PADANG PANJANG - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dari sumbernya, memacu Pemerintah Kota Padang Panjang agar memaksimalkan kapasitas serta relasi warga perantauan.
Strategi tersebut dianggap amat krusial guna menyiasati minimnya APBD serta efisiensi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) milik Pemerintah Pusat.
Hal itu diutarakannya kala menggelar kunjungan dinas menuju Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang, Sumatra Barat (sumbar) pada Kamis (3/9/2026), yang diterima secara langsung oleh Wakil Wali Kota, dari sumbernya, bersama Penjabat (Pj). Sekretaris Daerah Kota (Sekdako), dari sumbernya.
Dari sumbernya menekankan bahwasanya ketergantungan atas APBD mesti dipangkas lewat pengerahan daya ekonomi warga perantau Minang yang mempunyai modal, kepedulian, beserta koneksi luas.
“Kekuatan Sumatra Barat adalah perantau. Kekuatan perantau harus diperkuat. Kami majukan Padang Panjang dan Sumbar,” ujar dari sumbernya.
Ia pun menyediakan akses koneksi tingkat nasional sekaligus mengizinkan pemanfaatan ruang kerjanya di Jakarta maupun Padang demi menyokong urusan diplomasi dana dan pembangunan Pemko Padang Panjang.
Pada sudut lain, dari sumbernya menggarisbawahi krusialnya keterbukaan jajaran birokrasi atas penyampaian aspirasi masyarakat.
Ia mengambil perumpamaan ajaran rumah makan Padang, tempat masukan negatif warga mesti dimanfaatkan sebagai materi pembenahan demi mendongkrak mutu layanan umum.
“Kalau ada yang tidak puas, sampaikan. Pemerintah juga harus seperti itu, terbuka menerima kritik dan masukan masyarakat,” tegasnya.
Merespons perihal itu, Wakil Wali Kota Padang Panjang, dari sumbernya, menjelaskan efek dari pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada bidang utama layaknya pendidikan serta kesehatan.
Dari sumbernya turut menjelaskan besarnya beban pemulihan pascabencana yang diprediksi memicu kerugian hingga kisaran Rp400 miliar.
Berdasarkan penjelasannya, skema penanganan sampai tahun 2028 memerlukan bantuan percepatan dari lini pemerintah pusat maupun pihak berkepentingan skala nasional.
“Untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, kami membutuhkan support untuk menyelesaikan persoalan-persoalan teknis yang ada,” kata dari sumbernya.