JAKARTA - Lembaga pemeringkat Fitch berpandangan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang diserahkan Presiden Prabowo kepada DPR memperlihatkan indikasi penataan fiskal yang terukur.
Kendati demikian, munculnya skema pembiayaan kuasi-fiskal lewat lembaga milik negara, termasuk Danantara, menjadi faktor risiko yang patut diwaspadai lantaran dapat memperbesar beban kewajiban kontinjensi pemerintah.
Dari sumbernya menyatakan bahwa batas defisit fiskal 2027 sebesar 2,4% dari produk domestik bruto (PDB) mempertegas komitmen pemerintah untuk menjaga angka defisit tetap di bawah batas maksimal hukum 3% dari PDB.
"Risiko tetap ada bahwa kebutuhan pembiayaan dapat semakin dipenuhi melalui saluran kuasi-fiskal, yang dapat melemahkan transparansi fiskal dan merusak manajemen fiskal dari waktu ke waktu," kata dari sumbernya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).
Berdasarkan penjelasannya, pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF) pada April 2026 merupakan poin penting yang memerlukan perhatian khusus.
Badan usaha milik negara tersebut dibentuk guna mendanai serta mengakselerasi pembangunan proyek infrastruktur strategis yang dipandang kurang menguntungkan secara bisnis.
Fungsi tersebut, menurut Fitch, berpeluang meluas jika Danantara kemudian dimanfaatkan guna menyokong pelbagai prioritas agenda pemerintah.
Ekspansi tugas semacam itu berpotensi menambah risiko kewajiban kontinjensi negara meski angka defisit APBN tampak konsisten berada pada ambang aman.
"Pembiayaan kuasi-fiskal adalah ketidakpastian paling jelas di balik sinyal keberlanjutan," ujar dari sumbernya.
Kerawanan tersebut juga berkaitan erat dengan agenda pemerintah dalam menyalurkan sebagian keuntungan BUMN yang dihimpun Danantara menuju kas APBN.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk menekan laju akumulasi utang negara, tetapi Fitch menganggap rincian teknis penyaluran dana tersebut masih amat dibutuhkan guna mengukur efek riilnya terhadap kas negara.
Fitch menilai penegakan disiplin anggaran Indonesia di tahun 2027 bisa menghadapi tantangan yang lebih berat daripada yang tertuang pada berkas pengajuan.
Patokan defisit 2,4% ini menyerupai draf awal tahun lalu yang sempat dipatok di angka 2,48%.
Namun, patokan defisit tersebut melonjak ke 2,68% seusai pembahasan bersama parlemen dan kembali naik ke level 2,85% demi membiayai pengeluaran ekstra.
Oleh karena itu, Fitch mengantisipasi peluang terjadinya lonjakan serupa pada patokan defisit 2027.
Tekanan anggaran juga dapat bersumber dari tolok ukur makroekonomi yang terbilang cukup optimistis.
Pemerintah memasang asumsi laju pertumbuhan ekonomi 2027 di level 6% dan kurs Rp17.500 per dollar AS.
Proyeksi pertumbuhan ini dipandang lebih masuk akal ketimbang target pemerintah mencapai ekspansi 8% pada jangka menengah, walau angka itu tetap melampaui estimasi dasar Fitch yang berada di tingkat 5,0%.
"Ketidakpastian geopolitik yang berkepanjangan, kenaikan kembali harga minyak global, dan perlambatan tajam di mitra dagang utama Indonesia merupakan risiko utama yang menghambat prospek jangka pendek," kata dari sumbernya.
Fitch turut memproyeksikan minimnya penerimaan negara masih menjadi hambatan struktural terhadap kualifikasi kredit Indonesia.
Penerimaan kas negara pada draf anggaran 2027 diperkirakan hanya sedikit melampaui 12% PDB.
Realita ini memicu terbatasnya ruang gerak fiskal bagi pemerintah.
Langkah penataan fiskal bakal kian rentan bilamana pertumbuhan ekonomi tidak mencapai estimasi atau kebutuhan belanja membengkak.
Fitch berpendapat dorongan untuk mengendalikan defisit dalam kisaran tertentu dapat memberikan tekanan tambahan bagi Bank Indonesia untuk menyokong ekonomi lewat instrumen moneter saat dukungan fiskal dikurangi.
Di sisi lain, kestabilan struktur kepemimpinan di Bank Indonesia dinilai mampu menjaga kepercayaan pasar.
Munculnya Destry Damayanti sebagai calon tunggal gubernur Bank Indonesia dianggap memperkuat harapan akan berlanjutnya arah kebijakan.
Meski begitu, Fitch mengamati kepercayaan pemodal masih terbilang ringkih.
Oleh sebab itu, ketepatan penanganan kebijakan bakal menjadi penentu utama apakah sinyal kesinambungan arah kebijakan bisa dipertahankan.
Fitch turut mencermati komitmen penanganan korupsi oleh pemerintah.
Perbaikan tata kelola serta transparansi publik dapat mendongkrak reputasi kredit Indonesia.
Sebaliknya, penegakan hukum dapat berimbas negatif jika dinilai beroperasi secara tebang pilih serta memicu pemusatan kekuasaan politik yang semakin tebal.
Pada aspek anggaran, pergerakan Danantara menjadi krusial sebab pelibatan badan itu untuk menggarap fungsi yang secara teknis tergolong aktivitas fiskal dapat menyamarkan posisi keuangan negara yang sebenarnya dari laporan defisit APBN.
Sebagaimana diketahui, pada nota keuangan yang dipaparkan 14 Agustus 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto mengesahkan asumsi dasar makroekonomi sebagai pijakan RAPBN 2027, dengan target pendapatan negara Rp3.426 triliun dan pengeluaran Rp4.097,2 triliun.
Selanjutnya, laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6%, tingkat inflasi 2,5%, serta imbal hasil SBN 10 tahun sebesar 6,9%.
Pemerintah menetapkan patokan nilai tukar rupiah Rp17.500 per dollar AS, patokan harga minyak mentah Indonesia US$75 per barel, lifting minyak 610.000 barel per hari, serta lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari.
Dilihat dari dimensi kesejahteraan masyarakat, pemerintah membidik angka kemiskinan melandai ke kisaran 6%-6,5%, pengangguran terbuka 4,30%-4,87%, Indeks Modal Manusia 0,575, serta rasio Gini pada rentang 0,362-0,367.