JAKARTA - Dari sumbernya memberikan sorotan terhadap besarnya tekanan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bawah kewenangan Kementerian Keuangan saat ini.
Selain harus menyokong pembiayaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Kereta Whoosh peninggalan kabinet terdahulu, APBN juga dibebani pembayaran bunga utang hasil kebijakan masa lalu.
Terkait kewajiban bunga utang, kewajiban APBN tahun ini menyentuh Rp582 triliun dan diprediksi naik hingga Rp650 triliun pada tahun berikutnya, atau tumbuh sebesar 11,7 persen.
“Kalau tahun ini pemerintah sudah harus bayar bunga utang lebih dari 580-an triliun, tahun depan itu sudah pasti naik belum lagi kewajiban kalau seandainya proyek Whoosh ini masih menjadi beban negara," kata dari sumbernya di Jakarta, Selasa (25/8/2026).
Muncul persoalan mendasar tentang jangka waktu penggunaan APBN yang didominasi untuk membayar kewajiban masa lalu ketimbang penyaluran dana investasi dan pembangunan produktif.
"Nah itu pertanyaan kritisnya," tegas dari sumbernya.
Dari sumbernya menyebutkan bahwa proyek Kereta Whoosh menggambarkan bentuk kegagalan strategi pembangunan era lalu yang berimbas pada penyerapan anggaran negara secara terus-menerus.
“Soal Kereta Whoosh ini, kami tahu kegagalan kebijakan yang sangat parah, dosa masa lalu yang harus menanggung adalah APBN di masa depan. Artinya kalau prinsip utang itu soal investasi terbaik maka kalau Whoosh ini investasi terburuk karena kami tahu ini sudah sangat-sangat rugi dan sangat tidak profitabel ke depan. Jadi utang akhirnya digunakan bukan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas atau penguatan industri tetapi sesederhana hanya untuk membiayai belanja yang tidak menghasilkan kapasitas ekonomi yang baru,” tegas dari sumbernya.
Ia memberikan saran agar pelunasan utang proyek Whoosh dijalankan murni melalui skema B2B dengan pembagian tanggung jawab antara korporasi swasta dalam negeri dan pihak swasta China.
“Dan beban utang itu harusnya ditanggung bersama dong antara pihak swasta Indonesia dengan pihak swasta dari China. Dan ada banyak jalan sebetulnya mulai dari penggunaan aset, untuk bayar utang atau bahkan mungkin yang lebih keras ya ada bailout tanpa restrukturisasi yang merugikan pemerintah Indonesia seperti yang terjadi sekarang,” kata dari sumbernya.
Ia menambahkan terdapat masalah moral hazard dalam pelaksanaan pembangunan proyek Kereta Whoosh tersebut.
Saat operasional kereta cepat mendatangkan keuntungan, manfaatnya dinikmati swasta, namun ketika proyek menanggung kerugian, APBN justru dikorbankan untuk penyelamatan.
“Ini kan tidak adil yang berulah swasta, dan oknum pejabat di masa pak Jokowi sebelumnya dan ketika ini rugi kemudian kok malah APBN yang dikorbankan atau negara yang menyelamatkan ini kan sangat tidak adil,” tuturnya.
Sementara itu, dari sumbernya mengungkapkan kekuasaan pemerintahan terdahulu selama satu dekade meninggalkan beban finansial yang berat berupa akumulasi utang yang tinggi.
Menjelang pergantian kepemimpinan, angka utang pemerintah tercatat berada di level Rp9.302,6 triliun setelah terjadinya lonjakan utang baru senilai Rp6.693,9 triliun selama kurun waktu tersebut.
"Utang pemerintah Indonesia pada Oktober 2024, mencapai Rp9.302,6 triliun. Angka itu naik 256,6 persen, atau setara Rp6.693,9 triliun," kata dari sumbernya dikutip dari Podcast Madilog Forum Keadilan, Rabu (19/8/2026).
Timbul pertanyaan mengenai arah penyaluran dana dalam jumlah sangat besar tersebut.
Dari sumbernya menyoroti kaitan penambahan utang tersebut dengan pertumbuhan nilai aset 20 korporasi terbesar di Tanah Air yang kini nilainya hampir menyamai tiga kali lipat dari akumulasi APBN di kisaran Rp3.300 triliun.