi paling rentan apabila dibandingkan dengan kelompok negara maju lainnya.
Mengenai isu perombakan susunan kabinet serta jajaran pimpinan partai, 73,8 persen warga menolak keras promosi anggota parlemen yang terseret skandal dana gelap ke posisi strategis.
Mengenai keputusan penghapusan kata "penyesalan" pada pidato peringatan kekalahan Perang Dunia II tanggal 15 Agustus, sebanyak 47,8 persen memberikan persetujuan dan 42,6 persen memilih menolak.
Langkah sosok konservatif yang dikenal berpendirian keras pada isu keamanan ini 'membedakan diri' dibanding Shigeru Ishiba, yang tahun lalu menggunakan kata "penyesalan" setelah rentang waktu 13 tahun.
Kehadiran fisik ke Kuil Yasukuni di Tokyo saat hari peringatan dihindari demi menjaga stabilitas diplomasi.
Tiongkok dan Korea Selatan menganggap kuil Shinto tersebut sebagai lambang agresi militer masa lalu karena memuliakan penjahat perang bersama korban konflik.
Walau begitu, gestur menghormati dilakukan dengan membungkuk dua kali, bertepuk tangan dua kali, lalu membungkuk sekali dari luar area upacara menuju arah kuil.
Sikap tubuh ini disetujui oleh 44,0 persen responden, sementara 26,7 persen menginginkan kedatangan langsung, dan 22,1 persen menolak penghormatan tersebut meski dilakukan dari jarak jauh.
Posisi Partai Demokrat Liberal (LDP) sejatinya masih menguasai dukungan publik, terbukti dari hasil manis dalam pemilu Dewan Perwakilan Rakyat pada Februari lalu.
Meski begitu, cara pengeloaan urusan parlemen oleh LDP bersama mitranya, Partai Inovasi Jepang (JIP), terus dihujani kritik dari blok oposisi.
Tingkat simpati masyarakat pada LDP berada di angka 34,9 persen (turun dari 35,9 persen pada Juli), sementara JIP merambat naik ke angka 5,9 persen dari 5,8 persen.
Terkait wacana penyatuan Aliansi Reformis Sentris (CRA), Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ), serta Komeito, sebanyak 51 persen responden merespons negatif dan meminta agar "dibatalkan sepenuhnya."
CRA didirikan menjelang pemilu Februari oleh politisi dewan bawah CDPJ dan Komeito, dengan proses negosiasi tripartit yang hingga kini masih bergulir.
Angka dukungan bagi CRA menyusut ke 2,8 persen dari 4,6 persen bulan lalu, CDPJ meningkat ke 4,8 persen dari 3,8 persen, dan Komeito menguat menjadi 2,5 persen dari 1,7 persen.
